UUDRT

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR

UUDRT Nomor 2 Tahun 1957

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Swapraja Gowa yang meliputi Onderafdeling ad 1 di bawah ini dan Onderafdeling-Onderafdeling seperti tersebut di bawah ini Nomor 2 dan 3 masing-masing dibentuk menjadi Daerah yang dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara INDONESIA Timur Nomor 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut : 1. Onderafdeling Gowa, dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Pebruari 1940 Nomor 21 (Bijblad Nomor 14377) jo. surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri INDONESIA Timur dahulu tertanggal 19 Januari 1950 Nomor UPU I/ 1 /45 jo tanggal 20 Maret 1950 Nomor LJPU 1/6/23, sebagai Daerah Gowa. 2. a…. 2. a. Onderafdeling Pulau-pulau Makassar terdiri dari Pulau-pulau Spermonde, Kalu-Kalukuang-Masalma, Postiljon dan Paternoster; b. Onderafdeling Maros dan c. Onderafdeling Pangkajene. dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri INDONESIA Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Makassar. 3. a. Onderafdeling Takalar dan b. Onderafdeling Jeneponto. dimaksudkan dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri INDONESIA Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Jeneponto-Takalar. Daerah-daerah tersebut sub 1 sampai dengan 3 di atas mempunyai tingkatan yang sama dengan Kabupaten dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA Nomor 22 tahun 1948.

Pasal 3

Koreksi

1. Tempat kedudukan-Pemerintah: a. Daerah Gowa adalah di Sungguminasa, b. Daerah Makassar adalah di Pangkajene, c. Daerah Jeneponto-Takalar adalah di Jeneponto. 2. Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah tersebut dalam ayat (1) di atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Sulawesi, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan. 3. Dalam keadaan luar-biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan kelain tempat. Pasal 4. Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, maka perkataan " Daerah" harus diartikan Daerah Gowa atau Daerah Makasar atau Daerah Jeneponto-Takalar. Pasal 5… Pasal 5. (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 20 (dua puluh) orang anggota. (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pasal 6. Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAERAH. Bagian I. Urusan Tata-Usaha Daerah. Pasal 7. Daerah dengan Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajibannya antara lain: a. menyusun dan menyelenggarakan Sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan. b. menyelenggarakan… b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan miliknya serta lain-lain hal untuk kelancaran pekerjaan pemerintahan daerah. Bagian II. Urusan Kesehatan. I. Tentang pemulihan kesehatan orang sakit. Pasal 8. (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya. (2) Rumah sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu. (3) Daerah dapat mendirikandan menyelenggarakan rumah sakit dan balai pengobatan khusus.

BAB III

TENTANG PEGAWAI

Pasal 39

Koreksi

(1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka untuk menyelenggarakan hal-hal Yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri Yang bersangkutan dapat: a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah; b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada Daerah; (2) Dengan PERATURAN PEMERINTAH atau dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada. (3) penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah, Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi. (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke Daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (5) Penetapan... (5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan- peraturan yang berlaku bagi pegawai mengenai hal tersebut. BAGIAN IV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Apabila sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini dalam waktu yang singkat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum dapat dilaksanakan menurut UNDANG-UNDANG pemilihan anggota DPRD yang berlaku untuk seluruh INDONESIA, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut UNDANG-UNDANG No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 37 tahun 1956). (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas maka untuk sementara waktu segala tugas-kewajiban pemerintah Daerah dijalankan menurut UNDANG-UNDANG No. 10 tahun 1956. Pasal 41…

Pasal 41

Urusan-urusan Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jonoponto- Takalar, kecuali yang telah dijalankan oleh instansi-instansi lain untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan Pemerintah Pusat dijalankan terus oleh Pemerintah daerah masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 42

Kepala Daerah Gowa yang pertama pada waktu mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 43

(1) Pegawai-pegawai Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar yang hingga pada waktu mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swapraja- swapraja itu dan tidak telah diangkat menjadi pegawai Negeri, menjadi pegawai Daerah masing-masing yang bersangkutan. (2) Pegawai-pegawai Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Makassar yang telah dibubarkan atau yang diperbantukan kepada Daerah Makassar itu, pada waktu mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah dimana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu mengenai statusnya. (3) Pegawai-... (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Makassar tidak termasuk pegawai- pegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dimana mereka itu berkedudukan. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai-pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi. (4) Sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini beserta segala penghasilan-penghasilannya lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan. (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan Daerah Makassar dahulu sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan. (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mengenai ayat (1), (2) dan (3) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 44

(1) Barang-barang milik Daerah Makassar yang dibutuhkan oleh Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari bekas Daerah Makassar diserahkan kepada Pemerintah daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah Daerah Makassar dahulu belum dapat dilunasi. (2) Barang-... (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Makassar termasuk barang inventaris yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan. (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk melaksanakan ketentuan- ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas. (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini diputus oleh menteri Dalam Negeri. (5) Barang-barang milik Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar menjadi milik pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Peraturan-peraturan "Reglementen en Keuren van Politie", begitu pula peraturan-peraturan Swapraja Gowa dan Swapraja-swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah. (2) Peraturan-... (2) Peraturan-peraturan Swapraja Gowa dan Swapraja-swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam UNDANG-UNDANG ini tidak termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan-PERATURAN PEMERINTAH Pusat, terkecuali apabila peraturan-peraturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan- PERATURAN PEMERINTAH Pusat. (3) Peraturan-peraturan Daerah Makassar sesudah mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah. (4) Keputusan-keputusan lain berserta peraturan-peraturan tata usaha bekas Pemerintah Daerah Makassar pada waktu mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Darurat ini dijalankan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan-keputusan dan peraturan tata usaha dimaksud diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 46

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara Timur tahun 1950 termaktub dalam Pasal-pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain. Pasal 47…

Pasal 47

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah-daerah Gowa, Makassar dan Jeneponto Takalar dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB III

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

BAB V

Pasal 48

Pasal 49