Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 1 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; b. perancangan dan pelaksanaan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio; f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan PRESIDEN yang terkait dengan ekonomi kreatif.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

(1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; b. koordinasi, penyusunan rencana dan program di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hukum dan perundang-undangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan kemasyarakatan; e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Hukum dan Komunikasi Publik; dan c. Biro Umum dan Kepegawaian.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, penganggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan manajemen pengendalian, akuntansi dan pelaporan keuangan serta tata kelola perbendaharaan dan verifikasi.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan rencana program dan manajemen pengendalian; dan c. pelaksanaan akuntansi, evaluasi dan pelaporan keuangan, tata kelola perbendaharaan, pelaksanaan anggaran dan verifikasi.

Pasal 14

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Pemantuan dan Evaluasi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, serta penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi penyusunan rencana program, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja tahunan; dan b. penyiapan bahan penelaahan, pengolahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penyesuaian anggaran.

Pasal 17

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Rencana Program; dan b. Subbagian Penganggaran.

Pasal 18

(1) Subbagian Rencana Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan, dan koordinasi penyusunan rencana program, penetapan kinerja, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja tahunan. (2) Subbagian Penganggaran melakukan penyiapan bahan penelaahan, pengolahan dan koordinasi penyusunan dan penyesuaian anggaran.

Pasal 19

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi anggaran.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 19, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan; b. pelaksanaan verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan c. pelaksanaan penataan pengelolaan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan Negara, serta penatausahaan keuangan.

Pasal 21

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi Anggaran; dan b. Subbagian Perbendaharaan.

Pasal 22

(1) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan neraca/kekayaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan keuangan, verifikasi realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta rekonsiliasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penataan pengelolaan perbendaharaan, dan penyelesaian kerugian keuangan Negara, serta penatausahaan keuangan.

Pasal 23

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan laporan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaanpemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, Indikator Kinerja Utama, serta rekomendasi hasil pemantauan; b. pelaksanaan penelaahan, pengolahan, dan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan laporan; dan c. pelaksanaan tata usaha Biro

Pasal 25

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan; dan b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 26

(1) Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan anggaran, Indikator Kinerja Utama, rekomendasi hasil pemantauan, serta tata usaha Biro. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penelaahan, pengolahan, dan penyiapan bahan koordinasi perumusan dan penyusunan laporan.

Pasal 27

Biro Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan advokasi hukum, pengelolaan informasi publik, publikasi dan media.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Hukum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; b. pelaksanaan penelaahandan advokasi hukum; c. pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi publik; dan d. pelaksanaan publikasi dan pengelolaan media.

Pasal 29

Biro Hukum dan Komunikasi Publik terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Penelaahan dan Advokasi Hukum; dan c. Bagian Komunikasi Publik.

Pasal 30

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perumusan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian.