PERDA

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAANUPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUANLINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPANPENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

PERDA Nomor 72 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang. 3. Bupati adalah Bupati Lumajang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang. 5. Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang. 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup yang mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup. 7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditir, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 10. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan. 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan /atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan atau Kegiatannya di luar Usaha dan / atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL. 14. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional 17. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. 18. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau kegiatan. 19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 20. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga Pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 21. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 22. Informasi Rencana Tata Ruang selanjutnya disebut IRTR adalah informasi yang berisikan tentang hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijkan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lumajang.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN UKL-UPL

Article 6

Correction

(1) Pemrakarsa wajib memenuhi komitmen Izin Lingkugan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dengan melengkapi dokumen UKL-UPL atau Amdal. (2) Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Article 7

Correction

(1) Formulir UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan. (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan Wajib UKL-UPL harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang. (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut dan dikembalikan kepada pemrakarsa. (4) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri hasil uji laboratorium kualitas lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga laboratorium yang telah terakreditasi. (5) Susunan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Article 8

Persyaratan administrasi penyampaian formulir UKL-UPL sebagai berikut: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa; b. surat kuasa pengurusan UKL-UPL bermaterai cukup dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa; c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan; d. fotokopi Informasi Rencana Tata Ruang sesuai fungsi kegiatan atau dokumen yang setara dengan luas lahan dan fungsi lahan sesuai dengan rencana kegiatan; e. fotokopi rekomendasi atau dokumen yang disetarakan ketinggian bangunan dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila diperlukan; f. fotokopi rekomendasi lain atau dokumen yang disetarakan yang dibutuhkan apabila lokasi kegiatan berada pada wilayah yang secara administratif dibutuhkan rekomendasi dari pemegang kuasa lahan atau pemilik untuk pemanfaatannya; g. gambar draf siteplan yang ditandatangani pemrakarsa; h. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; i. dokumentasi pelaksanaan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi konflik sosial dengan dihadiri instansi terkait minimal terdapat : 1. foto pelaksanaan sosialisasi; 2. lembar persetujuan/penolakan warga disertai tanda tangan identitas warga; dan/atau 3. lembar saran, pendapat, atau tanggapan dari warga; j. hasil uji kualitas udara dan/atau air bagi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; dan k. Formulir UKL-UPL wajib disampaikan dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file elektronik (softcopy).

Article 9

(1) Pemrakarsa mengajukan permohonan rekomendasi UKL- UPL kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan dan dilampiri formulir UKL-UPL beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Pengajuan permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sektor : a. pertambangan; b. minyak; dan c. gas bumi. (3) Pengajuan permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati. (4) Surat Permohonan dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.

Article 10

(1) Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup melakukan penelitian berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 setelah mendapatkan penugasan dari Bupati. (2) Dalam hal UKL UPL diajukan untuk kegiatan pemerintah, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup untuk dilakukan penelitian berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL. (3) Berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah dinyatakan lengkap secara administrasi dilakukan pemeriksaan formulir UKL-UPL dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja. (4) Pemrakarsa harus hadir dalam pemeriksaan UKL-UPL. (5) Dalam hal Pemrakarsa berhalangan hadir, harus menunjuk perwakilan dengan surat kuasa bermaterai cukup. (6) Apabila dalam proses pemberian rekomendasi UKL-UPL berdasarkan hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana pada ayat (3), terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup mengembalikan formulir UKL-UPL dimaksud kepada Pemrakarsa. (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL. (8) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup mengajukan permohonan penandatanganan persetujuan atau penolakan Izin Lingkungan kepada Bupati berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (9) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk penerbitan persetujuan atau penolakan Izin Lingkungan bagi kegiatan Pemerintah.

Article 11

(1) Dalam rangka pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menerima berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL dari pemrakarsa paling lama 10 (sepuluh) hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan; (2) Apabila berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup untuk dilakukan pemeriksaan administratif dan substansi teknis UKL-UPL;. (3) Pemeriksaan berkas permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja. (4) Pemrakarsa harus hadir dalam pemeriksaan formulir UKL- UPL. (5) Dalam hal pemrakarsa berhalangan hadir harus menunjuk perwakilan dengan surat kuasa bermaterai cukup. (6) Apabila dalam proses pemberian rekomendasi UKL-UPL berdasarkan hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat persyaratan yang belum lengkap dan/atau diperlukan tambahan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, pemrakarsa harus melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak berita acara hasil pemeriksaan formulir UKL-UPL disampaikan kepada Pemrakarsa. (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup menerbitkan rekomendasi persetujuan atau penolakan UKL-UPL. (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagai Pemenuhan komitmen Izin Lingkungan pada lembaga OSS.

Article 12

Untuk keperluan arsip dan dokumentasi Pemrakarsa harus menyerahkan berkas akhir UKL-UPL Hardcopy dijilid sebanyak rangkap 2 (dua) berkas dan softcopy yang telah mendapatkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

Article 13

persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 11 ayat (7) paling sedikit wajib mempertimbangkan : a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. kepentingan pertahanan keamanan; d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan; e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai- nilai sosial atau pandangan masyarakat (emicview); f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: 1. entitas dan/atau spesies kunci (key species); 2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance); dan/atau 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance); g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

BAB Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Permohonan Rekomendasi UKL-UPL

Article 8

Correction

Article 9

BAB Keempat

Penerbitan Izin Lingkungan Tanpa Melalui Lembaga OSS

Article 10

Correction

BAB Kelima

Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan wajib UKL-UPL melalui Lembaga OSS

Article 11

Correction

Article 12

BAB Kedua

Tahapan SPPL

Article 15

Correction

(1) Pengisian SPPL paling sedikit memuat : a. identitas pemrakarsa; b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan; c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan pengelolaan serta pemantauan lingkungan hidup yang akan dilakukan; d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup. (2) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Article 16

(1) Persyaratan administrasi pengajuan SPPL sebagai berikut : a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemrakarsa kegiatan; b. surat kuasa pengurusan SPPL bermaterai cukup dan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa (apabila pemrakarsa berhalangan hadir); c. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemohon berbentuk badan; d. fotokopi akte pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada diluar wilayah daerah dan/atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar daerah; e. fotokopi IRTR; dan f. persetujuan tertulis warga terdampak atas rencana usaha dan/atau kegiatan pada sektor: 1) perikanan; 2) peternakan; dan/atau 3) industri. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (3) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyerahkan kepada Perangkat daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup untuk dilakukan verifikasi dan pendaftaran SPPL. (4) SPPL yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup berwenang untuk : a. memberikan tanda terima permohonan verifikasi dan pendaftaran SPPL yang menyatakan bahwa SPPL yang diajukan telah lengkap dan benar, jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL; atau b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.

Article 17

(1) Berdasarkan SPPL yang dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup melakukan verifikasi SPPL. (2) Berdasarkan hasil verifikasi SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL. (3) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL. (4) Verifikasi SPPL dan pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat atau staf teknis Perangkat daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam melakukan penilaian dan/atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup. (5) Jangka waktu pemberian tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPL diterima dinyatakan lengkap dan benar. (6) Tanda bukti SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

BAB 1

Pengisian dan Pengajuan SPPL

Article 15

Correction

Article 16

Article 17

BAB V

PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Article 18

Correction

(1) Penangung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan. (2) Ketentuan mengenai permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan izin lingkungan. (3) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. perubahan kepemilikan dan/atau perubahan nama usaha dan/atau kegiatan; b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; c. terdapat perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria: 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi; 2. penambahan kapasitas produksi; 3. perubahan spesifikasi teknik; 4. perubahan sarana usaha dan/ atau kegiatan; 5. perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan; 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan; 7. usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan; 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. d. terdapat perubahan dampak dan / atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/ atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan yang mengamanatkan perubahan dokumen lingkungan; e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan. f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup: 1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya; 2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan; 4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau 5. penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan. (4) Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan. (5) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan; (6) Permohonan arahan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan kepada: a. Bupati bagi usaha dan/atau kegiatan pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); atau b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bagi usaha dan/atau kegiatan yang perizinannya melalui lembaga OSS dan bagi kegiatan Pemerintah. (7) Pengajuan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan. (8) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Article 19

(1) Permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) selanjutnya dilakukan evaluasi. (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka : a. Bupati menugaskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup; dan b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu meneruskan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup; (3) Pelaksanaan evaluasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan melibatkan: a. Tim teknis ; dan/atau b. Tenaga ahli /pakar. (4) Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan. (5) Arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan sebagaimana ayat (4) berupa surat keterangan yang memuat perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL atau perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL. (6) Arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada: a. Pemegang Izin Lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang proses perizinannya tidak melalui lembaga OSS; b. Kepala Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu bagi usaha dan/atau kegiatan yang perizinannya melalui lembaga OSS serta bagi kegiatan Pemerintah untuk diteruskan kepada Pemegang Izin Lingkungan. (7) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b yang berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL. (8) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dan huruf b yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f, perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

Article 20

(1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan formulir UKL-UPL baru. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan prosedur permohonan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan dan prosedur permohonan perubahan rekomendasi UKL-UPL. (3) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan penilaian Amdal berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Article 21

(1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b dilakukan tanpa melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru. (2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau b. penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.

Article 22

(1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Rekomendasi UKL- UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) huruf b dan Pasal 21 ayat (2), Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib: a. menyiapkan dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; b. memiliki dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan Usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang- undangan; dan/atau c. memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (5) dilengkapi dengan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang menangani fungsi lingkungan hidup. (2) Dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan.

Article 23

Berdasarkan pengajuan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), maka : a. Bupati menerbitkan perubahan Izin Lingkungan bagi sektor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2); b. Lembaga OSS menerbitkan perubahan Izin Lingkungan yang perizinannya melalui lembaga OSS; c. Perangkat Daerah yang menangani fungsi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu menerbitkan perubahan Izin Lingkungan bagi kegiatan Pemerintah.

Peraturan Daerah Nomor 72 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAANUPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUANLINGKUNGAN SERTA PENDAFTARAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPANPENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 4

BAB kedua

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB Kelima

Article 11

Article 12

BAB Keenam

Article 13

BAB IV

Article 14

BAB Kesatu

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 1

Article 15

Article 16

Article 17

BAB V

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kesatu

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 20

BAB ketiga

Article 21

Article 22

BAB Keempat

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25

BAB VII

Article 26