PERBAN

Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2022 tentang PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM

PERBAN Nomor 24 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah. 2. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, pada Bank. 3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi kerja yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional INDONESIA. 4. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Koreksi

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5841) dan ketentuan pelaksanaannya; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5845); dan 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6722), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 24

Terhadap pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan yang dilaksanakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang manajemen risiko perbankan berdasarkan kerangka kualifikasi nasional INDONESIA bidang manajemen risiko perbankan terkini telah divalidasi dan/atau diverifikasi oleh instansi yang berwenang, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: 1. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5011) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 12/7/PBI/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5129); dan 2. Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA Nomor 31/310/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2022 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MAHENDRA SIREGAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I No.20/OJK KEUANGAN OJK. Pengembangan Kualitas. SDM. Bank Umum. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 28/OJK)

Peraturan Badan Nomor 24 Tahun 2022 tentang PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BANK UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB II

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26