PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PERMEN Nomor 4 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral

Pasal 96

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama multilateral. 24. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama politik, keamanan, pertahanan, hukum, hak asasi manusia, dan kemanusiaan. 25. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Multilateral terdiri atas: a. Bidang Kerja Sama Politik, Keamanan, dan Pertahanan Internasional; b. Bidang Kerja Sama Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kemanusiaan Internasional; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 26. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi. 27. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum terdiri atas: a. Bidang Materi Hukum Privat; b. Bidang Materi Hukum Publik; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 28. Di antara Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 115A dan Pasal 115B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115A

Bidang Materi Hukum Privat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu materi hukum di bidang materi hukum privat.

Pasal 115B

Bidang Materi Hukum Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu materi hukum di bidang materi hukum publik. 29. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu penegakan hukum di bidang penyelesaian kasus hukum dan bidang aparatur hukum; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu penegakan hukum di bidang penyelesaian kasus hukum dan bidang aparatur hukum; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan isu penegakan hukum di bidang penyelesaian kasus hukum dan bidang aparatur hukum. 30. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum terdiri atas: a. Bidang Penyelesaian Kasus Hukum; b. Bidang Aparatur Hukum; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 31. Di antara Pasal 118 dan Pasal 119 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 118A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118A

Bidang Penyelesaian Kasus Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penyelesaian kasus hukum. 32. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Bidang Aparatur Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang aparatur hukum. 33. Judul Bagian Ketujuh BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia

Pasal 125

Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hak asasi manusia. 35. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hak asasi manusia; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang hak asasi manusia; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hak asasi manusia. 36. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Asisten Deputi Koordinasi Hak Asasi Manusia terdiri atas: a. Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; b. Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 37. Di antara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 127A dan Pasal 127B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127A

Bidang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 127B

Bidang Penegakan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penegakan hak asasi manusia. 38. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi. 39. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional terdiri atas: a. Bidang Intelijen Keamanan; b. Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 40. Di antara Pasal 179 dan Pasal 180 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 179A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179A

Bidang Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang bimbingan masyarakat dan obyek vital nasional. 41. Ketentuan Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa terdiri atas: a. Bidang Penanganan Kejahatan Transnasional; b. Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 42. Di antara Pasal 188 dan Pasal 189 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 188A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188A

Bidang Penanganan Kejahatan Luar Biasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan kejahatan luar biasa. 43. Ketentuan Pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa terdiri atas: a. Sekretariat Deputi; b. Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan; c. Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an; d. Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional; dan e. Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara. 44. Ketentuan Pasal 209 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi. 45. Judul Bagian Kelima BAB IX diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Kelima

Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an

Pasal 213

Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ke-Bhinneka-an. 47. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Asisten Deputi Koordinasi Ke- Bhinneka-an menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu ke- bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan lokal; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu ke- bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan lokal; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan terkait dengan isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama serta pembauran bangsa dan kearifan lokal. 48. Ketentuan Pasal 215 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Asisten Deputi Koordinasi Ke-Bhinneka-an terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 49. Ketentuan Pasal 240 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

Subbagian Dukungan Administrasi mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi meliputi pengelolaan sistem informasi, ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Deputi. 50. Ketentuan Pasal 251 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 251

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatalaksanaan, sumber daya manusia, dan pengawasan aparatur. 51. Judul Bagian Ketujuh BAB X diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Ketujuh

Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik

Pasal 253

Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan dan pelayanan publik. 53. Ketentuan Pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan dan pelayanan publik; b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan dan pelayanan publik, dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan dan pelayanan publik. 54. Ketentuan Pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 255

Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik terdiri atas: a. Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. 55. Ketentuan Pasal 256 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256

Bidang Peningkatan Pelayanan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang peningkatan pelayanan barang dan jasa. 56. Ketentuan Pasal 260 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. 57. Di antara Pasal 260 dan Pasal 261 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 260A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260A

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi Inspektorat. 58. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juni 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MOH. MAHFUD MD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA