PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI HAK PENGELOLAAN TERBATAS

PERPRES Nomor 32 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 5

(1) Perencanaan Pengelolaan Aset dilakukan oleh: a. menteri/kepala lembaga selaku Pengguna BMN pada kementerian/lembaga yang bersangkutan; atau b. direktur utama Badan Usaha Milik Negara selaku penanggung jawab pengurusan aset Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan. (2) KPPIP memfasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Aset BMN dan/atau Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

Koreksi

Dalam rangka penyediaan infrastruktur yang bersifat strategis untuk pelayanan umum, perencanaan Pengelolaan Aset dapat dilakukan oleh KPPIP secara terkoordinasi dengan kementerian/lembaga pengguna BMN dan/atau Badan Usaha Milik Negara pemilik aset.

Pasal 7

(1) Perencanaan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, paling kurang meliputi: a. nama infrastruktur yang dilakukan Pengelolaan Aset; b. perkiraan nilai dana hasil Pengelolaan Aset; dan c. peruntukan dana hasil Pengelolaan Aset. (2) Untuk menentukan perkiraan nilai dana hasil Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: a. atas BMN dilakukan penilaian aset oleh penilai pemerintah sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang pengelolaan barang milik Negara, berdasarkan permohonan Menteri/Kepala Lembaga selaku PJPK; b. atas aset BUMN dilakukan penilaian aset oleh Badan Usaha Penilai Aset, berdasarkan permohonan Direktur Utama BUMN selaku PJPK.

Pasal 8

(1) Peruntukan pendapatan dana hasil Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diutamakan untuk meningkatkan fungsi operasional infrastruktur sejenis dengan BMN atau aset Badan Usaha Milik Negara. (2) Dalam hal tidak terdapat infrastruktur sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana hasil Pengelolaan Aset dapat diperuntukan bagi pembiayaan penyediaan infrastruktur jenis lainnya. (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan infrastruktur yang terdapat dalam daftar Proyek Infrastruktur Prioritas dan/atau daftar Proyek Strategis Nasional.

Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mempertimbangkan paling sedikit: a. keterkaitan fungsi dan manfaat antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; b. analisa biaya manfaat dan sosial; dan c. analisa nilai manfaat uang (value for money).

Pasal 10

(1) Perencanaan Pengelolaan Aset BMN atau aset Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, disampaikan oleh menteri/kepala lembaga atau direktur utama Badan Usaha Milik Negara kepada KPPIP. (2) Perencanaan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Koordinator selaku Ketua KPPIP sebagai infrastruktur untuk Pengelolaan Aset berdasarkan hasil rapat KPPIP. (3) Infrastruktur untuk Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam Daftar Rencana Pengelolaan Aset. (4) Daftar Rencana Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan dan disebarluaskan oleh Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, dan KPPIP.

BAB IV

TRANSAKSI PENGELOLAAN ASET BMN

Pasal 11

Koreksi

Transaksi Pengelolaan Aset BMN meliputi: a. Penyiapan transaksi; dan b. Pelaksanaan transaksi.

Pasal 12

Koreksi

(1) PJPK melakukan penyiapan transaksi Pengelolaan Aset BMN atas infrastruktur yang telah ditetapkan dalam Daftar Rencana Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3). (2) Penyiapan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. penyiapan dokumen teknis, antara lain meliputi dokumen keuangan, dokumen kelembagaan, dan dokumen hukum; b. penjajakan minat pasar; c. penetapan nilai dana hasil Pengelolaan Aset; d. penetapan peruntukan dana hasil Pengelolaan Aset; e. penyiapan pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset; f. penyiapan draf perjanjian; g. pembentukan kelompok kerja untuk pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset. (3) Dalam rangka penyiapan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK mengikutsertakan BLU.

Pasal 13

(1) Dalam penyiapan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, PJPK didampingi Badan Usaha Pendamping. (2) Badan Usaha Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui Tender atau Penunjukan Langsung. (3) Pemilihan Badan Usaha Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Perjanjian Pengelolaan Aset BMN paling sedikit memuat: a. dasar perjanjian; b. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian; c. objek pengelolaan aset; d. hasil pengelolaan aset; e. jangka waktu pengelolaan aset; f. besaran dana hasil pengelolaan aset yang disetorkan ke rekening BLU; g. pencairan jaminan pelaksanaan; h. tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati; i. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset; j. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan; k. larangan bagi Badan Usaha Pengelola Aset untuk mengagunkan aset BMN sebagai jaminan kepada pihak ketiga; l. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset; dan m. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal Perjanjian Pengelolaan Aset BMN mengatur penyerahan pengelolaan aset yang diadakan oleh Badan Usaha Pengelola Aset selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Pengelolaan Aset BMN paling sedikit memuat: a. kondisi aset yang akan diserahkan; b. tata cara penyerahan aset; c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada pimpinan BLU; d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; dan e. pembebasan menteri/kepala lembaga dan pimpinan BLU dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset.

Pasal 15

Pelaksanaan Transaksi Pengelolaan Aset BMN meliputi: a. Pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset; b. Penyerahan BMN oleh PJPK kepada BLU; c. Penandatangan Perjanjian Pengelolaan Aset; dan d. Pemenuhan pembiayaan Pengelolaan Aset oleh Badan Usaha Pengelola Aset.

Pasal 16

(1) PJPK melakukan pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset. (2) Pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui metode tender prakualifikasi. (3) Tender prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara elektronik yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset diatur dengan peraturan Menteri Koordinator selaku Ketua KPPIP.

Pasal 17

(1) PJPK menyerahkan BMN untuk dilakukan Pengelolaan Aset kepada pimpinan BLU. (2) Penyerahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerbitan surat penunjukkan Badan Usaha Pengelola Aset, dan sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian Pengelolaan Aset BMN. (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan sebagai BMN Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pasal 18

(1) Pimpinan BLU melakukan penandatanganan perjanjian Pengelolaan Aset BMN dengan Badan Usaha Pengelola Aset. (2) Jangka waktu perjanjian Pengelolaan Aset BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Pasal 19

(1) Badan Usaha Pengelola Aset harus telah menyetorkan seluruh dana hasil pengelolaan aset BMN ke dalam rekening BLU, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Badan Usaha Pengelola Aset menandatangani perjanjian Pengelolaan Aset. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang oleh pimpinan BLU, apabila kegagalan penyetoran pendanaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pengelola Aset sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pimpinan BLU. (3) Perpanjangan jangka waktu oleh pimpinan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 1 (satu) kali dengan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pengelola Aset, perjanjian Pengelolaan Aset berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh pimpinan BLU.

Pasal 20

(1) Dalam hal perjanjian Pengelolaan Aset BMN berakhir, Badan Usaha Pengelola Aset menyerahkan hak pengelolaan Aset BMN yang dilakukan pengelolaan aset kepada pimpinan BLU. (2) Hak pengelolaan Aset BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diserahterimakan dari pimpinan BLU kepada kementerian/lembaga selaku Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

Pasal 21

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian Pengelolaan Aset BMN harus memuat jaminan bahwa: a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum; b. Menteri/kepala lembaga dan pimpinan BLU dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengelolaan Aset; c. Dalam hal terdapat gugatan atau tuntutan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf b: 1) kelangsungan Pengelolaan Aset tetap dapat dilaksanakan; dan 2) penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung.

Pasal 22

Pemerintah memberikan izin usaha kepada Badan Usaha Pengelola Aset untuk mengelola aset infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing sektor.

Pasal 23

(1) BLU pelaksanaan Pengelolaan Aset BMN dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. (2) BLU bertugas: a. mengelola BMN yang diserahkan PJPK sebelum penandatanganan perjanjian Pengelolaan Aset; b. menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset BMN dengan Badan Usaha Pengelola Aset; c. menerima dana hasil Pengelolaan Aset BMN dari Badan Usaha Pengelola Aset dan menyimpan dalam rekening BLU sebagai pendapatan BLU; d. mengelola dana hasil Pengelolaan Aset BMN sebagai pendapatan BLU; e. melakukan pengendalian perjanjian Pengelolaan Aset; f. menerima hak pengelolaan Aset BMN yang telah berakhir perjanjian Pengelolaan Aset dari Badan Usaha Pengelola Aset; dan g. menyerahkan hak pengelolaan Aset BMN yang telah berakhir perjanjian Pengelolaan Aset kepada kementerian/lembaga selaku Pengguna BMN. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai BLU, termasuk kewenangan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengelolaan Aset BMN diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB Kedua

Penyiapan Transaksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pelaksanaan Transaksi

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pemerintah memberikan izin usaha kepada Badan Usaha Pengelola Aset untuk mengelola aset infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing sektor.

BAB V

TRANSAKSI PENGELOLAAN ASET BUMN

Pasal 25

Koreksi

Transaksi Pengelolaan Aset BUMN meliputi: a. Penyiapan transaksi; dan b. Pelaksanaan transaksi.

Pasal 26

Koreksi

(1) PJPK melakukan penyiapan transaksi Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Negara atas infrastruktur yang telah ditetapkan dalam Daftar Rencana Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Penyiapan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Negara bersangkutan.

Pasal 27

(1) PJPK menyiapkan perjanjian Pengelolaan Aset. (2) Perjanjian Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Negara paling sedikit memuat: a. tujuan pemanfaatan aset dan larangan untuk memanfaatkan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati; b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan, termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat pemanfaatan aset; c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan; d. larangan bagi Badan Usaha Pengelola Aset untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga; e. tata cara penyerahan dan/atau pengembalian aset; dan f. hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Perjanjian Pengelolaan Aset mengatur penyerahan Pengelolaan Aset yang diadakan oleh Badan Usaha Pengelola Aset selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Pengelolaan Aset paling sedikit memuat: a. kondisi aset yang akan dialihkan; b. tata cara pengalihan aset; c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara; d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga; dan e. pembebasan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset.

Pasal 28

Pelaksanaan Transaksi Pengelolaan Aset dilakukan melalui: a. Pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset; b. Penandatangan perjanjian Pengelolaan Aset; dan c. Pemenuhan pembiayaan Pengelolaan Aset oleh Badan Usaha Pengelola Aset.

Pasal 29

(1) PJPK melakukan pemilihan Badan Usaha Pengelola Aset. (2) Pemilihan Badan Usaha Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Negara bersangkutan. (3) Badan Usaha Milik Negara melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Pengelola Aset yang telah dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip usaha yang sehat.

Pasal 30

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha pelaksana.

Pasal 31

(1) PJPK melakukan penandatangan perjanjian Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Negara dengan Badan Usaha Pengelola Aset. (2) Jangka waktu perjanjian Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masing- masing sektor.

Pasal 32

(1) Badan Usaha Pengelola Aset harus telah menyetorkan pendanaan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara ke dalam rekening PJPK, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Badan Usaha Pengelola Aset menandatangani perjanjian Pengelolaan Aset. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang oleh PJPK, apabila kegagalan penyetoran pendanaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha Pengelola Aset sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK. (3) Perpanjangan jangka waktu oleh PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 1 (satu) kali dengan batas waktu paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipenuhi oleh Badan Usaha Pengelola Aset, perjanjian Pengelolaan Aset berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh PJPK.

Pasal 33

Dalam hal perjanjian Pengelolaan Aset BUMN berakhir, aset BUMN yang dilakukan Pengelolaan Aset diserahterimakan dari Badan Usaha Pengelola Aset kepada PJPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor yang bersangkutan.

Pasal 34

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, perjanjian Pengelolaan Aset harus memuat jaminan bahwa: a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum; b. Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengelolaan Aset; dan c. Dalam hal terdapat gugatan atau tuntutan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada huruf b: 1) kelangsungan Pengelolaan Aset tetap dapat dilaksanakan; dan 2) penggunaan Hak Kekayaan Intelektual tetap dapat berlangsung.

Pasal 35

Pemerintah memberikan izin usaha kepada Badan Usaha Pengelola Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 untuk mengelola aset infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing sektor.

BAB Kedua

Pelaksanaan Transaksi

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha pelaksana.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2020 tentang PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI HAK PENGELOLAAN TERBATAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB VI

Pasal 36

Pasal 37