Koreksi Pasal 21

(1) Dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian, pimpinan unit kerja eselon I yang bertanggung jawab terhadap program Bantuan Pemerintah menyusun petunjuk teknis yang yang memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi. (2) Sistematika petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 3 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal/ Direktur Jenderal/Kepala Badan.