PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

PERDA Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng. 3. Bupati adalah Bupati Buleleng. 4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. 5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau lainnya yang bukan uang yang dimilik oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis. 6. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik INDONESIA yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang jdih.bulelengkab.go.id dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 11. Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja. 12. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. 13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di Daerah terutama Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. 14. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di Daerah. 15. Investor adalah penanam modal perseorangan yang atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing. jdih.bulelengkab.go.id

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilaksanakan dengan tahapan: a. pengajuan permohonan secara tertulis kepada Bupati; b. verifikasi penilaian; dan jdih.bulelengkab.go.id c. pelaksanaan pemberian. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masyarakat dan/atau Investor yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi: a. profil perusahaan; b. lingkup usaha; dan c. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang dimohonkan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Investor yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi: a. lingkup usaha; b. kinerja manajemen; c. perkembangan usaha; dan d. bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi hanya menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 11

(1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi dengan Keputusan Bupati. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas. (3) Bupati MENETAPKAN Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau kemudahan berdasarkan rekomendasi tim. jdih.bulelengkab.go.id

Pasal 12

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan kriteria dan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 8. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor. (3) Bentuk dan besaran Insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh masyarakat dan/atau Investor. (4) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau kemudahan disesuaikan dengan: a. kemampuan Daerah untuk memberikan Insentif dan/atau kemudahan; b. kinerja Masyarakat dan/atau Investor; dan c. prospek usaha dari Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan Investasi, bentuk Insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu Insentif serta hak dan kewajiban penerima Insentif dan/atau kemudahan Investasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diatur dalam Peraturan Bupati. jdih.bulelengkab.go.id

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24