PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1382) diubah sebagai berikut: 1. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 79 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Pasal II

Koreksi

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2024 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Œ M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT A. SEKRETARIAT JENDERAL B. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR C. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA D. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA E. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN F. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI G. DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN H. INSPEKTORAT JENDERAL I. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH J. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA K. PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN 2. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 3. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH L. PUSAT DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal I

Pasal 79

Pasal I

Pasal 79

Pasal 82

Pasal 114

Pasal 115

Pasal 117

Pasal 119

Pasal 121

Pasal 123

Pasal 126

Pasal 127

Pasal 129

Pasal 131

Pasal 133

Pasal 135

Pasal 138

Pasal 139

Pasal 141

Pasal 143

Pasal 145

Pasal 147

Pasal 151

Pasal 152

Pasal 153

Pasal 154

Pasal 155

Pasal 156

Pasal 157

Pasal 158

Pasal 159

Pasal 160

Pasal 160A

Pasal 160B

Pasal 162

Pasal 167

Pasal II