Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PEMERINTAHAN ACEH

UU Nomor 11 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBAGIAN DAERAH ACEH DAN KAWASAN KHUSUS

Pasal 2

(1) Daerah Aceh dibagi atas Kabupaten/Kota. (2) Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan. (3) Kecamatan dibagi atas mukim. (4) Mukim dibagi atas kelurahan dan gampong.

Pasal 3

Daerah Aceh mempunyai batas-batas: a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka; b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara; c. sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera INDONESIA.

Pasal 4

Pasal 25

Koreksi

(1) DPRA/DPRK mempunyai hak: a. interpelasi; b. angket; . c. mengajukan pernyataan pendapat; d. mengajukan rancangan qanun; e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun; f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Kabupaten/Kota dengan Gubernur dan/atau Bupati/Walikota; g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan Bupati/Walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota; h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan i. menyusun dan MENETAPKAN Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRA/DPRK. (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPRA/DPRK yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRA/DPRK dan putusan yang diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRA/DPRK yang hadir. (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas unsur DPRA/DPRK yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRA/DPRK. (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki, serta meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. (5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. (6) Dalam hal seseorang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia. (8) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRA/DPRK. (9) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang PEMERINTAHAN ACEH

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

BAB Kelima

Pasal 30

Pasal 31

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB VIII

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB IX

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB XI

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam