PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2023 tentang SISTEM KOMPUTERISASI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

PERBAN Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Calon Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 3. Pekerja Migran INDONESIA Terkendala adalah Pekerja Migran INDONESIA bermasalah yang mengalami permasalahan atau musibah yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. 4. Keluarga Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Keluarga adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di INDONESIA maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran INDONESIA di luar negeri. 5. Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pekerja Migran INDONESIA dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 6. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 7. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data yang dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. 8. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut sebagai P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 9. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran INDONESIA. 10. Pengguna Sisko P2MI adalah setiap pihak yang memiliki akses masuk secara daring sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. 11. Penyelenggara Layanan adalah lembaga pemerintah atau swasta yang menyelenggarakan proses pelayanan penempatan dan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA dan Pekerja Migran INDONESIA. 12. Penyelenggara Pendukung Layanan adalah lembaga pemerintah atau swasta yang mendukung proses pelayanan penempatan dan pelindungan bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA dan Pekerja Migran INDONESIA. 13. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung. 14. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA secara terpadu.

BAB II

LAYANAN SISTEM KOMPUTERISASI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 3

Koreksi

Layanan Sisko P2MI terdiri atas: a. layanan penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA/ Pekerja Migran INDONESIA; b. layanan pelindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran INDONESIA/Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya; c. layanan pembinaan dan pengawasan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA; dan d. layanan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

Pasal 4

Koreksi

(1) Layanan penempatan Calon Pekerja Migran INDONESIA/ Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. penyiapan penempatan; b. pengelolaan penempatan pemerintah; c. pengelolaan penempatan nonpemerintah, dan d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan penempatan. (2) Penyiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. identifikasi permintaan dan penawaran; b. padupadan dan harmonisasi; dan c. pemantauan dan evaluasi pengelolaan permintaan dan penawaran. (3) Pengelolaan penempatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pelayanan proses sebelum bekerja; dan b. penyiapan dan fasilitasi pemberangkatan. (4) Pengelolaan penempatan nonpemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. pelayanan SIP2MI; b. pelayanan proses sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran INDONESIA; dan c. penyiapan pemberangkatan. (5) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. pemantauan dan evaluasi pengelolaan penempatan pemerintah dan nonpemerintah sesuai dengan tahapan proses; dan b. penilaian hasil survei kepuasan masyarakat.

Pasal 5

(1) Layanan pelindungan dan pemberdayaan Calon Pekerja Migran INDONESIA/Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas: a. penanganan dan pemenuhan hak; b. fasilitasi pemulangan Pekerja Migran INDONESIA Terkendala; c. rehabilitasi dan reintegrasi sosial; d. pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya; dan e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelindungan. (2) Penanganan dan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa: a. pelayanan pengaduan; b. penanganan permasalahan; c. fasilitasi pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja; d. jaminan sosial dan/atau asuransi; e. pemberian informasi; f. konsultasi dan pendampingan hukum; dan/atau g. layanan lainnya untuk optimalisasi pelindungan Calon Pekerja Migran INDONESIA/Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya pada saat sebelum, selama, dan setelah bekerja. (3) Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran INDONESIA Terkendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pendataan, pelayanan, dan pelaksanaan kepulangan bagi Pekerja Migran INDONESIA Terkendala. (4) Rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada lingkup: a. pendataan; b. identifikasi; c. pelaksanaan; dan d. evaluasi. (5) Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA dan Keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam lingkup: a. pendataan; b. identifikasi; c. pelaksanaan; dan d. evaluasi. (6) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit berupa: a. informasi; b. notifikasi; c. peringatan; d. penyebaran instrumen pemantauan dan evaluasi; e. penilaian hasil survei kepuasan masyarakat; dan f. pendataan hasil pemantauan.

Pasal 6

(1) Layanan pembinaan dan pengawasan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. pengelolaan pembinaan penempatan dan pelindungan; dan b. pengelolaan pengawasan penempatan dan pelindungan. (2) Pengelolaan pembinaan dan pengawasan penempatan dan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. pengelolaan rekomendasi pemberian sanksi lembaga penempatan; dan b. pengawasan lembaga pendukung penempatan.

Pasal 7

(1) Layanan informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan layanan yang memberikan informasi kepada publik, meliputi: a. informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang dihasilkan dari seluruh layanan dalam Sisko P2MI; dan b. informasi lainnya yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. (2) Informasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang dihasilkan dari seluruh layanan dalam Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. tahapan proses penempatan Pekerja Migran INDONESIA; b. tahapan fasilitasi pelayanan pengaduan dan penanganan permasalahan Pekerja Migran INDONESIA; c. kedatangan Pekerja Migran INDONESIA; d. daftar P3MI aktif; dan e. Penyelenggara Layanan atau Penyelenggara Pendukung Layanan. (3) Informasi lainnya yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. peluang kerja; b. kondisi kerja dan negara penempatan; c. tata cara penempatan Pekerja Migran INDONESIA; dan d. tata cara pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 14

Koreksi

(1) Pengelolaan dan pengembangan Sisko P2MI dilakukan oleh BP2MI dan dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan/atau pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan. (2) Pengelolaan dan pengembangan Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. infrastruktur; b. sumber daya manusia; c. layanan; dan d. Interoperabilitas Data.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi: a. server pengembangan; b. server pengujian; c. server produksi; d. server pencadangan; e. jaringan internet; f. jaringan tertutup; g. firewall; h. web Application Firewall; i. sistem versi kode sumber; dan j. basis data. (2) Server pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat yang digunakan dalam proses pembuatan dan pengembangan aplikasi. (3) Server pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat yang digunakan dalam proses uji coba aplikasi setelah dikembangkan. (4) Server produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat yang digunakan dalam proses implementasi aplikasi setelah melewati tahapan pengembangan dan uji coba. (5) Server pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perangkat pencadangan dari server produksi untuk mengantisipasi kendala yang terjadi. (6) Server pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimutakhirkan secara periodik mengikuti perkembangan teknologi pada Sisko P2MI. (7) Server pengembangan, server pengujian, server produksi, dan server pencadangan disimpan di Pusat Data BP2MI dan/atau Pusat Data Nasional. (8) Jaringan internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk mengakses seluruh layanan Sisko P2MI. (9) Jaringan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk kebutuhan Interoperabilitas Data dan/atau jaringan menggunakan jalur fisik yang meliputi: a. menghubungkan Interoperabilitas Data dan/atau jaringan antara Pusat Data BP2MI dengan Pusat Data Nasional; dan b. menghubungkan Interoperabilitas Data dan/atau jaringan antara Pusat Data Nasional dan/atau Pusat Data BP2MI dengan pemangku kepentingan terkait. (10) Firewall dan web application firewall sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h digunakan untuk pelindungan khusus aplikasi Sisko P2MI yang dipelihara oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (11) Sistem versi kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digunakan untuk melacak perubahan pada aplikasi Sisko P2MI. (12) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan sistem cluster serta replikasi basis data Sisko P2MI yang berada di Pusat Data Nasional dan/atau Pusat Data BP2MI.

Pasal 16

(1) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim pengelolaan dan pengembangan yang ditetapkan oleh Kepala BP2MI. (2) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk peningkatan keterampilan.

Pasal 17

(1) Pengelolaan dan pengembangan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi area sistem informasi dan layanan yang dikelola oleh unit organisasi terkait di lingkungan BP2MI. (2) Pengelolaan dan pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi antar layanan untuk dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Pasal 18

(1) Pengelolaan dan pengembangan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dilakukan dengan kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pengelolaan dan pengembangan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2023 tentang SISTEM KOMPUTERISASI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21