PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PERBAN Nomor 4 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penyuluh KB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, penggerakan, dan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. 5. Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Penata KKB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penatalaksanaan, penyelenggaraan, dan pengembangan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. 6. Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional PLKB adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan program yang meliputi pencatatan dan pelaporan, komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. 7. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi calon pejabat fungsional dan/atau pejabat fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB II

JENJANG, SYARAT, DAN METODE UJI KOMPETENSI

Pasal 7

Koreksi

(1) PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. berijazah paling rendah magister (S2) untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Utama bidang ilmu sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina; c. berijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) untuk Jabatan Fungsional Penata KKB dan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dengan bidang ilmu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina; d. berijazah paling rendah diploma tiga (D-III) untuk Jabatan Fungsional PLKB Terampil sampai dengan Jabatan Fungsional PLKB Penyelia dengan bidang ilmu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina; e. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau setara untuk Jabatan Fungsional PLKB Pemula; f. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional: a) Penata KKB Ahli Pertama; b) Penyuluh KB Ahli Pertama; c) Penata KKB Ahli Muda; dan d) Penyuluh KB Ahli Muda. 2. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Fungsional PLKB Pemula sampai dengan Jabatan Fungsional PLKB Penyelia. 3. 55 (lima puluh lima) tahun bagi peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional: a) Penata KKB Ahli Madya; dan b) Penyuluh KB Ahli Madya. 4. 60 (enam puluh) tahun bagi peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Utama atau Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Utama. (2) PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. memenuhi angka kredit kumulatif sesuai kebutuhan kenaikan jenjang jabatan; c. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (3) PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), peserta harus melengkapi dokumen sebagai berikut: a. salinan keputusan pengangkatan sebagai PNS; b. ijazah pendidikan terakhir yang telah mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara; c. salinan keputusan pangkat/golongan ruang dan surat keputusan jabatan terakhir; d. salinan surat keputusan, surat tugas, atau sasaran kinerja pegawai yang menerangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatan fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; dan e. salinan sasaran kinerja pegawai dengan prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), peserta harus melengkapi dokumen sebagai berikut: a. salinan keputusan pangkat/golongan ruang dan salinan keputusan jabatan terakhir; b. salinan penetapan angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan c. salinan sasaran kinerja pegawai dengan prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (3) Untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), peserta harus melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Metode Uji Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina. (2) Metode Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tes berbasis komputer; b. wawancara; c. tes tertulis; d. portofolio; e. presentasi konsep; dan/atau f. metode lainnya. (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

BAB Kedua

Persyaratan Uji Kompetensi

Pasal 7

Koreksi

(1) PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. berijazah paling rendah magister (S2) untuk Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Utama bidang ilmu sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina; c. berijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) untuk Jabatan Fungsional Penata KKB dan Jabatan Fungsional Penyuluh KB dengan bidang ilmu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina; d. berijazah paling rendah diploma tiga (D-III) untuk Jabatan Fungsional PLKB Terampil sampai dengan Jabatan Fungsional PLKB Penyelia dengan bidang ilmu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina; e. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau setara untuk Jabatan Fungsional PLKB Pemula; f. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan h. berusia paling tinggi: 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional: a) Penata KKB Ahli Pertama; b) Penyuluh KB Ahli Pertama; c) Penata KKB Ahli Muda; dan d) Penyuluh KB Ahli Muda. 2. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Fungsional PLKB Pemula sampai dengan Jabatan Fungsional PLKB Penyelia. 3. 55 (lima puluh lima) tahun bagi peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional: a) Penata KKB Ahli Madya; dan b) Penyuluh KB Ahli Madya. 4. 60 (enam puluh) tahun bagi peserta yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata KKB Ahli Utama atau Jabatan Fungsional Penyuluh KB Ahli Utama. (2) PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi harus memenuhi persyaratan: a. memiliki integritas dan moralitas yang baik; b. memenuhi angka kredit kumulatif sesuai kebutuhan kenaikan jenjang jabatan; c. tersedia lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki pada unit kerja atau unit kerja lain yang dituju; dan d. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (3) PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Pasal 10

Koreksi

(1) Uji Kompetensi jabatan fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Instansi Pembina. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh instansi pengguna atas persetujuan Instansi Pembina. (3) Unit pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKKBN.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang: a. membentuk dan MENETAPKAN tim Uji Kompetensi; b. MENETAPKAN jadwal Uji Kompetensi; c. MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi; dan d. mengumumkan hasil Uji Kompetensi. (2) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur: a. unit kerja yang membidangi pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; b. unit kerja yang membidangi sumber daya manusia; dan c. pejabat fungsional ahli utama. (3) Dalam hal pejabat fungsional ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum ada, tim Uji Kompetensi dapat berasal dari unsur pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan lebih tinggi atau sama dengan pejabat fungsional yang diuji. (4) Dalam hal diperlukan keahlian atau kepakaran khusus, tim Uji Kompetensi dapat melibatkan unsur lain sesuai bidang kepakaran atau keahliannya yang relevan.

Pasal 12

Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bertugas: a. menyusun materi Uji Kompetensi; b. MENETAPKAN metode Uji Kompetensi; c. memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi; d. melaksanakan Uji Kompetensi; dan e. mengolah hasil Uji Kompetensi.

Pasal 13

Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memenuhi persyaratan nilai minimal kelulusan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 14

Uji Kompetensi diselenggarakan melalui tahapan: a. penetapan jadwal; b. pengusulan peserta; c. verifikasi dan validasi berkas; d. penetapan peserta; e. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan f. pengumuman hasil Uji Kompetensi.

Pasal 15

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi MENETAPKAN jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a. (2) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 16

(1) Berdasarkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit masing-masing mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada unit kerja penyelenggara Uji Kompetensi pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit masing- masing mengusulkan calon peserta yang akan diangkat untuk kenaikan jabatan satu jenjang lebih tinggi kepada unit kerja penyelenggara Uji Kompetensi pada Instansi Pembina.

Pasal 17

(1) Tim Uji Kompetensi melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terhadap kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi. (2) Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, tim Uji Kompetensi MENETAPKAN calon peserta menjadi peserta Uji Kompetensi.

Pasal 18

(1) Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi. (2) Tim Uji Kompetensi mengolah hasil Uji Kompetensi dan menyampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya pembina jabatan fungsional. (3) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi mengumumkan hasil Uji Kompetensi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Pengumuman hasil ujian dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

Pasal 20

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus, peserta diberikan sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan hasil kelulusan. (3) Dalam hal peserta dinyatakan tidak lulus, peserta yang bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang melalui persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat instansi daerah masing-masing yang mengusulkan calon peserta.

Pasal 21

Sertifikat kelulusan Uji Kompetensi merupakan salah satu syarat untuk pengusulan: a. pengangkatan dalam jabatan fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; atau b. kenaikan jenjang jabatan fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

Pasal 22

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya unit kerja pembina.

BAB Ketiga

Mekanisme Uji Kompetensi

Pasal 14

Koreksi

Uji Kompetensi diselenggarakan melalui tahapan: a. penetapan jadwal; b. pengusulan peserta; c. verifikasi dan validasi berkas; d. penetapan peserta; e. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan f. pengumuman hasil Uji Kompetensi.

Pasal 15

Koreksi

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi MENETAPKAN jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a. (2) Penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 16

(1) Berdasarkan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit masing-masing mengusulkan calon peserta Uji Kompetensi kepada unit kerja penyelenggara Uji Kompetensi pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b. (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit masing- masing mengusulkan calon peserta yang akan diangkat untuk kenaikan jabatan satu jenjang lebih tinggi kepada unit kerja penyelenggara Uji Kompetensi pada Instansi Pembina.

Pasal 17

(1) Tim Uji Kompetensi melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terhadap kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi. (2) Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, tim Uji Kompetensi MENETAPKAN calon peserta menjadi peserta Uji Kompetensi.

Pasal 18

(1) Tim Uji Kompetensi melaksanakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi. (2) Tim Uji Kompetensi mengolah hasil Uji Kompetensi dan menyampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya pembina jabatan fungsional. (3) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (4) Pejabat Pembina Kepegawaian MENETAPKAN hasil Uji Kompetensi berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

(1) Penyelenggara Uji Kompetensi mengumumkan hasil Uji Kompetensi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Pengumuman hasil ujian dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.

Pasal 20

(1) Dalam hal peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus, peserta diberikan sertifikat. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan hasil kelulusan. (3) Dalam hal peserta dinyatakan tidak lulus, peserta yang bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang melalui persetujuan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat instansi daerah masing-masing yang mengusulkan calon peserta.

Pasal 21

Sertifikat kelulusan Uji Kompetensi merupakan salah satu syarat untuk pengusulan: a. pengangkatan dalam jabatan fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; atau b. kenaikan jenjang jabatan fungsional di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 1 (satu) tingkat lebih tinggi.

Pasal 22

Petunjuk teknis mengenai pelaksanaan Uji Kompetensi ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya unit kerja pembina.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB 1

Pasal 4

Pasal 5

BAB 2

Pasal 5

Pasal 6

BAB 3

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25