PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023 tentang PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PERMEN Nomor 14 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

JENIS KERJA SAMA

Article 2

Correction

Jenis Kerja Sama pada Kementerian terdiri atas: a. Kerja Sama dalam negeri; dan b. Kerja Sama luar negeri.

Article 3

Correction

(1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Kerja Sama Utama; dan b. Kerja Sama Teknis. (2) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lembaga negara; b. lembaga pemerintah; c. lembaga nonpemerintah; dan d. pemerintah daerah.

Article 4

(1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh: a. Menteri; dan b. Kepala Kantor Wilayah. (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: a. pimpinan Unit Eselon I; b. Kepala Divisi; dan c. Kepala UPT Kementerian. (3) Dalam hal tertentu, Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah. (4) Kerja Sama Teknis yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Article 5

(1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama atau Nama Lain dengan bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama atau Nama Lain dengan bentuk perjanjian Kerja Sama atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Article 6

Naskah Kerja Sama atau Nama Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama Utama.

Article 7

Kerja Sama dalam negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Kerja Sama Teknis tanpa didahului Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal: a. Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan b. didasarkan pada pertimbangan pimpinan Unit Eselon I.

Article 8

(1) Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilaksanakan pada tingkat: a. Kementerian; dan b. Unit Eselon I. (2) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri. (3) Pelaksanaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan juga terhadap Kerja Sama antar-Unit Eselon I. (4) Kerja Sama luar negeri pada tingkat Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I.

Article 9

Mitra Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas: a. lembaga pemerintah negara asing; b. organisasi internasional; c. organisasi internasional nonpemerintah; dan d. subjek hukum internasional lain.

BAB Kedua

Kerja Sama Dalam Negeri

Article 3

Correction

(1) Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Kerja Sama Utama; dan b. Kerja Sama Teknis. (2) Mitra Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. lembaga negara; b. lembaga pemerintah; c. lembaga nonpemerintah; dan d. pemerintah daerah.

Article 4

Correction

(1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan oleh: a. Menteri; dan b. Kepala Kantor Wilayah. (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan oleh: a. pimpinan Unit Eselon I; b. Kepala Divisi; dan c. Kepala UPT Kementerian. (3) Dalam hal tertentu, Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah. (4) Kerja Sama Teknis yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Article 5

(1) Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama atau Nama Lain dengan bentuk nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan kesepakatan para pihak. (2) Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam Naskah Kerja Sama atau Nama Lain dengan bentuk perjanjian Kerja Sama atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Article 6

Naskah Kerja Sama atau Nama Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dibentuk setelah terbitnya Kerja Sama Utama.

Article 7

Kerja Sama dalam negeri dapat langsung dilaksanakan dengan bentuk Kerja Sama Teknis tanpa didahului Kerja Sama Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam hal: a. Kerja Sama hanya mencakup substansi yang bersifat teknis; dan b. didasarkan pada pertimbangan pimpinan Unit Eselon I.

BAB III

TAHAPAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

Article 10

Correction

Kerja Sama dalam negeri disusun berdasarkan tahapan: a. perencanaan; b. penjajakan; c. perumusan naskah; dan d. penandatanganan.

Article 11

Correction

Perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan pada tingkat: a. Kementerian; dan b. Kantor Wilayah.

Article 12

(1) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro. (2) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Divisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi. (3) Format perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

Pemrakarsa pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang.

Article 14

(1) Pemrakarsa pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi secara berjenjang. (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.

Article 15

Usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 paling sedikit memuat: a. urgensi Kerja Sama; b. bentuk Kerja Sama; c. pokok materi muatan Kerja Sama; dan d. jangka waktu Kerja Sama.

Article 16

(1) Berdasarkan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretaris Jenderal melalui biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama melakukan penyelarasan dengan rencana strategis Kementerian. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan Kerja Sama dalam negeri diterima.

Article 17

Hasil penyelarasan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Kepala UPT Kementerian.

Article 18

(1) Penjajakan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Pemrakarsa dengan calon Mitra Kerja Sama untuk mengidentifikasi Kerja Sama dalam negeri yang akan dilakukan di tingkat Kementerian dan tingkat Kantor Wilayah. (2) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang. (3) Hasil penjajakan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Kepala Kantor Wilayah melalui kepala divisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi secara berjenjang. (4) Format laporan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 19

Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemrakarsa di tingkat Kementerian atau tingkat Kantor Wilayah dapat mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Article 20

(1) Perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan berdasarkan laporan hasil penjajakan. (2) Dalam melakukan perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kementerian, Pemrakarsa mengikutsertakan: a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama; b. Unit Eselon I terkait; dan c. kementerian/lembaga terkait. (3) Dalam melakukan perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kantor Wilayah, Pemrakarsa mengikutsertakan wakil dari: a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama; b. divisi terkait; dan c. pemerintah daerah dan/atau satuan kerja perangkat daerah terkait.

Article 21

Dalam merumuskan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat: a. judul; b. tujuan; c. ruang lingkup Kerja Sama dalam negeri; d. kegiatan yang akan dilaksanakan; e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab; dan f. pendanaan;

Article 22

Hasil perumusan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan dalam rancangan naskah Kerja Sama dalam negeri.

Article 23

(1) Penandatanganan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh: a. Menteri dan Kepala Kantor Wilayah untuk Kerja Sama Utama; b. Pimpinan Unit Eselon I, Kepala Divisi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk Kerja Sama Teknis. (2) Dalam hal perjanjian Kerja Sama Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada tingkat Kepala Kantor Wilayah, penandatanganan naskah Kerja Sama dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah.

Article 24

Proses penandatanganan rancangan naskah Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi tanggung jawab Pemrakarsa pada setiap tingkat masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kedua

Perencanaan

Article 11

Correction

Perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan pada tingkat: a. Kementerian; dan b. Kantor Wilayah.

Article 12

Correction

(1) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro. (2) Perencanaan Kerja Sama dalam negeri pada tingkat Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Divisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi. (3) Format perencanaan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 13

Pemrakarsa pada tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal secara berjenjang.

Article 14

(1) Pemrakarsa pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengajukan usulan Kerja Sama dalam negeri kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi secara berjenjang. (2) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro.

Article 15

Usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 paling sedikit memuat: a. urgensi Kerja Sama; b. bentuk Kerja Sama; c. pokok materi muatan Kerja Sama; dan d. jangka waktu Kerja Sama.

Article 16

(1) Berdasarkan usulan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Sekretaris Jenderal melalui biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama melakukan penyelarasan dengan rencana strategis Kementerian. (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak usulan Kerja Sama dalam negeri diterima.

Article 17

Hasil penyelarasan Kerja Sama dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada pimpinan Unit Eselon I, Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Kepala UPT Kementerian.

BAB IV

TAHAPAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Article 25

Correction

Kerja Sama luar negeri dilaksanakan berdasarkan tahapan: a. penjajakan; b. penyusunan; c. penandatanganan; dan d. pelaksanaan.

Article 26

Correction

(1) Penjajakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan oleh pimpinan Unit Eselon I selaku Pemrakarsa. (2) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Eselon I mengikutsertakan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama serta kementerian/lembaga terkait.

Article 27

(1) Hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan analisis oleh biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebutuhan Kerja Sama; b. manfaat Kerja Sama; c. ruang lingkup Kerja Sama; dan d. calon Mitra Kerja Sama. (3) Dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama harus memperhatikan: a. dasar hukum terkait Kerja Sama luar negeri; b. kesesuaian dengan rencana strategis Kementerian; c. urgensi Kerja Sama luar negeri; d. dukungan pembiayaan yang memadai; e. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Unit Eselon I yang akan bekerja sama; dan f. risiko. (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama dengan Unit Eselon I dan kementerian/lembaga terkait. (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak hasil penjajakan diterima.

Article 28

Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara berjenjang kepada Menteri, Sekretaris Jenderal, pimpinan Unit Eselon I yang akan bekerja sama dan/atau pimpinan Unit Eselon I lainnya yang potensial untuk pengembangan Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi.

Article 29

Penyusunan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b terdiri atas: a. perumusan rancangan naskah Kerja Sama; b. penelaahan rancangan naskah Kerja Sama; dan c. pembahasan rancangan naskah Kerja Sama.

Article 30

(1) Perumusan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilaksanakan berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. (2) Dalam melakukan perumusan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Eselon I harus berkoordinasi dengan biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama. (3) Rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. judul; b. pembukaan; c. tujuan; d. ruang lingkup; e. subjek Kerja Sama; dan f. pembiayaan;

Article 31

(1) Rancangan naskah Kerja Sama luar negeri disampaikan kepada biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama guna dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b. (2) Penelaahan rancangan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kesesuaian aspek substansi dan aspek hukum serta memberikan rekomendasi atas rancangan naskah Kerja Sama luar negeri.

Article 32

(1) Pembahasan rancangan Naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh Unit Eselon I dengan mengikutsertakan: a. biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama; b. calon Mitra Kerja Sama; c. kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang luar negeri; dan/atau d. kementerian/lembaga terkait. (2) Hasil pembahasan naskah Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa naskah hasil Kerja Sama luar negeri.

Article 33

Penandatanganan naskah Kerja Sama Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dilakukan oleh: a. Menteri; b. pimpinan Unit Eselon I; c. pejabat lain yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sesuai dengan jenjang dan kesetaraannya; atau d. pejabat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 34

(1) Pelaksanaan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan rangkaian kegiatan setelah naskah Kerja Sama luar negeri ditandatangani. (2) Dalam melaksanakan Kerja Sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa dapat mengikutsertakan wakil dari biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kerja Sama.

Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2023 tentang PENATAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

BAB Keempat

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kelima

Article 23

Article 24

BAB IV

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB Kesatu

Article 25

BAB Kedua

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Ketiga

Article 29