Koreksi Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2024 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Œ M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT STRUKTUR ORGANISASI DAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT A. SEKRETARIAT JENDERAL B. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR C. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA D. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA E. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN F. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI G. DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN H. INSPEKTORAT JENDERAL I. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH J. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA K. PUSAT-PUSAT DI BAWAH KOORDINASI SEKRETARIAT JENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 1. PUSAT ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN 2. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 3. PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH L. PUSAT DI BAWAH KOORDINASI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO