PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

PERDA Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palu. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Palu. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, represif, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis. 6. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. 7. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum. 8. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa. 9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 10. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. 11. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, pendidikan, pemberian bantuan sosial dan pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. 12. Upaya represif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial. 13. Upaya Rehabilitasi Sosial adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik INDONESIA. 14. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya. 15. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

BAB III

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Koreksi

Penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat: a. preventif; b. represif; c. rehabilitasi sosial; dan d. reintegrasi sosial.

Pasal 6

Koreksi

(1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui: a. pelatihan keterampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja; b. peningkatan derajat kesehatan; c. fasilitasi tempat tinggal; d. peningkatan pendidikan; e. penyuluhan dan edukasi masyarakat; f. pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik; g. bimbingan sosial; dan h. bantuan sosial. (2) Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan. (3) Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan. (4) Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman. (5) Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan. (6) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 7

(1) Upaya represif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui: a. penertiban; b. penjangkauan; c. pembinaan di RPS; dan d. pelimpahan. (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang : a. tinggal di tempat umum; b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum; c. meminta-minta di tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau d. meminta-minta dengan menggunakan alat. (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. (4) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial. (5) Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial. (6) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 8

(1) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui: a. motivasi dan diagnosa psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas; h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan k. rujukan. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan. (3) Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS. (4) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal. (5) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 9

Dalam hal gelandangan dan pengemis berdasarkan hasil identifikasi diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh: a. Rumah Sakit Umum Daerah Madani; b. Rumah Sakit Jiwa lainnya; atau c. Pihak lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Gelandangan dan Pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa rehabilitasi sosial. (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 11

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui: a. bimbingan resosialisasi; b. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan antar Pemerintah Daerah lainnya; c. pemulangan; dan d. pembinaan lanjutan.

Pasal 12

(1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu. (2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga, Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pasal 13

(1) Reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RPS. (2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal; b. penelusuran keluarga ;dan c. penyerahan.

Pasal 14

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 15

(1) Pembinaan dan pengawasan gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Wali Kota. (2) Wali Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 16

(1) Evaluasi dan pelaporan penanganan Gelandangan dan Pengemis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan penanganan Gelandangan dan Pengemis. (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi. (3) Penerapan sanksi dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Penanganan gelandangan dan pengemis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan penanganan Gelandangan dan Pengemis. (2) Penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, dan infrasturuktur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanganan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB Ketujuh

Pasal 16

BAB Kedelapan

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26