PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEMERINTAHAN DESA

PERDA Nomor 4 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD. 9. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat daerah. 10. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 12. Pemerintah Desa adalah kuwu dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 13. Kuwu adalah sebutan lain bagi kepala desa di Kabupaten Indramayu. 14. Pamong Desa adalah sebutan lain dari perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dan merupakan unsur pembantu kuwu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 15. Penjabat Kuwu adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban kuwu dalam kurun waktu tertentu. 16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 17. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 22. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. 23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 24. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 25. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. 26. Tanah Bengkok adalah tanah asli milik desa berdasarkan asal usul, diperuntukkan sebagai tambahan tunjangan penghasilan kuwu, pamong desa dan biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa. 27. Tanah Titisara adalah tanah asli milik desa yang berdasarkan asal usul, yang semula diperuntukkan sebagai dana untuk pembangunan desa. 28. Tanah Eks Pengangonan adalah tanah negara yang berdasarkan asal usulnya sebagai tempat penggembalaan ternak di saat pemerintahan Hindia Belanda, pasca kemerdekaan dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah desa dan sebagai sumber pendapatan asli desa. 29. Pasar Desa adalah bagian dari kekayaan desa, baik tanah dan bangunannya asli dibangun dan diadakan oleh pemerintah desa, serta merupakan pendapatan asli desa. 30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 31. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 32. Hari adalah hari kerja.

BAB 1

Pembentukan Desa oleh Pemerintah

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional di daerah. (2) Prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Pembentukan desa harus memenuhi syarat : a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan; b. jumlah penduduk paling sedikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah; d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa; e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; f. batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah diatur dengan Peraturan Bupati; g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain. (4) Cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya. (2) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pasal 5

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah dapat berupa : a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 6

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan. (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa. (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan desa persiapan. (2) Tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan; b. Camat; dan c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. (3) Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. (5) Dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 9

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 10

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Gubernur. (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register desa persiapan. (3) Kode register desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode desa induknya. (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kuwu persiapan. (5) Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. (6) Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kuwu induknya. (7) Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi : a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan pamong desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa; f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar-desa. (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penjabat kuwu desa persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

Pasal 11

(1) Penjabat kuwu desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) kepada : a. kuwu induk; dan b. Bupati melalui Camat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa. (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 12

(1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 13

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk. (2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB 2

Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya. (2) Pemerintah daerah dalam memprakarsai pembentukan desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Pasal 5

Koreksi

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah dapat berupa : a. pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau b. penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 6

Pemerintah daerah dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Rencana pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan. (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran desa. (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 8

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membentuk tim pembentukan desa persiapan. (2) Tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. unsur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan; b. Camat; dan c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. (3) Tim pembentukan desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hasil tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan. (5) Dalam hal rekomendasi desa persiapan dinyatakan layak, Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 9

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 10

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) kepada Gubernur. (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register desa persiapan. (3) Kode register desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode desa induknya. (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat kuwu persiapan. (5) Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. (6) Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggungjawab kepada Bupati melalui kuwu induknya. (7) Penjabat kuwu desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan desa persiapan meliputi : a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis; b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk; c. pembentukan struktur organisasi; d. pengangkatan pamong desa; e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa; f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa; g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan h. pembukaan akses perhubungan antar-desa. (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penjabat kuwu desa persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa.

Pasal 11

(1) Penjabat kuwu desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) kepada : a. kuwu induk; dan b. Bupati melalui Camat. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi. (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan desa persiapan tersebut layak menjadi desa, Bupati menyusun rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa persiapan menjadi desa. (6) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (7) Apabila rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 12

(1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.

Pasal 13

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan desa persiapan tersebut tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk. (2) Penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Ketentuan mengenai pembentukan desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.

Pasal 15

(1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan. (2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme : a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa; b. hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa; c. hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam Keputusan Bersama BPD; d. Keputusan Bersama BPD ditandatangani oleh para kuwu yang bersangkutan; dan e. para kuwu secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama. (3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB 1

Umum

Pasal 17

Koreksi

Perubahan status Desa meliputi : a. desa menjadi kelurahan; dan b. kelurahan menjadi desa.

Pasal 18

Koreksi

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat : a. luas wilayah tidak berubah; b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga; c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 19

(1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat. (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan. (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kuwu kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan. (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan. (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. (8) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) Kuwu, pamong desa, dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. (2) Kuwu, pamong desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 18

Koreksi

Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat : a. luas wilayah tidak berubah; b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga; c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Pasal 19

(1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat. (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. (3) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan. (4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kuwu kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan. (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan. (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama. (8) Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

(1) Kuwu, pamong desa, dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. (2) Kuwu, pamong desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah. (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan. (2) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 23

Koreksi

Kewenangan desa meliputi : a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Koreksi

(1) Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling sedikit terdiri atas : a. pembinaan kelembagaan masyarakat; b. pengelolaan tanah kas desa dan tanah eks pengangonan; dan c. pengembangan peran masyarakat desa. (2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan : a. pengelolaan tambatan perahu; b. pengelolaan pasar desa; c. pengelolaan tempat pemandian umum; d. pengelolaan jaringan irigasi; e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; i. pengelolaan embung desa; j. pengelolaan air minum berskala desa; k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; dan l. pengelolaan dan pemanfaatan tanah eks pengangonan bagi desa-desa yang ada tanah eks pengangonannya.

Pasal 25

(1) Pemerintah daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dan huruf b dengan melibatkan desa. (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dengan MENETAPKAN Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB 1

Pemilihan Kuwu

Pasal 28

Koreksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan kuwu diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 29

Koreksi

(1) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kuwu diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut : a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi : 1. pembentukan panitia pemilihan kuwu antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kuwu diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan 6. penetapan calon kuwu antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 2. pengesahan calon kuwu yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan calon kuwu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa; 4. pelaporan hasil pemilihan calon kuwu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; 5. pengesahan calon kuwu terpilih oleh musyawarah desa; 6. pelaporan hasil pemilihan kuwu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kuwu terpilih; 7. pelaporan calon kuwu terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan 9. pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kuwu antar waktu, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB 2

Pemilihan Kuwu Antar waktu Melalui Musyawarah Desa

Pasal 29

Koreksi

(1) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kuwu antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kuwu diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut : a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan yang meliputi : 1. pembentukan panitia pemilihan kuwu antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kuwu diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kuwu paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kuwu paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan; 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kuwu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan 6. penetapan calon kuwu antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa. b. BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan: 1. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan; 2. pengesahan calon kuwu yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan calon kuwu oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa; 4. pelaporan hasil pemilihan calon kuwu oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa; 5. pengesahan calon kuwu terpilih oleh musyawarah desa; 6. pelaporan hasil pemilihan kuwu melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon kuwu terpilih; 7. pelaporan calon kuwu terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan 9. pelantikan kuwu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kuwu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan kuwu antar waktu, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

(1) Kuwu mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuwu mempunyai wewenang : a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; b. mengangkat dan memberhentikan pamong desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; d. MENETAPKAN Peraturan Desa; e. MENETAPKAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; i. mengembangkan sumber pendapatan desa; j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; l. memanfaatkan teknologi tepat guna; m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang PEMERINTAHAN DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

BAB 3

Pasal 30

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 7

BAB Kedua