PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

PERDA Nomor 6 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Article 12

Correction

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk: a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan; c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; d. mendapatkan perlindungan terhadap: 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; 2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Article 13

Pemberi bantuan hukum berewajiban untuk: a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi: 1) perkembangan penanganan perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; 3) penggunaan anggaran. e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

Article 14

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Article 15

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum berhak untuk: a. mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut Surat Kuasa Khusus; b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Penerima Bantuan Hukum wajib untuk: a. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB kesatu

Pemberi Bantuan Hukum

Article 12

Correction

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk: a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; b. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan; c. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; d. mendapatkan perlindungan terhadap: 1) kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum; 2) kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; 3) keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

Article 13

Pemberi bantuan hukum berewajiban untuk: a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Bupati pada akhir tahun anggaran, meliputi: 1) perkembangan penanganan perkara; 2) penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; 3) penggunaan anggaran. e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

Article 14

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

BAB VIII

SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM, DAN TATA KERJA

Article 17

Correction

(1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, calon penerima bantuan hukum harus mengajukan pemohon bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan: a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir; b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah dimana pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sesuai dengan database Kabupaten Wonogiri; c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah hukum yang sedang dihadapi; d. menyerahkan foto kopi atau salinan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Article 18

(1) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima bantuan hukum atau di wakili oleh keluarganya. (2) Permohonan bantuan hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Article 19

(1) Permohonan yang diajukan secara lisan selanjutnya dituangkan dalam bentuk tulisan oleh pemberi bantuan hukum, diberi meterai secukupnya untuk kemudian ditandatangani oleh pemohon. (2) Pemberi bantuan hukum dapat meminta pemohon bantuan hukum untuk melengkapi persyaratan permohonannya, apabila yang diajukan dinilai belum lengkap. (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pemohon bantuan hukum wajib memenuhi permintaan tersebut. (4) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pemohon bantuan hukum tidak dapat melengkapi, maka permohonan tersebut dapat ditolak.

Article 20

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum; (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap; (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum; (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Article 21

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pemberi bantuan hukum wajib melakukan koordinasi dengan penerima bantuan hukum tentang rencana kerja pelaksanaan pemberian bantuan hukum. (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Article 22

Pemberian bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan sampai masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Article 23

(1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati. (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENDANAAN

Article 24

Correction

(1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari : a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Article 25

Correction

(1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan pada anggaran Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Dalam mengajukan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan perkara yang belum selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Article 26

(1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. (2) Pengajuan rencana anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk proposal yang dilampiri permohonan dari Penerima Bantuan Hukum paling sedikit memuat : a. identitas Pemberi Bantuan Hukum; b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum. (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (5) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hokum tetap. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan rencana dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VII

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB kesatu

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

BAB VIII

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IX

Article 24

Article 25

Article 26

BAB X

Article 27

Article 28

BAB XI

Article 29

BAB XII

Article 30

BAB XIII

Article 31

BAB XIV

Article 32

BAB XIII

Article 31