PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 tentang PENGELOLAAN LAPORAN PENGADUAN

PERMEN Nomor 4 Tahun 2026

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

UNIT LAYANAN PENGADUAN

Article 4

Correction

(1) ULP Kementerian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan kewenangannya. (2) ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menerima Laporan Pengaduan dari Pelapor dan/atau yang sudah diverifikasi ULP satuan kerja; b. melakukan telaahan Laporan Pengaduan; c. mengkoordinasikan pengelolaan Laporan Pengaduan; d. menyusun laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Inspektur Jenderal; dan e. menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan disampaikan secara berkala kepada Inspektur Jenderal. (3) ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas nama Menteri oleh Inspektur Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Article 5

(1) Keanggotaan ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal. (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pimpinan tinggi pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari auditor inspektorat wilayah dan perwakilan sekretariat Inspektorat Jenderal.

Article 6

(1) ULP harus dibentuk pada satuan kerja berupa : a. ULP unit utama; b. ULP kantor wilayah; dan c. ULP unit pelaksana teknis. (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menerima setiap Laporan Pengaduan; b. melakukan verifikasi Laporan Pengaduan; c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan; d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pelapor; e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pelapor; f. menyerahkan Laporan Pengaduan yang sudah diverifikasi ke ketua ULP Kementerian; g. menyiapkan laporan hasil verifikasi untuk disampaikan kepada kepala satuan kerja; dan h. menyusun laporan pengelolaan pengaduan dan disampaikan secara berkala kepada ketua ULP Kementerian. (3) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta susunan keanggotaan dan tata kerja keanggotaan ditetapkan oleh kepala satuan kerja. (4) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada ketua ULP Kementerian.

Article 7

(1) Keanggotaan untuk ULP unit utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala satuan kerja. (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari unsur pejabat manajerial atau nonmanajerial.

Article 8

(1) Keanggotaan untuk ULP kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala satuan kerja. (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat pejabat administrator yang memiliki tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari unsur pejabat manajerial atau nonmanajerial.

Article 9

(1) Keanggotaan untuk ULP unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. wakil ketua merangkap anggota; dan c. anggota paling sedikit 3 (tiga) orang. (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala satuan kerja. (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari unsur pejabat manajerial atau nonmanajerial.

Article 10

(1) Laporan Pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh ULP. (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi untuk memeriksa kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan data Laporan Pengaduan, ULP memberitahukan kepada Pelapor beserta alasannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak Laporan Pengaduan diterima. (4) Pelapor harus melengkapi kekurangan data Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak menerima pemberitahuan dari ULP. (5) Dalam hal kelengkapan kekurangan data Laporan Pengaduan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Laporan Pengaduan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dikembalikan ke Pelapor.

Article 11

(1) Terhadap data Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) dinyatakan lengkap, ULP menginput Laporan Pengaduan pada SIPIDU. (2) ULP Kementerian melakukan penelaahan Laporan Pengaduan yang telah diinput pada SIPIDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Pengaduan secara lengkap. (4) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada ketua ULP Kementerian untuk mendapatkan persetujuan.

Article 12

(1) Telaahan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) disampaikan kepada pimpinan unit utama, kepala kantor wilayah, atau kepala unit pelaksana teknis melalui SIPIDU sejak tanggal persetujuan. (2) Telaahan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi bagi ketua ULP pada satuan kerja untuk melakukan: a. klarifikasi; dan/atau b. pemeriksaan.

Article 13

(1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan untuk meminta penjelasan lebih lanjut dari satuan kerja terkait Laporan Pengaduan. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari sejak tanggal persetujuan telaahan. (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kesimpulan yang memuat keterangan; a. tidak ditemukan indikasi Pelanggaran; atau b. ditemukan indikasi Pelanggaran sehingga ditingkatkan menjadi pemeriksaan. (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Pelapor dan diinput pada SIPIDU.

Article 14

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan untuk melaksanakan penanganan lebih lanjut terkait Laporan Pengaduan atau hasil klarifikasi. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak tanggal persetujuan telaahan atau penyampaian hasil klarifikasi. (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. dugaan Pelanggaran kode etik Pegawai; b. dugaan Pelanggaran disiplin Pegawai; c. dugaan tindak pidana; atau d. tidak terbukti. (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pelapor dan diinput pada SIPIDU.

Article 15

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan terbukti terdapat dugaan Pelanggaran atau dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ketua ULP meneruskan hasil pemeriksaan kepada pihak berwenang. (2) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Inspektur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 tentang PENGELOLAAN LAPORAN PENGADUAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB IV

Article 16

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VIII

Article 26

BAB IX

Article 27

Article 28

Article 29