PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERBAN Nomor 10 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut BSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) BSN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 5

Koreksi

(1) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Koreksi

Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSN.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan BSN; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BSN; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BSN; d. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 8

Susunan organisasi Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas: a. Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan; b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum; dan c. Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi.

Pasal 9

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemberian dukungan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara serta pelayanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja; b. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak; c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan keprotokolan; dan d. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 11

Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi sumber daya aparatur, dan penataan organisasi serta tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. penataan organisasi serta tata laksana; dan c. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pendokumentasian hukum, serta pemberian informasi hukum.

Pasal 14

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, kerja sama, dan dokumentasi BSN.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan pengelolaan hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, publikasi dan dokumentasi BSN; b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan informasi strategis kepada pimpinan; c. pengoordinasian dan pengelolaan serta dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri; d. pengoordinasian dan pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat; dan e. pengoordinasian dan pengelolaan perpustakaan dan layanan dokumen standar.

Pasal 17

Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR

Pasal 18

Koreksi

(1) Deputi Bidang Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BSN di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Deputi Bidang Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh deputi.

Pasal 19

Koreksi

Deputi Bidang Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pengembangan Standar menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka; d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala.

Pasal 21

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengembangan Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas: a. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal; b. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi; dan c. Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, serta halal; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal; dan d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, perikanan dan kelautan, kimia, kesehatan, dan halal.

Pasal 24

Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; dan d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi.

Pasal 27

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi baru, dan aneka.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; dan d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

Pasal 30

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB Keempat

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi

Pasal 25

Koreksi

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi; dan d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor mekanika dan material, energi baru terbarukan dan energi tak terbarukan, elektronika dan ketenagalistrikan, transportasi, dan teknologi informasi.

Pasal 27

Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB Kelima

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 28

Koreksi

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional, serta pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, inovasi baru, dan aneka.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional INDONESIA dan standar internasional sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka; dan d. penyiapan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor infrastruktur, kebumian, kebencanaan, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, jasa, personal, ekonomi kreatif, teknologi khusus, inovasi baru, dan aneka.

Pasal 30

Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keempat

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kelima

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB VI