PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER

PERDA Nomor 2 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 6. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program, dan kegiatan pembangunan di Daerah. 7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 13. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 14. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. 15. Tim Penggerak PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 16. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing masing. 17. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Article 5

Correction

Kelembagaan PUG di Daerah terdiri atas: a. Pokja PUG; b. Tim Teknis PUG; c. Tim Penggerak PUG; dan d. Focal Point PUG.

Article 6

Correction

Penguatan kelembagaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan: a. pembentukan dan peningkatan kapasitas Pokja PUG; b. pembentukan dan peningkatan kapasitas Tim Penggerak PUG; dan c. pemilihan, penetapan dan peningkatan kapasitas Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah.

Article 7

(1) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peningkatan kapasitas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi dengan tujuan: a. peningkatan pengetahuan tentang PUG; b. penguatan komitmen; c. pembentukan tim teknis yang mampu melaksanakan analisis anggaran; d. optimalisasi tugas dan kewenangan masing- masing anggota Pokja PUG; dan e. pembentukan Sekretariat Pokja PUG.

Article 8

(1) Tim Teknis PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas: a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan pembangunan daerah; b. menelaah dan melakukan analis terhadap anggaran daerah; c. melakukan advokasi pengarusutamaan gender; d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG; e. menyiapkan implementasi strategi PUG di setiap Perangkat Daerah; f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan g. menyiapkan bahan pelaporan kelompok kerja PUG. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personil yang melaksanakan tugas perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim teknis bertanggung jawab kepada Pokja PUG.

Article 9

(1) Pembentukan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan oleh Walikota. (2) Peningkatan kapasitas Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi dengan tujuan: a. peningkatan pengetahuan tentang PUG; b. penguatan komitmen; dan c. optimalisasi tugas dan kewenangan masing- masing anggota Tim Penggerak PUG. (3) Tim penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Perangkat Daerah/unit kerja yang: a. membidangi urusan penunjang perencanaan; b. menjadi unsur staf Walikota bidang organisasi; c. membidangi urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; d. membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; e. membidangi urusan penunjang pengelolaan keuangan; dan f. membidangi urusan penunjang pengawasan.

Article 10

(1) Pemilihan dan penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemilihan dan penetapan Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pemenuhan kemampuan dan pemahaman tentang PUG. (3) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas Focal Point PUG.

Article 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan kelembagaan PUG diatur dalam Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

BAB VIII

Article 25

Article 26

BAB IX

Article 27

Article 28

BAB X

Article 29

Article 30

Article 31