Koreksi Pasal 15

(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota disertai pendanaan, pengalihan sarana, dan prasarana serta kepegawaian yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. (3) Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan gampong disertai pendanaan yang dilakukan sesuai dengan asas tugas pembantuan.