PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi

PERDA Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi; 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi. 11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi. 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi. 13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi. 14. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi 15. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi. 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 17. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tebing Tinggi. 18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 20. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tebing Tinggi. 21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi. 23. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tebing Tinggi.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Tipe B, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat DPRD Kota adalah Sekretariat DPRD Kota Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kota dalam pelaksanaan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan; c. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Tipe C, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebinamargaan, sumber daya air dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukimandan kebersihan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; 6. Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 7. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian; 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan penyuluhan; 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan; 13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan statistik; 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 16. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; 17. Dinas Perdagangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan pasar 18. Dinas Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; e. Badan DaerahKota, terdiri dari; 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2. BadanPengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; 3. Badan Kepegawaian Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan fungsi penunjang korps pegawai negeri sipil;

Pasal 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kecamatan BajenisdenganTipe B; b. Kecamatan Padang HilirdenganTipeB; c. KecamatanPadang HuludenganTipeB; d. KecamatanRambutandenganTipe B; dan e. KecamatanTebingTinggi Kota dengan Tipe B.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenaikedudukan, susunan organisasi,tugasdanfungsi, sertatatakerjaPerangkat Daerah dan unit kerja ditetapkan denganPeraturanWalikota.

Pasal 5

DalammenetapkanbesarandansusunanorganisasiPerangkat Daerah, Walikotaharusmemperhatikanasas: a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitasurusanpemerintahandanpotensidaerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagianhabistugas; f. rentangkendali; g. tatakerja yang jelas;dan h. fleksibilitas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jabatan Perangkat Daerah Kota: a. Sekretaris Daerah Kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama; b. Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama; c. Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator; d. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator; e. Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksipada Dinas dan Kepala Subbidang pada Badan, Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan Badan daerahkelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; f. Kepala unit pelaksanateknis pada Dinas dan Badan daerah kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksanateknis Dinas dan Badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas; g. Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. Kepala unit pelaksanateknis daerah yang berbentuk rumah sakit daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan; i. Kepala unit pelaksanateknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18