Koreksi Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi. 5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi; 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi. 11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi. 12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi. 13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Tebing Tinggi. 14. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Kota Tebing Tinggi 15. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi. 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 17. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Tebing Tinggi. 18. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 20. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Tebing Tinggi. 21. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 22. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi. 23. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tebing Tinggi.