Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang USAHA BUDIDAYA TANAMAN

PP Nomor 18 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Budidaya Tanaman adalah serangkaian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. 2. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 3. Penanam Modal Asing adalah perorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang akan melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik INDONESIA. 4. Pelaku Usaha Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perorangan warga negara INDONESIA atau badan hukum yang didirikan menurut hokum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang mengelola usaha budidaya tanaman. 5. Petani Kecil Berlahan Sempit adalah petani yang mengusahakan budidaya tanaman dan penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 6. Izin Usaha Budidaya Tanaman adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha budidaya tanaman. 7. Perluasan Usaha Budidaya Tanaman adalah penambahan luas lahan dan/atau penambahan kapasitas produksi dalam usaha budidaya tanaman. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang budidaya tanaman.

BAB II

BUDIDAYA TANAMAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan oleh: a. perorangan; dan b. badan usaha yang berbentuk badan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang meliputi: 1. badan usaha milik negara; 2. badan usaha milik daerah; 3. badan usaha swasta; atau 4. koperasi. (2) Usaha budidaya tanaman diutamakan untuk pelaku usaha yang mayoritas modalnya bersumber dari dalam negeri.

Pasal 6

Koreksi

Budidaya tanaman meliputi: a. jenis dan skala usaha; b. luas maksimum lahan usaha dan perubahan jenis tanaman; c. pola usaha; dan d. pemanfaatan jasa dan sarana milik negara.

Pasal 7

(1) Jenis usaha budidaya tanaman terdiri atas: a. usaha dalam proses produksi; b. usaha dalam penanganan pasca panen; dan c. usaha keterpaduan butir a dan butir b. (2) Skala usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luas lahan dan/atau tenaga kerja. (3) Lahan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih, wajib mendapat izin. (4) Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib mendapat izin.

Pasal 8

(1) Penetapan luas maksimum lahan untuk setiap jenis usaha budidaya tanaman didasarkan pada ketersediaan, kesesuaian dan kemampuan lahan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya konservasi tanah. (2) Luas maksimum lahan untuk pengusahaan budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 10.000 Ha (sepuluh ribu hektar). (3) Untuk wilayah Papua, luas maksimum lahan dapat diberikan dua kali luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan luas maksimum lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.

Pasal 9

(1) Pemerintah mengarahkan pelaku usaha untuk bekerjasama secara terpadu dalam melakukan usaha budidaya tanaman. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan prinsip berkedudukan yang sama, saling memperkuat, dan saling menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis dan diketahui oleh bupati/walikota dan gubernur. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat mengenai hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, alih teknologi, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. (4) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk peningkatan nilai tambah bagi pelaku usaha, karyawan, dan masyarakat. (5) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada usaha proses produksi dan/atau pasca panen. (6) Kerja sama usaha pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa penyediaan sarana produksi. (7) Kerja sama usaha pada pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pengolahan, pemasaran, transportasi, dan kerja sama operasional lainnya.

Pasal 10

(1) Pelaku usaha yang dalam melakukan usaha budidaya tanaman memanfaatkan jasa dan/atau sarana yang disediakan oleh pemerintah, dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak. (2) Jenis dan tarif atas pemanfaatan jasa dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB III

PERIZINAN USAHA

Pasal 11

Koreksi

(1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon harus memenuhi persyaratan: a. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; b. nomor pokok wajib pajak; c. surat keterangan domisili; d. rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk izin usaha tanaman yang diterbitkan oleh gubernur; e. rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman provinsi dari gubernur untuk izin usaha tanaman yang diterbitkan oleh bupati/walikota; f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000; g. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; h. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/walikota; i. rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya tanaman; j. hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan k. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. (2) Izin usaha diberikan oleh: a. gubernur, untuk lokasi lahan usaha budidaya tanaman yang berada pada lintas wilayah kabupaten dan/atau kota dalam provinsi yang bersangkutan; b. bupati /walikota, untuk lokasi lahan usaha budidaya tanaman yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 12

Pemberian izin usaha budidaya tanaman dalam rangka pelaksanaan penanaman modal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 13

Perubahan jenis tanaman, perluasan lahan, dan/atau penambahan kapasitas produksi pada usaha dalam proses produksi budidaya tanaman dapat dilakukan oleh pelaku usaha setelah mendapat persetujuan dari pemberi izin usaha.

Pasal 14

(1) Izin usaha budidaya tanaman berlaku selama perusahaan masih operasional. (2) Izin usaha budidaya tanaman dilarang untuk dipindah tangankan.

Pasal 15

(1) Penanam modal asing yang akan melakukan usaha budidaya tanaman wajib bekerja sama dengan pelaku usaha budidaya tanaman dalam negeri dengan membentuk badan hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA. (2) Batas penanaman modal asing untuk usaha budidaya tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 16

Usaha budidaya tanaman yang menggunakan produk hasil rekayasa genetik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan hayati.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha budidaya tanaman wajib: a. melaksanakan usahanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin dan prinsip usaha yang sehat; b. melaksanakan upaya pelestarian sumber daya alam dan/atau fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan teknis usaha kepada pemberi izin usaha. (2) Pelaporan dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pertanaman atau paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha budidaya tanaman dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang USAHA BUDIDAYA TANAMAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26