PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

PERMEN Nomor 7 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Article 5

Correction

(1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas: a. capaian kinerja; dan b. kehadiran. (2) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen). (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).

Article 6

Correction

(1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan predikat kinerja Pegawai. (2) Predikat kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sangat baik; b. baik; c. butuh perbaikan; d. kurang; dan e. sangat kurang. (3) Predikat kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan evaluasi oleh pejabat penilai kinerja terhadap laporan kinerja Pegawai yang disusun dalam periode triwulanan. (4) Penyusunan laporan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai yang sedang: a. melaksanakan tugas belajar; b. cuti besar secara penuh dalam periode triwulan berjalan; c. cuti melahirkan secara penuh dalam periode triwulan berjalan; d. cuti sakit secara penuh dalam periode triwulan berjalan; atau e. cuti di luar tanggungan negara secara penuh dalam periode triwulan berjalan. (5) Capaian kinerja Pegawai bagi Pegawai yang selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, menggunakan predikat evaluasi kinerja tahun terakhir. (6) Capaian kinerja Pegawai bagi Pegawai yang selesai melaksanakan cuti besar, cuti melahirkan, cuti sakit, atau cuti di luar tanggungan negara secara penuh dalam periode triwulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, menggunakan predikat evaluasi kinerja triwulan terakhir. (7) Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, atau Pegawai Lainnya yang baru ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang diberikan predikat kinerja baik pada periode evaluasi kinerja triwulan berjalan hingga periode evaluasi kinerja triwulan tersebut berakhir.

Article 7

Capaian kinerja Pegawai mutasi dari luar Kementerian menggunakan predikat evaluasi kinerja terakhir.

Article 8

Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dihitung berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.

Article 9

(1) Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu. (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hari senin, selasa, rabu, kamis, dan jumat.

Article 10

(1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu tidak termasuk jam istirahat. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. hari senin sampai dengan hari kamis hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 dan dengan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00; dan b. hari jumat hadir pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 dan dengan waktu istirahat dari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00.

Article 11

(1) Pegawai diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari jam kerja dimulai. (2) Penggantian waktu pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari yang sama sesuai dengan waktu keterlambatan.

Article 12

Jam kerja pada bulan ramadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 13

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai ketentuan jam kerja dan melakukan rekam kehadiran. (2) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat masuk kerja dan pulang kerja. (3) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui: a. perangkat elektronik; atau b. aplikasi e-presensi. (4) Rekam kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dengan ketentuan: a. perangkat elektronik dan aplikasi e-presensi mengalami kerusakan atau tidak berfungsi; b. Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran; c. terjadi dalam keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya; atau d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem rekam kehadiran.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Article 14

Correction

(1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan. (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 15

Correction

(1) Besaran Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya. (2) Tunjangan Kinerja bagi calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Article 16

(1) Pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan 7 (tujuh). (2) Pegawai dengan jabatan fungsional yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja jabatan pelaksana pada Kelas Jabatan: a. 7 (tujuh) untuk kategori keahlian dan kategori keterampilan jenjang penyelia; b. 6 (enam) untuk kategori keterampilan jenjang mahir; dan c. 5 (lima) untuk kategori keterampilan jenjang pemula dan terampil. (3) Pegawai dengan jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas belajar menerima 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja di Kelas Jabatan semula setiap bulan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.

Article 17

(1) Pegawai dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar tepat waktu dan diberikan perpanjangan Tugas Belajar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja di Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA

Article 18

Correction

(1) Pegawai yang memperoleh predikat kinerja sangat baik dan baik tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja dikenakan kepada Pegawai yang memperoleh predikat kinerja: a. butuh perbaikan, dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen); b. kurang, dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen); dan c. sangat kurang, dikenakan pemotongan sebesar 20% (dua puluh persen), dari komponen capaian kinerja. (3) Pegawai yang tidak menyusun laporan kinerja Pegawai, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari komponen capaian kinerja.

Article 19

(1) Pegawai yang melanggar hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dari komponen kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Pegawai yang: a. tidak hadir kerja; b. tidak melakukan rekam kehadiran atau kepulangan; c. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya; atau d. menjalani cuti.

Article 20

Pegawai yang tidak hadir kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima persen) per hari.

Article 21

Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran atau kepulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua persen) per hari.

Article 22

(1) Pegawai yang terlambat hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. terlambat hadir lebih 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen); b. terlambat hadir lebih 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen); c. terlambat hadir lebih 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); atau d. terlambat hadir lebih dari sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen). (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang hadir melebihi waktu toleransi dihitung mulai pukul 07.31 waktu setempat. (3) Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. pulang sebelum waktunya antara 1 (satu) menit sampai 30 (tiga puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen); b. pulang sebelum waktunya antara 31 (tiga puluh satu) menit sampai 60 (enam puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen); c. pulang sebelum waktunya antara 61 (enam puluh satu) menit sampai 90 (sembilan puluh) menit dikenakan pemotongan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); atau d. pulang sebelum waktunya lebih dari sama dengan 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen).

Article 23

Pegawai yang menjalani cuti besar atau cuti sakit dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Article 24

Pegawai yang menjalani cuti besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga persen) per hari dari komponen kehadiran.

Article 25

(1) Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja; b. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan pemotongan sebesar 2% (dua persen) per hari; dan c. sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dikenakan pemotongan sebesar 90% (sembilan puluh persen), dari komponen kehadiran. (2) Pegawai yang menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter berdasarkan pemeriksaan secara langsung, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani bidang sumber daya manusia dalam waktu paling lama: a. 1 (satu) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit, untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c. (4) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) dari komponen kehadiran. (5) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyampaikan permohonan cuti kepada atasan langsung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Article 31

Correction

Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan memperhitungkan Tunjangan Kinerja yang telah diterima.

Article 32

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 165); b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 147); c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 851); d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 852); e. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 227); f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 228); g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 978); dan h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 979), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2025 MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA, Œ YANDRI SUSANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA NO KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN 1. 17 Rp33.240.000,00 2. 16 Rp27.577.500,00 3. 15 Rp19.280.000,00 4. 14 Rp17.064.000,00 5. 13 Rp10.936.000,00 6. 12 Rp9.896.000,00 7. 11 Rp8.757.600,00 8. 10 Rp5.979.200,00 9. 9 Rp5.079.200,00 10. 8 Rp4.595.150,00 11. 7 Rp3.915.950,00 12. 6 Rp3.510.400,00 13. 5 Rp3.134.250,00 14. 4 Rp2.985.000,00 15. 3 Rp2.898.000,00 16. 2 Rp2.708.250,00 17. 1 Rp2.531.250,00 MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. YANDRI SUSANTO

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VI

Article 26

Article 27

Article 28

BAB VII

Article 29

Article 30

BAB VIII

Article 31

Article 32

Article 33