PERBAN

Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PERBAN Nomor 7 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

(1) Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BIG. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BIG.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan BIG; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BIG; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BIG; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIG.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; b. Biro Umum dan Keuangan; dan c. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

Pasal 12

(1) Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. (2) Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi dipimpin oleh Kepala Biro.

Pasal 13

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja; c. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya kerja; d. penyusunan perencanaan, rekrutmen, dan pengembangan kompetensi pegawai; e. penyiapan dan pelaksanaan pengembangan karier pegawai; f. pengelolaan manajemen talenta; g. layanan kesejahteraan, penegakan disiplin dan perlindungan pegawai; h. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data kepegawaian, dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan manajemen kinerja pegawai; j. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan

Pasal 15

Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

(1) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama. (2) Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Biro.

Pasal 29

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penyelenggaraan hubungan masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan kerja sama.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi pembentukan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dokumen hukum selain peraturan perundang-undangan; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum; d. pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; e. pelaksanaan hubungan masyarakat; f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan hubungan antarlembaga; g. koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan administrasi kerja sama; dan h. pelaksanaan promosi dan publikasi;

BAB 2

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan

Pasal 20

(1) Bagian Umum dan Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan. (2) Bagian Umum dan Layanan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 21

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, dan layanan pengadaan barang/jasa di BIG.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Umum dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan c. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 23

Bagian Umum dan Layanan Pengadaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

(1) Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan. (2) Bagian Tata Usaha dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi dan keprotokolan dan melaksanakan penyusunan agenda kegiatan dan risalah rapat Kepala BIG.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan administrasi ketatausahaan pimpinan; b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian, dan dokumentasi; c. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan d. pelaksanaan penyusunan agenda kegiatan dan risalah rapat Kepala BIG.

Pasal 27

(1) Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama; b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar; c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik; d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Sekretariat Utama. (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik. (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.

BAB 3

Bagian Tata Usaha dan Protokol

Pasal 24

(1) Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan. (2) Bagian Tata Usaha dan Protokol dipimpin oleh Kepala Bagian.

Pasal 25

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi dan keprotokolan dan melaksanakan penyusunan agenda kegiatan dan risalah rapat Kepala BIG.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan administrasi ketatausahaan pimpinan; b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian, dan dokumentasi; c. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan d. pelaksanaan penyusunan agenda kegiatan dan risalah rapat Kepala BIG.

Pasal 27

(1) Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama; b. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar; c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik; d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Sekretariat Utama. (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar. (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik. (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, persandian, dokumentasi, penyusunan agenda kegiatan dan penyusunan risalah rapat, pelaksanaan koordinasi administrasi perencanaan program dan anggaran pada Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.