Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Direksi adalah direksi bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
5. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR dan BPR Syariah.
7. Cash Ratio yang selanjutnya disingkat CR adalah perbandingan antara aset likuid terhadap kewajiban lancar.
8. Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah yang selanjutnya disingkat TKS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPR Syariah yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPR Syariah.
9. Peringkat Komposit yang selanjutnya disingkat PK adalah peringkat akhir hasil penilaian TKS.