PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 6 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan: 1. Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 2. Kendaraan Bermotor Kejaksaan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam menunjang tugas dan wewenang Kejaksaan. 3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Kepolisian Negara yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, dan masa berlaku termasuk pengesahannya. 4. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut STNKK Kejaksaan adalah surat tanda nomor kendaraan bermotor khusus yang diterbitkan oleh Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dengan spesifikasi teknis tertentu untuk Kendaraan Bermotor Kejaksaan. 5. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA. 6. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut TNKK Kejaksaan adalah tanda nomor kendaraan bermotor khusus yang berbentuk plat yang dipasang pada Kendaraan Bermotor Kejaksaan dan dilengkapi dengan STNKK Kejaksaan yang dikeluarkan oleh Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. 7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan berisi identitas kendaraan bermotor dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan. 8. Buku Registrasi Kendaraan Bermotor Kejaksaan adalah buku yang berisi nomor registrasi Kendaraan Bermotor Kejaksaan, data identifikasi, pengguna, dan data lain yang terkait Kendaraan Bermotor Kejaksaan.

BAB III

PENERBITAN

Pasal 5

Koreksi

Penerbitan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan terdiri atas: a. persyaratan; b. identifikasi; c. registrasi; dan d. penomoran.

Pasal 6

Koreksi

Penerbitan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. untuk kendaraan dinas Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus tercatat sebagai barang milik negara Kejaksaan, memiliki STNK, BPKB, dan TNKB yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan memiliki bukti pajak kendaraan bermotor yang sah dan masih berlaku; dan b. untuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus diajukan melalui permohonan dengan melampirkan kelengkapan administrasi.

Pasal 7

(1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. surat permohonan dari pejabat yang bersangkutan; b. fotokopi STNK beserta bukti pajak kendaraan bermotor yang sah dan masih berlaku; c. fotokopi BPKB; dan d. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir dari pejabat yang bersangkutan. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara berjenjang kepada Kepala Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan. (3) Untuk pejabat lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), surat permohonan diajukan kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dan diteruskan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen untuk dimintakan rekomendasi.

Pasal 8

Persyaratan penerbitan untuk STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan yang digunakan oleh pejabat lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain memenuhi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, juga harus memenuhi kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu tanda anggota, dan/atau kartu pegawai pejabat yang akan menggunakan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan; b. surat keterangan dari instansi pejabat yang bersangkutan; dan c. surat rekomendasi dari Jaksa Agung Muda Intelijen.

Pasal 9

Jaksa Agung Muda Pembinaan memberikan izin penggunaan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan kepada pejabat lain yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan mempertimbangkan permohonan dan kelengkapan administrasi persyaratan penerbitan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 10

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan memeriksa dokumen Kendaraan Bermotor Kejaksaan yang menjadi persyaratan dikeluarkannya STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan.

Pasal 11

Pelaksanaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. penelitian status kendaraan dinas; b. penelitian kelengkapan persyaratan; c. penelitian kesesuaian dokumen persyaratan dengan kendaraan yang dimohonkan; dan d. penelitian kesesuaian antar dokumen.

Pasal 12

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan pencatatan identitas Kendaraan Bermotor Kejaksaan ke dalam Buku Registrasi Kendaraan Bermotor Kejaksaan sesuai dengan data yang ada pada STNK, BPKB, dan TNKB, termasuk jabatan pengguna serta penanggung jawab atas penggunaan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan.

Pasal 13

(1) Penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan berdasarkan kode lokasi wilayah dan nama jabatan. (2) Daftar penomoran registrasi Kendaraan Bermotor Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 14

Penerbitan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Biro Umum pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

BAB V

FORMAT DAN BENTUK

Pasal 17

Koreksi

(1) STNKK Kejaksaan memuat: a. bagian depan 1. kop surat; 2. judul surat; 3. nomor registrasi kendaraan bermotor; 4. identitas kendaraan bermotor; a) jenis/model; b) merek/tipe; c) warna kendaraan bermotor; d) tahun pembuatan; e) nomor rangka; dan f) nomor mesin; 5. pengguna; a) nama; b) jabatan; dan c) satuan kerja; 6. masa berlaku STNKK Kejaksaan; 7. foto pengguna; 8. lambang Korps Adhyaksa; dan 9. kolom pengesahan. b. bagian belakang 1. lambang Korps Adhyaksa; 2. nomor kendaraan asal; 3. masa berlaku STNK; dan 4. ketentuan. (2) STNKK Kejaksaan berupa kartu berbentuk persegi panjang dan berwarna kuning dengan hologram. (3) Format dan bentuk STNKK Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 18

(1) TNKK Kejaksaan memuat: a. lambang Korps Adhyaksa; b. nomor registrasi; dan c. kode wilayah. (2) Lambang Korps Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di bagian sebelah kiri pada TNKK Kejaksaan. (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan setelah lambang Kejaksaan dan sebelum kode wilayah pada TNKK Kejaksaan. (4) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) angka arab atau angka romawi yang ditempatkan di bagian akhir TNKK Kejaksaan dan diberikan sesuai wilayah Kendaraan Bermotor Kejaksaan yang telah diregistrasi. (5) Format TNKK Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 19

(1) TNKK Kejaksaan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. berupa plat yang terbuat dari bahan besi berbentuk persegi panjang; b. warna dasar pada kolom nomor registrasi berwarna cokelat tua; c. warna dasar pada kolom lambang Kejaksaan berwarna hijau tua; d. warna dasar lis berwarna kuning keemasan; e. lambang Korps Adhyaksa dan nomor registrasi terbuat dari bahan plat besi timbul berwarna kuning keemasan digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri; f. tanda pangkat bintang di atas TNKK Kejaksaan bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya yang menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; g. tanda pangkat bintang di dalam TNKK Kejaksaan bagi pejabat pimpinan tinggi madya; dan h. lambang Korps Adhyaksa dan nomor registrasi selain sebagaimana pada huruf e terbuat dari bahan plat besi tidak timbul dengan nomor registrasi berwarna kuning keemasan. (2) Bentuk TNKK Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

BAB Kedua

Format dan Bentuk TNKK Kejaksaan

Pasal 18

Koreksi

(1) TNKK Kejaksaan memuat: a. lambang Korps Adhyaksa; b. nomor registrasi; dan c. kode wilayah. (2) Lambang Korps Adhyaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan di bagian sebelah kiri pada TNKK Kejaksaan. (3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan setelah lambang Kejaksaan dan sebelum kode wilayah pada TNKK Kejaksaan. (4) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas 2 (dua) angka arab atau angka romawi yang ditempatkan di bagian akhir TNKK Kejaksaan dan diberikan sesuai wilayah Kendaraan Bermotor Kejaksaan yang telah diregistrasi. (5) Format TNKK Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 19

(1) TNKK Kejaksaan dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a. berupa plat yang terbuat dari bahan besi berbentuk persegi panjang; b. warna dasar pada kolom nomor registrasi berwarna cokelat tua; c. warna dasar pada kolom lambang Kejaksaan berwarna hijau tua; d. warna dasar lis berwarna kuning keemasan; e. lambang Korps Adhyaksa dan nomor registrasi terbuat dari bahan plat besi timbul berwarna kuning keemasan digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pejabat administrator yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri; f. tanda pangkat bintang di atas TNKK Kejaksaan bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya yang menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, pejabat pimpinan tinggi pratama yang menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi; g. tanda pangkat bintang di dalam TNKK Kejaksaan bagi pejabat pimpinan tinggi madya; dan h. lambang Korps Adhyaksa dan nomor registrasi selain sebagaimana pada huruf e terbuat dari bahan plat besi tidak timbul dengan nomor registrasi berwarna kuning keemasan. (2) Bentuk TNKK Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENERBITAN DAN PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24