PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

PERPRES Nomor 4 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Infrastruktur Ketenagalistrikan adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya. 2. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disingkat PIK adalah kegiatan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dalam rangka penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan. 3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara. 4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Nonperizinan adalah segala bentuk pelayanan, fasilitas fiskal, data, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Swakelola adalah kegiatan PIK yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh PT PLN (Persero). 9. Pengembang Pembangkit Listrik yang selanjutnya disingkat PPL adalah badan usaha penyediaan tenaga listrik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan swasta yang bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui penandatanganan perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik. 10. Energi Primer Ketenagalistrikan adalah sumber energi, baik yang berasal dari fosil maupun energi terbarukan yang diperlukan untuk memproduksi tenaga listrik. 11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi. 13. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN PIK

Pasal 2

Koreksi

(1) PIK diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel. (2) PIK dilaksanakan sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat menugaskan PT PLN (Persero) untuk menyelenggarakan PIK. (2) Pembinaan teknis penyelenggaraan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. (3) Pembinaan korporasi dan manajemen penyelenggaraan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui: a. Swakelola; dan b. kerja sama penyediaan tenaga listrik. (2) Pelaksanaan PIK oleh PT PLN (Persero) melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan badan usaha penyedia tenaga listrik, yaitu: a. anak perusahaan PT PLN (Persero); atau b. PPL.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam hal: a. PT PLN (Persero) memiliki kemampuan pendanaan untuk ekuitas dan sumber pendanaan murah; b. risiko konstruksi yang rendah; c. tersedianya pasokan bahan bakar; d. pembangkit pemikul beban puncak (peaker) yang berfungsi mengontrol keandalan operasi; dan/atau e. pengembangan sistem isolated. (2) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola meliputi: a. pembangkit; dan/atau b. transmisi.

Pasal 6

(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memberikan dukungan ketersediaan pendanaan melalui: a. penyertaan modal negara; b. penerusan pinjaman dari pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri; c. pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan; d. pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan dalam hal dilakukan revaluasi aset; dan/atau e. pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PT PLN (Persero) untuk meningkatkan kemampuan pendanaannya, melakukan: a. restrukturisasi pendanaan melalui optimalisasi aset finansial PT PLN (Persero); b. lindung nilai (hedging) sesuai profil paparan risiko kewajiban mata uang asing PT PLN (Persero); c. refinancing; dan/atau d. pemanfaatan laba usaha perusahaan dengan menekan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) seminimal mungkin.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat menyediakan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT PLN (Persero). (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada pemberi pinjaman. (3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (4) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 8

Dalam rangka pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa pinjaman dari bank-bank badan usaha milik negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dapat memfasilitasi pembentukan sindikasi bank.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal adanya kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha milik negara asing. (2) Kerja sama dengan badan usaha milik negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal badan usaha milik negara asing tersebut memiliki nilai yang strategis bagi PT PLN (Persero) dalam PIK, yang melingkupi antara lain: a. penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh PT PLN (Persero); dan/atau b. memiliki ketersediaan energi yang akan digunakan oleh PT PLN (Persero) dalam PIK. (3) Anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang sahamnya dimiliki oleh PT PLN (Persero) paling kurang 51% (lima puluh satu persen) baik secara langsung dan/atau melalui anak perusahaan PT PLN (Persero) lainnya.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dari anak perusahaan PT PLN (Persero), dapat diberikan jaminan Pemerintah. (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) atas kewajiban finansialnya berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik. (3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (4) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dilaksanakannya proses pengadaan PIK yang bersangkutan. (5) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 11

Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal: a. membutuhkan pendanaan yang sangat besar; b. risiko konstruksi yang cukup besar, terutama untuk lokasi baru yang membutuhkan proses pembebasan lahan; c. risiko pasokan bahan bakar yang cukup tinggi atau yang belum mempunyai kepastian pasokan gas dan/atau infrastrukturnya; d. pembangkit dari sumber energi baru dan terbarukan; e. ekspansi dari pembangkit PPL yang telah ada; dan/atau f. terdapat beberapa PPL yang akan mengembangkan pembangkit di suatu wilayah tertentu.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dari PPL, dapat diberikan jaminan Pemerintah. (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) atas kewajiban finansialnya berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik. (3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (4) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dilaksanakannya proses pengadaan atas PIK yang bersangkutan. (5) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB Kedua

Pelaksanaan PIK melalui Swakelola

Pasal 5

Koreksi

(1) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dalam hal: a. PT PLN (Persero) memiliki kemampuan pendanaan untuk ekuitas dan sumber pendanaan murah; b. risiko konstruksi yang rendah; c. tersedianya pasokan bahan bakar; d. pembangkit pemikul beban puncak (peaker) yang berfungsi mengontrol keandalan operasi; dan/atau e. pengembangan sistem isolated. (2) Pelaksanaan PIK melalui Swakelola meliputi: a. pembangkit; dan/atau b. transmisi.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat memberikan dukungan ketersediaan pendanaan melalui: a. penyertaan modal negara; b. penerusan pinjaman dari pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri; c. pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan; d. pemberian fasilitas pembebasan pajak penghasilan dalam hal dilakukan revaluasi aset; dan/atau e. pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) PT PLN (Persero) untuk meningkatkan kemampuan pendanaannya, melakukan: a. restrukturisasi pendanaan melalui optimalisasi aset finansial PT PLN (Persero); b. lindung nilai (hedging) sesuai profil paparan risiko kewajiban mata uang asing PT PLN (Persero); c. refinancing; dan/atau d. pemanfaatan laba usaha perusahaan dengan menekan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) seminimal mungkin.

Pasal 7

(1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pemerintah Pusat menyediakan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT PLN (Persero). (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada pemberi pinjaman. (3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (4) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 8

Dalam rangka pinjaman PT PLN (Persero) dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berupa pinjaman dari bank-bank badan usaha milik negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dapat memfasilitasi pembentukan sindikasi bank.

BAB Ketiga

Pelaksanaan PIK melalui Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dengan Anak Perusahaan PT PLN (Persero)

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal adanya kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan badan usaha milik negara asing. (2) Kerja sama dengan badan usaha milik negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal badan usaha milik negara asing tersebut memiliki nilai yang strategis bagi PT PLN (Persero) dalam PIK, yang melingkupi antara lain: a. penyediaan pendanaan yang diperlukan oleh PT PLN (Persero); dan/atau b. memiliki ketersediaan energi yang akan digunakan oleh PT PLN (Persero) dalam PIK. (3) Anak perusahaan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang sahamnya dimiliki oleh PT PLN (Persero) paling kurang 51% (lima puluh satu persen) baik secara langsung dan/atau melalui anak perusahaan PT PLN (Persero) lainnya.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan PIK melalui kerja sama penyediaan tenaga listrik dari anak perusahaan PT PLN (Persero), dapat diberikan jaminan Pemerintah. (2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) atas kewajiban finansialnya berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik. (3) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (4) Permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum dilaksanakannya proses pengadaan PIK yang bersangkutan. (5) Terhadap permintaan jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara memberikan persetujuan prinsip dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan dinyatakan lengkap. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola pemberian jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB V

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 18

Koreksi

Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota memberikan Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PIK.

Pasal 19

Koreksi

(1) PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL mengajukan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PIK kepada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan PIK kepada PTSP Pusat, yaitu: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik; b. penetapan lokasi; c. izin lingkungan; d. izin pinjam pakai kawasan hutan; dan/atau e. izin mendirikan bangunan. (3) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah didelegasikan atau dilimpahkan oleh menteri atau kepala lembaga kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan secara lengkap dan benar kecuali yang diatur waktunya dalam UNDANG-UNDANG atau PERATURAN PEMERINTAH. (4) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan menteri atau kepala lembaga dan belum dilimpahkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan kepada menteri atau kepala lembaga. (5) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan kepada gubernur melalui BPMPTSP Provinsi atau bupati/walikota melalui BPMPTSP Kabupaten/Kota. (6) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota memberikan rekomendasi yang diperlukan dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan secara lengkap dan benar. (7) PTSP Pusat melakukan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diajukan kepada PTSP Pusat secara lengkap dan benar. (8) Dalam hal permohonan penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, PTSP Pusat mengembalikan permohonan izin prinsip kepada PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterima. (9) Waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk: a. izin lingkungan yang diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja; b. izin pinjam pakai kawasan hutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; c. Nonperizinan untuk fasilitas perpajakan (Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja; atau yang diatur waktunya dalam UNDANG-UNDANG dan/atau PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 20

(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota MENETAPKAN Perizinan dan Nonperizinan yang tidak membahayakan lingkungan dalam bentuk Perizinan dan Nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai dengan kewenangannya. (2) Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang untuk: a. izin mendirikan bangunan; b. izin gangguan; dan c. persetujuan rencana teknis bangunan gedung. (3) Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat daftar persyaratan teknis yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen pemohon Perizinan dan Nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis. (4) Komitmen pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dan dicatatkan (register) kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (5) Komitmen pemohon yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan izin yang telah disetujui oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (6) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist) dan dalam hal terdapat penyimpangan pelaksanaan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota MENETAPKAN peraturan pelaksana atau petunjuk teknis atas pelaksanaan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing- masing paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan PRESIDEN ini diundangkan.

Pasal 21

(1) Penetapan lokasi atau izin lokasi untuk PIK diberikan oleh PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan. (2) Dalam hal PT PLN (Persero) atau PPL telah memperoleh hak atas tanah dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan, PT PLN (Persero) atau badan usaha tidak disyaratkan memperoleh izin lokasi. (3) Pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kantor Pertanahan sesuai lokasi proyek.

Pasal 22

(1) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah diberikan, proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan setelah PT PLN (Persero) atau PPL menyampaikan komitmen pemohon Perizinan dan Nonperizinan untuk pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5). (2) Dalam hal pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah diberikan dan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota belum MENETAPKAN Perizinan dan Nonperizinan dalam bentuk Perizinan dan Nonperizinan daftar pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), proses penetapan lokasi atau izin lokasi dilakukan bersamaan dengan proses penerbitan izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, dan persetujuan rencana teknis bangunan gedung melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).

Pasal 23

(1) Dalam hal lokasi PIK terdapat pada beberapa lokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota namun merupakan satu kesatuan rangkaian PIK, Perizinan dan Nonperizinan cukup diberikan 1 (satu) kali untuk seluruh lokasi PIK oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal lokasi PIK terdapat pada beberapa kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian PIK, Perizinan dan Nonperizinan cukup diberikan 1 (satu) kali untuk seluruh lokasi PIK oleh BPMPTSP Provinsi. (3) Dalam hal lokasi PIK bersifat lintas provinsi, namun merupakan satu kesatuan rangkaian PIK, Perizinan dan Nonperizinan cukup diberikan 1 (satu) kali untuk seluruh lokasi PIK oleh PTSP Pusat.

Pasal 24

(1) Dalam hal persyaratan Perizinan dan Nonperizinan yang disampaikan kepada bupati/walikota telah terpenuhi dan Perizinan dan Nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada gubernur untuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pemerintahan daerah. (2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan Perizinan dan Nonperizinan tidak diterbitkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur mengambil alih pemberian Perizinan dan Nonperizinan dimaksud.

Pasal 25

(1) Dalam hal persyaratan Perizinan dan Nonperizinan yang disampaikan kepada gubernur telah terpenuhi dan Perizinan dan Nonperizinan tidak diberikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui PTSP Pusat menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah. (2) Dalam hal sanksi administratif telah dikenakan dan Perizinan dan Nonperizinan tidak diterbitkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri mengambil alih pemberian Perizinan dan Nonperizinan dimaksud.

Pasal 26

(1) Pembangunan/konstruksi PIK dapat dimulai setelah memperoleh Perizinan paling kurang: a. penetapan lokasi atau izin lokasi; b. izin lingkungan; dan c. izin mendirikan bangunan. (2) Dalam hal PIK berada pada kawasan hutan, selain mendapatkan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga perlu mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. (3) PTSP Pusat menerbitkan izin prinsip pembangunan/ konstruksi kepada PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL yang telah mendapatkan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

(1) Dalam hal percepatan pelaksanaan PIK memerlukan perpanjangan waktu pelaksanaan pembangunan, proses pengurusan permohonan perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan tidak boleh mempengaruhi jalannya pelaksanaan pembangunan. (2) Perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. (3) PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan perpanjangan Perizinan dan Nonperizinan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal PTSP Pusat, BPMPTSP Provinsi, atau BPMPTSP Kabupaten/Kota tidak menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perizinan dan Nonperizinan perpanjangan dianggap telah diberikan.

Pasal 28

Pasal 29

(1) Izin yang diberikan sebelum Peraturan PRESIDEN ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang kegiatan yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan perkembangan pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian setiap 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

TATA RUANG

Pasal 31

Koreksi

(1) Pelaksanaan PIK dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (2) Dalam hal lokasi PIK tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan secara teknis tidak dimungkinkan untuk dipindahkan dari lokasi yang direncanakan, dilakukan langkah-langkah teknis oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL bersama dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah setempat. (3) Langkah-langkah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL mengajukan usulan perubahan kepada kementerian lembaga dan/atau Pemerintah Daerah bersangkutan. (5) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PIK, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelesaikan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. (2) Dalam hal penyelesaian penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Daerah, atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan karena belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyelesaian dilakukan melalui Penerapan Kawasan yang Belum Ditetapkan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone). (3) PIK yang semula berada pada lokasi bukan kawasan hutan namun kemudian lokasi tersebut diubah menjadi kawasan hutan, pelaksanaan PIK tersebut tetap dapat dilanjutkan dengan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan. (4) PIK berupa pemanfaatan energi air, panas, dan angin, dapat dilakukan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk transmisi.

BAB VII

PENYEDIAAN TANAH

Pasal 33

Koreksi

(1) Penyediaan tanah untuk pelaksanaan PIK dilakukan oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dalam rangka pelaksanaan PIK. (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan menggunakan waktu minimum. (3) Tanah untuk PIK yang telah ditetapkan lokasinya oleh gubernur, tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 34

(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk PIK yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar dapat dilakukan langsung oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dengan pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. (2) Penetapan besarnya nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik. (3) Dalam hal pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyetujui besaran hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dapat MENETAPKAN nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak berdasarkan skema analisis manfaat dan biaya (cost and benefit analysis) dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik (good governance).

Pasal 35

Dalam hal penyediaan tanah yang diperlukan untuk transmisi dan/atau gardu yang tidak dapat dilakukan pengadaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, penyediaan tanah oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dapat dilakukan melalui sewa, pinjam pakai, atau kerja sama dengan pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 36

(1) Dalam hal lokasi untuk pengadaan tanah bagi PIK yang dikuasai oleh masyarakat berada pada kawasan hutan, PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL meminta kepada Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan keterangan atas kepemilikan tanah dimaksud. (2) Badan Pertanahan Nasional dalam rangka memberikan keterangan atas kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (3) Dalam hal Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas tanah yang berada pada kawasan hutan, PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL melakukan penyelesaian melalui izin pinjam pakai kawasan hutan. (4) Terhadap masyarakat yang berada pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tanahnya digunakan untuk PIK, dilakukan penyelesaian teknis oleh PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL bersama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dengan memperhitungkan kebutuhan dan dampak sosial masyarakat. (5) Ketentuan penyelesaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PT PLN (Persero), anak perusahaan PT PLN (Persero), atau PPL dalam proses pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. prioritas atas penyediaan tanah; b. kerja sama pemanfaatan atas Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah; dan/atau c. kerja sama penyediaan infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN

Pasal 38

Koreksi

(1) Menteri/kepala lembaga atau Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan PIK. (2) Dalam hal penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta pelayanan publik, menteri/kepala lembaga atau Pemerintah Daerah mengambil diskresi sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang administrasi pemerintahan. (3) Pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dilakukan dalam rangka penanganan dampak sosial yang timbul dalam pelaksanaan PIK. (4) Dalam hal tertentu pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan koordinasi dan pembahasan dengan kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah. (5) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat permasalahan hukum terkait dengan administrasi pemerintahan, penyelesaiannya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 39

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan PIK, menteri/ kepala lembaga dan/atau Pemerintah Daerah berwenang untuk MENETAPKAN dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Pasal 40

(1) Pimpinan PT PLN (Persero), pimpinan anak perusahaan PT PLN (Persero), atau pimpinan PPL melakukan upaya untuk penyelesaian PIK dan wajib mengambil langkah- langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam percepatan pelaksanaan PIK sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyelesaian hambatan dan permasalahan oleh pimpinan PT PLN (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk upaya penyelesaian pelaksanaan kontrak yang terkendala. (3) Dalam hal penyelesaian pelaksanaan kontrak yang terkendala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menimbulkan tambahan biaya, pimpinan PT PLN (Persero) dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menghitung besaran tambahan biaya dimaksud. (4) Dalam hal pengambilan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat permasalahan hukum, penyelesaiannya dilakukan dengan mendahulukan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

BAB IX

PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PIK

Pasal 41

Koreksi

(1) Pimpinan PT PLN (Persero), pimpinan anak perusahaan PT PLN (Persero), atau pimpinan PPL wajib memeriksa dan menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan PIK. (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan kewenangan administrasi pemerintahan, pimpinan PT PLN (Persero), pimpinan anak perusahaan PT PLN (Persero), atau pimpinan PPL meneruskan atau menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai pembina teknis penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal laporan menyangkut pelaksanaan teknis PIK; atau b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai pembina korporasi dan manajemen penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal laporan menyangkut pelaksanaan korporasi dan manajemen penyelenggaraan PIK.

Pasal 42

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan PIK, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan. (2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai pembina teknis penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal laporan menyangkut pelaksanaan teknis PIK; atau b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai pembina korporasi dan manajemen penyelenggaraan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal laporan menyangkut pelaksanaan korporasi dan manajemen penyelenggaraan PIK.

Pasal 43

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan PRESIDEN ini: a. Keputusan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri; dan/atau b. Keputusan PRESIDEN Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri, dikecualikan untuk pelaksanaan pinjaman yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman komersial luar negeri, PT PLN (Persero) menyampaikan laporannya kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Pasal 45

(1) Untuk mendukung pelaksanaan PIK, dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PIK yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi. (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian, dengan keanggotaan terdiri atas wakil dari kementerian yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang kemaritiman, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal, lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, dan instansi terkait lainnya. (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan PIK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi urusan pemerintahan di bidang perekonomian.

Pasal 46

PT PLN (Persero) wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan PIK kepada Tim Koordinasi.

(1) Menteri/kepala lembaga wajib mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan pelaksanaan PIK kepada PTSP Pusat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Gubernur atau bupati/walikota wajib mendelegasikan wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan terkait dengan percepatan pelaksanaan PIK kepada Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota. (3) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pertimbangan teknis tidak dimungkinkan untuk didelegasikan atau dilimpahkan. (4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga. (5) Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota melaksanakan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota. (6) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup: a. kompleksitas; b. keahlian tertentu; dan c. efisiensi dan efektifitas, dalam pemberian Perizinan dan Nonperizinan. (7) Terhadap Perizinan dan Nonperizinan yang dapat tidak didelegasikan atau dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri/kepala dan gubernur atau bupati/walikota: a. MENETAPKAN prosedur, kriteria, dan waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan; dan b. menugaskan pejabat pada PTSP. (8) Dalam rangka penetapan prosedur, dan kriteria Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan penggabungan Perizinan, pengurangan prosedur, dan/atau persyaratan Perizinan dan Nonperizinan. (9) Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar. (10) Jangka waktu penyelesaian Perizinan dan Nonperizinan yang tidak dapat dilimpahkan atau didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen Perizinan dan Nonperizinan diterima secara lengkap dan benar.

(1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak laporan dan/atau pengaduan masyarakat diterima. (2) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di badan usaha milik negara meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. (3) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara; b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif. (4) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan. (6) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja. (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

Pasal 31

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VIII

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB IX

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB X

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

BAB XI

Pasal 47