PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2023 tentang PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 19 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah. 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. 4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 6. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 7. Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kusuka adalah identitas tunggal Pelaku Usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. 8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan- aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat. 9. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik INDONESIA karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warga negara INDONESIA secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya. 11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. 12. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara oleh umat beragama. 13. Lembaga Kesehatan adalah kelompok masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dalam satu wadah atau organisasi pemerintah dibidang kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. 14. Lembaga Pemerintah adalah lembaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mengatur kebijakan dan program pemerintah untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat. 15. Lembaga Nonpemerintah adalah organisasi yang bukan bagian dari pemerintah, birokrasi, ataupun negara yang melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat umum. 16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dan memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 17. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 19. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 20. Direktur Jenderal/Kepala Badan adalah Direktur Jenderal/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 21. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

BAB III

BANTUAN PEMERINTAH DAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

Koreksi

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk: a. uang; b. barang; dan/atau c. jasa. (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. perseorangan yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan syarat: 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan; 2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut; 3. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan 4. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. b. kelompok yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan dengan syarat: 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan; 2. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut; 3. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan 4. salah satu pengurus atau anggota kelompok merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. c. unit kerja nonpelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan syarat: 1. memiliki komitmen untuk kemajuan pembangunan atau pengelolaan di bidang kelautan dan perikanan; 2. memiliki rencana kerja untuk kemajuan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan; 3. melakukan program peningkatan kualitas kegiatan dan/atau jasa yang berdampak positif terhadap peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan peran serta bagi masyarakat sekitar, serta kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan beserta lingkungannya; dan 4. telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun secara berturut-turut. d. unit kerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, dengan syarat: 1. memiliki visi, misi, dan moto pelayanan; 2. memiliki standar pelayanan dan maklumat pelayanan; 3. memiliki sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan; 4. sumber daya manusia yang memiliki sikap dan perilaku, keterampilan, kepekaan, dan kedisiplinan; 5. memiliki sarana dan prasarana pelayanan yang berdaya guna; 6. memiliki sistem, pola penanganan, dan penyelesaian pengaduan; 7. indeks kepuasan masyarakat; 8. memiliki sistem informasi pelayanan publik; dan 9. produktivitas dalam pencapaian target pelayanan. (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pemberian penghargaan kepada perseorangan dan kelompok harus memenuhi syarat: a. mempunyai jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan; b. mempunyai jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan; dan/atau c. mempunyai jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan. (4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e- Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dan huruf b angka 3, perseorangan atau kelompok harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 4

(1) Bantuan Pemerintah berupa pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk: a. uang pendidikan/kuliah; b. biaya hidup; c. biaya buku/diktat; d. biaya penelitian; dan/atau e. biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah. (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bukan ASN dengan syarat: a. Pelaku Usaha/anak dari Pelaku Usaha yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain; b. berstatus sebagai peserta didik pada Lembaga Pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya; c. memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya; d. kondisi ekonomi Pelaku Usaha dinilai tidak mampu atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat atau yang disebut nama lain; e. bukan penerima beasiswa dari sumber lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh calon penerima Bantuan Pemerintah; f. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional; dan g. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) bagi Pelaku Usaha/orang tua dari anak Pelaku Usaha. (3) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Pelaku Usaha/orang tua dari anak Pelaku Usaha harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang. (2) Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Lembaga Pemerintah; dan b. Lembaga Nonpemerintah. (3) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa: a. Dinas; dan b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain. (4) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas.

Pasal 8

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pembayaran premi asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk uang. (2) Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. nelayan kecil; dan b. nelayan tradisional. (3) Nelayan kecil dan nelayan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan b. peserta aktif dalam Jaminan Kesehatan nasional. (4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, nelayan kecil dan nelayan tradisional harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 9

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pembayaran premi asuransi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk uang. (2) Bantuan pembayaran premi asuransi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pembudi daya ikan kecil; (3) pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan b. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, pembudi daya ikan kecil harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 10

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan premi asuransi pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk uang. (2) Bantuan pembayaran premi asuransi pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petambak garam kecil. (3) Petambak garam kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); dan b. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, petambak garam kecil harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 11

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk barang. (2) Bantuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Pemerintah; dan d. Lembaga Nonpemerintah. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa: a. Dinas; dan b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain. (6) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas. (7) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 12

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan dalam bentuk uang atau barang. (2) Bantuan perbaikan kapal penangkap ikan dan/atau mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. perseorangan; dan b. Kelompok Masyarakat. (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. terdaftar di Dinas; dan c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (5) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 13

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan dalam bentuk barang. (2) Bantuan konservasi dan/atau perbaikan ekosistem/ lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Pemerintah; dan d. Lembaga Nonpemerintah. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan kesehatan nasional. (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa: a. Dinas; dan b. desa/kelurahan atau yang disebut nama lain. (6) Lembaga Nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas. (7) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 14

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan calon induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g diberikan dalam bentuk barang. (2) Bantuan calon induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. perseorangan; b. Kelompok Masyarakat; dan c. Lembaga Pemerintah. (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. terdaftar di Dinas; dan c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (5) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa: a. Dinas provinsi; dan/atau b. Dinas kabupaten/kota. (6) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 15

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h diberikan dalam bentuk barang. (2) Bantuan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. perseorangan; dan b. Kelompok Masyarakat. (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. terdaftar di Dinas; dan c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (5) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 16

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i diberikan dalam bentuk barang. (2) Bantuan mesin kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. perseorangan; dan b. Kelompok Masyarakat. (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. terdaftar di Dinas; dan c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (5) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

Pasal 17

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan alat bantu usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j diberikan dalam bentuk barang. (2) Bantuan alat bantu usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. perseorangan; dan b. Kelompok Masyarakat. (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. terdaftar di Dinas; dan c. peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (5) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, perseorangan dan Kelompok Masyarakat harus terdaftar di laman satu data.

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 18

Koreksi

(1) Pemberian Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan permohonan yang dilakukan secara tertulis dari calon penerima Bantuan Pemerintah kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Dinas atau unit pelaksana teknis Kementerian. (3) Dinas atau unit pelaksana teknis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah sesuai dengan jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah. (5) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK MENETAPKAN surat keputusan penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh KPA. (6) Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan. (7) Penetapan surat keputusan oleh PPK dan pengesahan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah daftar isian pelaksanaan anggaran berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari tahun anggaran berjalan.

Pasal 19

(1) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dituangkan dalam berita acara serah terima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah. (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa dituangkan dalam berita acara serah terima dari kuasa pengguna barang setelah diterima dari PPK kepada penerima Bantuan Pemerintah. (3) Bentuk dan format berita acara serah terima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 1 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Bentuk dan format berita acara serah terima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan form 2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1) Proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian dilakukan secara elektronik melalui laman satu data. (2) Apabila calon penerima Bantuan Pemerintah/penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat mengakses laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik. (3) Proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah yang dilakukan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab unit kerja eselon I untuk melakukan penginputan dalam laman satu data.

Pasal 21

(1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah menyusun petunjuk teknis yang yang memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi. (2) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan.

Pasal 22

Dalam hal jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki keterkaitan dengan program/kegiatan dari unit kerja eselon I lain di lingkungan Kementerian, satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah harus melakukan koordinasi.

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk uang. (2) Bantuan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Swadaya Masyarakat; d. Lembaga Pendidikan; e. Lembaga Keagamaan; dan f. Lembaga Kesehatan. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. telah mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; b. berbadan hukum; dan c. salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; dan b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi/dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan. (7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (8) Lembaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; dan b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dinas kesehatan provinsi, atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. (9) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

(1) Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/ prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk uang atau barang. (2) Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Kelompok Masyarakat; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Lembaga Swadaya Masyarakat; d. Lembaga Pendidikan; dan e. Lembaga Keagamaan. (3) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. berbadan hukum atau terdaftar di Dinas; dan c. salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (4) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat: a. memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka); b. mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d. salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif Jaminan Kesehatan nasional. (5) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; b. berbadan hukum; dan c. salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional. (6) Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; dan b. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi/dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan. (7) Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e harus memenuhi syarat: a. terdaftar di laman satu data; dan b. berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (8) Dalam hal belum memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat Hukum Adat harus terdaftar di laman satu data.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2023 tentang PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28