PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

PENYELENGGARA, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

SPALD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

BAB VI

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Pasal 38

Koreksi

(1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan. (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD. (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit: a. sistem manajemen lingkungan; dan b. sistem manajemen keselamatan konstruksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 39

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 18 #)

Pasal 40

(1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala. (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang. (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang. (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 41

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup: a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 42

(1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada: a. subsistem pengolahan setempat; b. subsistem pengangkutan; dan c. subsistem pengolahan lumpur tinja. (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan pada: a. subsistem pengolahan setempat; b. subsistem pengangkutan; dan c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 43

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung. (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 19 #)

Pasal 44

(1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. penyedotan lumpur tinja; b. pengangkutan lumpur tinja; dan c. pembuangan lumpur tinja. (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja. (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan 2 (dua) cara: a. pengangkutan lumpur tinja pada pelayanan lumpur tinja terjadwal; dan b. pengangkutan lumpur tinja pada pelayanan lumpur tinja tidak terjadwal. (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 45

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan: a. pengumpulan lumpur tinja; b. penyaringan benda kas ar dalam lumpur tinja; c. pemisahan partikel diskrit; d. pemekatan lumpur tinja; e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau f. pengeringan lumpur tinja. (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Lumpur tinja hasil pengolahan dari IPLT dapat dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman non pangan setelah melalui proses pengomposan.

Pasal 46

(1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 20 #) (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya. (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan: a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen; b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Pasal 47

(1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada: a. subsistem pelayanan; b. subsistem pengumpulan; dan c. subsistem pengolahan terpusat. (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan pada: a. subsistem pelayanan; b. subsistem pengumpulan; dan c. subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 48

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan: a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak; b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 49

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan: a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 50

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan: a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 21 #) b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering. (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 51

Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan: a. pembersihan bak penangkap lemak; b. pembersihan bak kontrol akhir; dan c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 52

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b antara lain kegiatan: a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 53

Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c antara lain kegiatan: a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Pasal 54

(1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang. (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 22 #) (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 60

Koreksi

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik, Setiap Orang berhak untuk: a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik; b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab; c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 61

Koreksi

(1) Setiap Orang berkewajiban untuk: a. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih; b. mengupayakan pemanfaatkan kembali Air Limbah Domestik non kakus untuk kegiatan domestik lainnya; c. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T; d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan e. membayar Tarif Pelayanan bagi yang menerima jasa pelayanan SPALD yang dikelola oleh instansi yang berwenang. (2) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administratif. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 25 #) (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberlakuan disinsentif; c. pembekuan sementara izin; dan/atau d. pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

(1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal. (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu wajib: a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan; c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal untuk diolah di IPLT; d. membuat bak kontrol; dan e. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan. (3) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberlakuan disinsentif; c. paksaan pemerintah; d. pembekuan sementara izin; dan/atau e. pencabutan izin. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 26 #)

Pasal 63

(1) Setiap Orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah. (2) Dalam hal suatu kawasan Permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat, masyarakat diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S. (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemasangan sambungan rumah dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S, khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (4) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberlakuan disinsentif; c. paksaan pemerintah; d. pembekuan sementara izin; dan/atau e. pencabutan izin. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 64

(1) Setiap Orang yang membangun pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diharuskan membangun sarana dan prasarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala Permukiman atau skala kawasan tertentu. (2) Setiap Orang yang membangun paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah dalam satu lokasi, diwajibkan membangun sarana dan prasarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala Permukiman. (3) Setiap Orang diwajibkan membangun sarana pengelolaan Air Limbah Domestik setempat atau terpusat sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional INDONESIA. (4) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 27 #) (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberlakuan disinsentif; c. paksaan pemerintah; d. pembekuan sementara izin; dan/atau e. pencabutan izin. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 65

(1) Setiap Orang dilarang: a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik tanpa izin; b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat; c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat; d. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau IPALD setempat; e. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat tanpa izin; dan f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau IPALD setempat tanpa izin. (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberlakuan disinsentif; c. paksaan pemerintah; d. pembekuan sementara izin; dan/atau e. pencabutan izin. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 28 #)

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

BAB I

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

BAB IV

BAB V

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VI

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

BAB VII

Pasal 55

BAB VIII

Pasal 56

BAB IX

Pasal 57

Pasal 58

BAB X

Pasal 59

BAB XI

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

BAB XII

Pasal 66

Pasal 67

BAB XIII

Pasal 69

BAB XIV

Pasal 70

BAB XV

BAB XVI

Pasal 73