Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang ORGANISASI D...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk. 2. Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional serta fasilitasi areal preservasi. 3. Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi. 4. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. 6. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksananaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas: a. UPT TN; dan b. UPT KSDA.

Pasal 3

Koreksi

(1) UPT TN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (2) UPT TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

(1) UPT TN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional serta fasilitasi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional; c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional; d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional; e. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional; f. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional; g. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/ atau karbon di taman nasional; h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional; i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional; j. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional; k. pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di taman nasional; l. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional; m. pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional; n. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; o. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional; p. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional; dan q. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

(1) UPT TN terdiri atas: a. UPT TN kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Taman Nasional; dan b. UPT TN kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Taman Nasional. (2) Balai Besar Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Balai Besar Taman Nasional tipe A; dan b. Balai Besar Taman Nasional tipe B. (3) Balai Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Balai Taman Nasional tipe A; dan b. Balai Taman Nasional tipe B.

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional; c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I; d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; e. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, dan penyiapan bahan rencana pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 10

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 11

(1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional; c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional; d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional; e. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional; f. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, pengendalian jenis invasif di taman nasional; g. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di taman nasional; h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional; i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional; j. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional; k. pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; l. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional; m. penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional; n. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; o. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional; dan p. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 12

(1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I; b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V; b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 13

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V, dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional, melaksanakan kegiatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional; c. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I; d. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Pasal 16

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 17

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional, penyiapan bahan rencana kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, dan penyiapan bahan rencana pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 18

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

(1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, dan evaluasi fungsi pada kawasan taman nasional; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional; c. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional; d. pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional di taman nasional; e. pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di taman nasional; f. pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional; g. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di taman nasional; h. pelaksanaan evaluasi pengelolaan taman nasional; i. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan taman nasional; j. pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional; k. pelaksanaan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional; l. pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional; m. pelaksanaan kemitraan konservasi di dalam taman nasional; n. pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; o. pelaksanaan fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional; dan p. pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 20

(1) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I; b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 21

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, melaksanakan kegiatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 22

(1) Susunan organisasi Balai Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I; c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; d. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 23

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, administrasi pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 24

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional, melaksanakan kegiatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 25

(1) Susunan organisasi Balai Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I; c. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Taman Nasional tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Pasal 27

Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan inventarisasi potensi, penyusunan zona pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi, perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tumbuhan dan satwa liar dan pengetahuan tradisional, pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar dan habitatnya, pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon, evaluasi pengelolaan, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan, penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem taman nasional, melaksanakan kegiatan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan sekitar taman nasional, penyelenggaraan kemitraan konservasi, pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional, fasilitasi areal preservasi di sekitar taman nasional, serta pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional.

Pasal 28

(1) UPT KSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (2) UPT KSDA dipimpin oleh kepala.

Pasal 30

(1) UPT KSDA terdiri atas: a. UPT KSDA kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam; dan b. UPT KSDA kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. (2) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; dan b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B. (3) Balai Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; dan b. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B.

Pasal 31

(1) Susunan organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I; d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; dan f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

Pasal 33

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 37

(1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I; b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (3) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V; b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 39

(1) Susunan organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam; c. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I; d. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Pasal 41

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 43

Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 45

(1) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I; b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d terdiri atas: a. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 47

(1) Susunan organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I; c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; d. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III; dan e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 48

Pasal 50

(1) Susunan organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I; c. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II; dan d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 51

Pasal 53

Koreksi

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT TN dan UPT KSDA sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 54

Koreksi

(1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT TN dan UPT KSDA sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 55

Koreksi

Kepala UPT TN dan Kepala UPT KSDA menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT TN dan UPT KSDA secara berkala atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 56

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPT TN dan kepala UPT KSDA harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam lingkungan UPT TN dan UPT KSDA.

Pasal 57

Kepala UPT TN dan Kepala UPT KSDA harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

Pasal 58

Setiap unsur di lingkungan UPT TN dan UPT KSDA dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan UPT TN dan UPT KSDA maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 59

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 60

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala pada waktunya dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 62

Setiap unsur di lingkungan UPT TN dan UPT KSDA harus menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 64

Koreksi

(1) Kepala balai besar merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural Eselon II.b. (2) Kepala balai merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.a. (3) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural Eselon III.b. (4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural Eselon IV.a.

Pasal 65

Koreksi

Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator serta pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 66

Koreksi

(1) UPT TN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas 6 (enam) balai besar; b. Balai Besar Taman Nasional tipe B terdiri atas 2 (dua) balai besar; c. Balai Taman Nasional tipe A terdiri atas 20 (dua puluh) balai; dan d. Balai Taman Nasional tipe B terdiri atas 20 (dua puluh) balai. (2) Nama, tipe, lokasi kantor, dan wilayah kerja UPT TN tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

Koreksi

(1) UPT KSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi: a. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri atas 3 (tiga) balai besar; b. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B terdiri atas 5 (lima) balai besar; c. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A terdiri atas 11 (sebelas) balai; dan d. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B terdiri atas 7 (tujuh) balai. (2) Nama, tipe, lokasi kantor, dan wilayah kerja UPT KSDA tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 68

Koreksi

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT TN dan UPT KSDA dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 69

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada: a. Balai Besar Taman Nasional tipe A; b. Balai Besar Taman Nasional tipe B; c. Balai Taman Nasional tipe A; d. Balai Taman Nasional tipe B; e. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; f. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tipe B; g. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe A; dan h. Balai Konservasi Sumber Daya Alam tipe B, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 70

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 723); dan b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 990), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2025 … MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Œ RAJA JULI ANTONI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д … DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж … LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE A MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH VI SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH V SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH IV SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I BIDANG TEKNIS KONSERVASI TAMAN NASIONAL BAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA - 31 – LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE B MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH IV SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I BIDANG TEKNIS KONSERVASI TAMAN NASIONAL BAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM STRUKTUR ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL TIPE A MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI TAMAN NASIONAL TIPE B MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH VI SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH V SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH IV SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I BIDANG TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BAGIAN TATA USAHA KEPALA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I BIDANG TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BAGIAN TATA USAHA KEPALA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH IV SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NAMA, TIPE, LOKASI KANTOR, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS TAMAN NASIONAL No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 I BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE A 1. Kerinci Seblat Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Selatan Sungai Penuh 1. Bagian Tata Usaha/Sungai Penuh 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Sungai Penuh 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Bangko 1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sungai Penuh. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muara Bungo. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Padang 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Painan. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Sangir. 5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Curup 5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Lubuk Linggau. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Tubei. 2. Gunung Gede Pangrango Provinsi Jawa Barat Cibodas 1. Bagian Tata Usaha/ Cibodas 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Cibodas. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cugenang. 1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Cibodas. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Sarongge. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Selabintana. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Selabintana. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Situgunung. 5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Caringin. 5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Bodogol. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Tapos. 3. Gunung Leuser Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara Banda Aceh 1. Bagian Tata Usaha/Banda Aceh. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Banda Aceh. 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tapak Tuan. 1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Blang Pidie. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Kluet Selatan. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kutacane. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Blangkejeren. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Badar. 5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Stabat. 5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Bohorok. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Besitang No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 4. Betung Kerihun dan Danau Sentarum Provinsi Kalimantan Barat Putussibau 1. Bagian Tata Usaha/ Putussibau. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Putussibau. 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Matasso. 1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Lanjak. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Tanjung Kerja. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Kedamin. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Padua Mendalam. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Nanga Era. 5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Batang Lupar 5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/ Selimbau. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Semitau 5. Lore Lindu Provinsi Sulawesi Tengah Palu 1. Bagian Tata Usaha/Palu. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/Palu. 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Saluki 1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Mataue. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Gimpu. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Bora 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Makmur. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Bora. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Poso 5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Lengkeka. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Wuasa. 6. Teluk Cendrawasih Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Tengah Manokwari 1. Bagian Tata Usaha/ Manokwari. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Manokwari. 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Nabire. 1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Kwatisore. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Napan Yaur. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Wasior. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Aisandami. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/Roon. 5. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Ransiki. 5. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V/Rumberpoon. 6. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI/Windesi. II BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TIPE B 1. Bukit Barisan Selatan Provinsi Lampung Kota Agung 1. Bagian Tata Usaha/Kota Agung. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/Kota Agung. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Semaka. 1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sukaraja. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Bengkunat. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Liwa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Krui. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Bintuhan. 2. Bromo Tengger Semeru Provinsi Jawa Timur Malang 1. Bagian Tata Usaha/ Malang. 2. Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional/ Malang. 3. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tumpang 1. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cemorolawang 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Coban Trisula. 4. Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Purworejo. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Senduro. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV/ Pronojiwo. III BALAI TAMAN NASIONAL TIPE A 1. Batang Gadis Provinsi Sumatera Utara Panyabungan - 1. Subbagian Tata Usaha/ Panyabungan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Siabu. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Kota Nopan. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Muarasoma. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 2. Berbak dan Sembilang Provinsi Jambi Jambi - 1. Subbagian Tata Usaha/Jambi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Simpang Berbak 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Palembang. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Air Hitam Laut. 3. Way Kambas Provinsi Lampung Labuhan Ratu - 1. Subbagian Tata Usaha/Labuhan Ratu. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Way Kanan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Bungur. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Kuala Penet. 4. Ujung Kulon Provinsi Banten Labuan - 1. Subbagian Tata Usaha/Labuan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Tamanjaya. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Legon Pakis. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Sumur. 5. Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Jakarta - 1. Subbagian Tata Usaha/Jakarta. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Pulau Kelapa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Pulau Harapan. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Wilayah III/ Pulau Pramuka. 6. Gunung Halimun Salak Provinsi Jawa Barat Kabandungan - 1. Subbagian Tata Usaha/ Kabandungan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Cipanas. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Leuwi Sadeng. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Pelabuhan Ratu. 7. Meru Betiri Provinsi Jawa Timur Jember - 1. Subbagian Tata Usaha/Jember. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sarongan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Ambulu. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Kalibaru. 8. Bali Barat Provinsi Bali Gilimanuk - 1. Subbagian Tata Usaha/Gilimanuk. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Jembrana. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Buleleng. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Labuan Lalang. 9. Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur Labuan Bajo - 1. Subbagian Tata Usaha/Labuan Bajo. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Loh Buaya. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Loh Liang. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Padar Utara. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 10. Tanjung Puting Provinsi Kalimantan Tengah Pangkalan Bun - 1. Subbagian Tata Usaha/Pangkalan Bun. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Pembuang Hulu. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Kuala Pembuang. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Tanjung Harapan. 11. Sebangau Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya - 1. Subbagian Tata Usaha/ Palangkaraya. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Palangkaraya. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Pulang Pisau. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/ Kasongan. 12. Kayan Mentarang Provinsi Kalimantan Utara Malinau - 1. Subbagian Tata Usaha/Malinau. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Long Bawan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Long Alango. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Long Ampung. 13. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Baubau - 1. Subbagian Tata Usaha/Baubau 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Wangi-Wangi. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Kaledupa. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Tomia. 14. Rawa Aopa Watumohai Provinsi Sulawesi Tenggara Tinanggea - 1. Subbagian Tata Usaha/Tinanggea. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Angata. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Lantari Jaya. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Ladongi. 15. Kepulauan Togean Provinsi Sulawesi Tengah Ampana - 1. Subbagian Tata Usaha/Ampana. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Wakai. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Lebiti. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Popolii. 16. Bogani Nani Wartabone Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo Kotamobagu - 1. Subbagian Tata Usaha/Kotamobagu. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Suwawa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Doloduo. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Maelang. 17. Aketajawe – Lolobata Provinsi Maluku Utara Sofifi - 1. Subbagian Tata Usaha/Sofifi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Weda. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Maba. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Subaim. 18. Wasur Provinsi Papua Selatan Merauke - 1. Subbagian Tata Usaha/Merauke. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Agrindo. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Ndalir. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Wasur. 19. Lorentz Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Tengah Wamena - 1. Subbagian Tata Usaha/Wamena. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Timika. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Wamena. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Nabire. 20. Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti Provinsi Nusa Tenggara Timur Waingapu - 1. Subbagian Tata Usaha/Waingapu. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Waikabubak. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Lewa 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III/Matawai La Pawu. IV BALAI TAMAN NASIONAL TIPE B 1. Tesso Nilo Provinsi Riau Pangkalan Kerinci - 1. Subbagian Tata Usaha/Pangkalan Kerinci. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Lubuk Kembang Bunga. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Gunung Melintang. 2. Siberut Provinsi Sumatera Barat Padang - 1. Subbagian Tata Usaha/Padang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Maileppet. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muara Sikabaluan. 3. Bukit Tiga Puluh Provinsi Riau dan Provinsi Rengat Barat - 1. Subbagian Tata Usaha/Rengat Barat. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Jambi 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Tebo Tengah. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Belilas. 4. Bukit Dua Belas Provinsi Jambi Sarolangun - 1. Subbagian Tata Usaha/Sarolangun. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Muara Bulian. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muara Tebo. 5. Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat Kuningan - 1. Subbagian Tata Usaha/Kuningan. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kuningan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Majalengka. 6. Karimunjawa Provinsi Jawa Tengah Semarang - 1. Subbagian Tata Usaha/Semarang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Pulau Kemujan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Pulau Karimunjawa. 7. Gunung Merbabu Provinsi Jawa Tengah Boyolali - 1. Subbagian Tata Usaha/Boyolali. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kopeng. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Krogowanan. 8. Gunung Merapi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Sleman - 1. Subbagian Tata Usaha/Sleman. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Magelang. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Boyolali. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 9. Baluran Provinsi Jawa Timur Banyuputih - 1. Subbagian Tata Usaha/Banyuputih. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Bekol. 4. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Karangtekok. 10. Alas Purwo Provinsi Jawa Timur Banyuwangi - 1. Subbagian Tata Usaha/Banyuwangi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Tegaldlimo. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Muncar. 11. Gunung Rinjani Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram - 1. Subbagian Tata Usaha/Mataram. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Bayan. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Selong. 12. Kelimutu Provinsi Nusa Tenggara Timur Ende - 1. Subbagian Tata Usaha/Ende. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kelimutu. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Detusoko. 13. Tambora Provinsi Nusa Tenggara Barat Dompu - 1. Subbagian Tata Usaha/Dompu 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Kore. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Pekat. 14. Bukit Baka Bukit Raya Provinsi Kalimantan Barat Sintang - 1. Subbagian Tata Usaha/Sintang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Nanga Pinoh. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Kasongan. 15. Gunung Palung Provinsi Kalimantan Barat Ketapang - 1. Subbagian Tata Usaha/Ketapang. No Tipe/Nama Balai Taman Nasional/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/ Lokasi Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sukadana. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Sandai. 16. Kutai Provinsi Kalimantan Timur Bontang - 1. Subbagian Tata Usaha/Bontang. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Sangatta. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/ Tenggarong. 17. Taka Bone Rate Provinsi Sulawesi Selatan Benteng - 1. Subbagian Tata Usaha/Benteng. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Tarupa. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Jinato. 18. Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan Bantimurung - 1. Subbagian Tata Usaha/ Bantimurung. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/ Minasate'ne. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Cenrana. 19. Bunaken Provinsi Sulawesi Utara Manado - 1. Subbagian Tata Usaha/Manado. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Meras. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Tambala. 20. Manusela Provinsi Maluku Masohi - 1. Subbagian Tata Usaha/Masohi. 2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I/Wahai. 3. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II/Tehoru. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NAMA, TIPE, LOKASI KANTOR, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 I BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A 1. Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten (Kecuali Kab & Kota: Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan). Bandung 1. Bagian Tata Usaha/Bandung 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Bandung 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Bogor 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Soreang 5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Ciamis 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Serang/Kab & Kota: Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bogor/Kab & Kota: Depok, Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Soreang/ Kab&Kota: Bandung, Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/Purwakarta/ Kab & Kota: Purwakarta, Subang, dan Karawang. 5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V/ No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Garut/Kab & Kota: Garut. 6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Tasikmalaya/Kab & Kota: Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. 2. Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Sidoarjo 1. Bagian Tata Usaha/ Sidoarjo 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Sidoarjo 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Madiun 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Gresik 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Kediri/Kab & Kota: Trenggalek, Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Blitar, dan Jombang. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bojonegoro/Kab & Kota bojonegoro, Ngawi, Tuban, Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Surabaya/Kab & Kota: Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Pamekasan/Kab & Kota: Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Jember 5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V/ Banyuwangi/Kab & Kota: Banyuwangi, Jember, Situbondo, dan Bondowoso 6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Probolinggo/Kab & Kota: Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Lumajang. 3. Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara Medan 1. Bagian Tata Usaha/ Medan 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Medan 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Kabanjahe 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pematangsiantar 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sidikalang/Kab: Pakpak Bharat, Dairi, Karo 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Stabat/Kab & Kota: Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Medan, Binjai. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Kisaran/Kab & Kota: Simalungun, Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Pematangsiantar, dan Labuhanbatu Utara. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Tarutung/Kab & No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 5. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Padangsidimpuan Kota: Toba, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. 5. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah V/Sipirok/Kab & Kota: Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, dan Padangsidimpuan. 6. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah VI/ Kotapinang/Kab & Kota: Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Labuhanbatu. II BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B 1. Papua Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah Jayapura 1. Bagian Tata Usaha/ Jayapura 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Jayapura 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Merauke 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Agats/Kab & Kota: Asmat, Mappi, Bouven Digoel, dan Merauke. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Timika/Kab & Kota: Mimika, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Lanny Jaya, Tolikara, No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Nabire Jayawijaya, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Biak/Kab & Kota: Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, Nabire, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, dan Paniai. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Sarmi/Kab & Kota: Sarmi, Jayapura, Keerom, Yalimo, Mamberamo Raya, dan Mamberamo Tengah. 2. Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang 1. Bagian Tata Usaha/ Kupang 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Kupang 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Soe 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Atambua/Kab & Kota: Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, dan Timor Tengah Selatan. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Kupang/Kab & Kota: Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Ruteng 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Ranamese/Kab & Kota: Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Nagekeo. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Maumere/Kab & Kota: Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, dan Alor. 3. Riau Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Pekanbaru 1. Bagian Tata Usaha/ Pekanbaru 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/ Pekanbaru 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Rengat 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Siak 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Pangkalan Kerinci/Kab & Kota: Kampar, Kuantan Singingi, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Batam/Kab & Kota: Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas, Lingga, dan Natuna 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Duri/Kab & Kota: Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Pekanbaru 4. Seksi Konservasi Sumber Daya No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Alam Wilayah IV/ Dumai/Kab & Kota: Rokan Hilir dan Siak. 4. Papua Barat Daya Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua Barat Daya Sorong 1. Bagian Tata Usaha/ Sorong 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Sorong 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Sorong 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Manokwari 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Waisai/Kab & Kota: Raja Ampat 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Teminabuan/ Kab & Kota: Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Teluk Bintuni/Kab & Kota: Teluk Bintuni, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, dan Pegunungan Arfak. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/Kaimana/Kab & Kota: Fakfak dan Kaimana. 5. Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Barat Makassar 1. Bagian Tata Usaha/ Makassar 2. Bidang Teknis Konservasi Sumber Daya Alam/Makassar 3. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Palopo 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Polewali Mandar/Kab & Kota: Mamuju, Pasangkayu, No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 4. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Pare-pare Mamuju Tengah, Mamasa, Majene dan Polewali Mandar. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Mangkutana/Kab & Kota: Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Soppeng/Kab & Kota: Pinrang, Enrekang, Sidrap, Parepare, Wajo, Soppeng, Barru dan Bone. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah IV/ Takalar/Kab & Kota: Pangkep, Maros, Makasar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Kepulauan Selayar, dan Sinjai III BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE A 1. Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat Padang - 1. Subbagian Tata Usaha/Padang 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Bukit Tinggi/Kab & Kota: Pasaman, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan Agam. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Batusangkar/Kab No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 & Kota: Tanah Datar, Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Padang Panjang, dan Pariaman. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Muaro Sijunjung/Kab & Kota: Dharmasraya, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Solok, dan Sawahlunto. 2. Bengkulu Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung Bengkulu - 1. Subbagian Tata Usaha/Bengkulu 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Curup/Kab & Kota: Kepahiang, Rejang Lebong, Lebong, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, dan Muko- muko. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Tais/Kab & Kota: Kaur, Bengkulu Selatan, Seluma, Bengkulu Tengah, dan Bengkulu. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Bandar Lampung/ Kab & Kota: Bandar Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Timur, Kotabumi, Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Barat, No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Mesuji, Tulang Bawang Barat, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Pringsewu. 3. Jambi Provinsi Jambi Jambi - 1. Subbagian Tata Usaha/Jambi 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Bangko/Kab & Kota: Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, dan Sungai Penuh. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Muara Bulian/Kab & Kota: Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, dan Tebo. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Muara Sabak/Kab & Kota: Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. 4. Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Palembang - 1. Subbagian Tata Usaha/Palembang 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sekayu/Kab & Kota: Banyuasin, Musi Banyuasin, Palembang, Ogan Kemering Ilir, dan Ogan Ilir. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/Lahat/ Kab & Kota: Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Musirawas, Musirawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Lubuk Linggau, Pagaralam, No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Prabumulih, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ulu Selatan. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Pangkal Pinang/ Kab & Kota: Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, dan Pangkal Pinang. 5. Jakarta Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Banten (Kab & Kota Tangerang dan Tangerang Selatan), dan Provinsi Jawa Barat (Kab & Kota Bekasi). Jakarta - 1. Subbagian Tata Usaha/Jakarta 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Jakarta Pusat/Kab & Kota: Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Bekasi. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Jakarta Barat/ Kab & Kota: Jakarta Barat, Tangerang, dan Tangerang Selatan. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Jakarta Utara/ Kab & Kota: Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. 6. Nusa Tenggara Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram - 1. Subbagian Tata Usaha/Mataram 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Praya/ Kab & Kota: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. 3. Seksi Konservasi No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Sumber Daya Alam Wilayah II/ Sumbawa Besar/ Kab & Kota: Sumbawa dan Sumbawa Barat. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Raba Bima/Kab & Kota: Bima dan Dompu. 7. Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya - 1. Subbagian Tata Usaha/ Palangkaraya 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Palangkaraya/Kab & Kota: Palangkaraya, Katingan, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan Kapuas. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pangkalan Bun/ Kab & Kota: Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Seruyan, dan Sukamara. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Muara Teweh/Kab & Kota: Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Murung Raya. 8. Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru 1. Subbagian Tata Usaha/Banjarbaru 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Pelaihari Tanah Laut/Kab & Kota: Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Balangan, dan Tabalong. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Banjarbaru/Kab & Kota: Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, dan Barito Kuala. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/Batu Licin/Kab & Kota: Tanah Bumbu dan Kotabaru. 9. Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat Pontianak 1. Subbagian Tata Usaha/Pontianak 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Ketapang/Kab & Kota: Ketapang dan Kayong Utara. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Sintang/Kab & Kota: Sintang, Melawi, Sekadau, Sanggau, dan Kapuas Hulu. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Singkawang/Kab & Kota: Singkawang, Bengkayang, Sambas, Pontianak, Landak, Mempawah, dan Kubu Raya. 10. Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, dan Ibu Kota Nusantara (IKN) Samarinda - 1. Subbagian Tata Usaha/Samarinda 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Tanjung Redeb/Kab & Kota: Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, dan Tarakan. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Wilayah II/ Tenggarong/Kab & Kota: Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Tîmur, Bontang, Mahakam Ulu, dan Samarinda. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Balikpapan/Kab & Kota: Paser, Penajam Paser Utara, Tanah Grogot, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). 11. Maluku Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara Ambon - 1. Subbagian Tata Usaha/Ambon 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Ternate/Kab & Kota: Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, dan Tidore Kepulauan. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Masohi/Kab & Kota: Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, dan Ambon. 4. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III/ Saumlaki/Kab & Kota: Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara, Tual, Maluku Barat Daya, dan Kepulauan Aru. No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 IV BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TIPE B 1. Aceh Provinsi Daerah Istimewa Aceh Banda Aceh - 1. Subbagian Tata Usaha/Banda Aceh 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Lhokseumawe/ Kab & Kota: Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Subulussalam/Kab & Kota: Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Simeuleu, dan Subulussalam 2. Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Semarang - 1. Subbagian Tata Usaha/Semarang 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Surakarta/Kab & Kota: Pati, Demak, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan, Surakarta, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Karanganyar, Sragen, Semarang, Kendal, dan Batang. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Pemalang/Kab & No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Kota: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Pekalongan. 3. Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Yogyakarta - 1. Subbagian Tata Usaha/Yogyakarta 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Sleman/Kab & Kota: Yogyakarta, Sleman, dan Kulon Progo. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Bantul/Kab & Kota: Bantul dan Gunung Kidul 4. Bali Provinsi Bali Denpasar - 1. Subbagian Tata Usaha/Denpasar 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/ Denpasar/Kab & Kota: Denpasar, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Gianyar/Kab & Kota: Gianyar, Klungkung, Bangli, dan Karangasem. 5. Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah Palu - 1. Subbagian Tata Usaha/Palu. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Toboli/ Kab & Kota: Palu, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, dan Buol. 3. Seksi Konservasi No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Sumber Daya Alam Wilayah II/Poso/ Kab & Kota: Poso, Tojo Una-una, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan. 6. Sulawesi Tenggara Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari - 1. Subbagian Tata Usaha/Kendari. 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Baubau Kab & Kota: Muna, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna Barat, Wakatobi, dan Baubau. 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Kolaka/Kab & Kota: Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Bombana, dan Kendari. 7. Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo Manado - 1. Subbagian Tata Usaha/Manado 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I/Bitung/ Kab & Kota: Bitung, Tomohon, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondouw, Bolaang Mongondouw Selatan, Bolaang Mongondouw Timur, Bolaang Mongondouw Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, No Tipe/Nama Balai KSDA/Provinsi Lokasi Kantor/Wilayah Kerja Lokasi Balai Bagian/Bidang/Lokasi Kantor Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah/Lokasi Kantor 1 2 3 4 5 Kepulauan Talaud, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kotamobagu, dan Manado 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II/ Limboto/Kab & Kota: Pohuwato, Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. RAJA JULI ANTONI

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

BAB III

Pasal 53

Pasal 54

BAB IV

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

BAB V

Pasal 64

Pasal 65

BAB VI

Pasal 66

Pasal 67

BAB VII

Pasal 68

BAB VIII

Pasal 69