PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional

PERBAN Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB V

PENGELOLAAN SISTEM

Pasal 15

Koreksi

(1) Mekanisme Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional meliputi: a. mengumpulkan data dan informasi dengan melibatkan Instansi Terkait dan/atau Instansi Teknis. b. mengumpulkan Informasi dari sumber yang terpercaya terkait dengan Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional. c. menampilkan data dan informasi yang telah diperoleh dalam bentuk: 1. tekstual; 2. numerik; 3. gambar atau citra; 4. geospasial; dan 5. bentuk lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. d. mengorelasikan data dan informasi yang diterima. e. menganalisis data dan informasi dengan cara: 1. memverifikasi data dan Informasi; dan 2. menggunakan alat bantu analisa sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. f. menyebarluaskan data dan informasi yang memenuhi prinsip satu data INDONESIA sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang satu data INDONESIA. g. menyebarluaskan data dan informasi kepada Instansi Terkait, Instansi Teknis, dan masyarakat pengguna laut. (2) Keamanan dan kerahasiaan Informasi meliputi: a. pengamanan informasi dilakukan untuk menjamin agar: 1. Informasi tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan 2. Informasi yang bersifat tertutup terjaga kerahasiaannya. b. kerahasiaan dan standar pengamanan Informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. keamanan dan kerahasiaan Informasi dilaksanakan sesuai kriteria dan batasan hak akses pengguna Informasi yang ditetapkan oleh Badan. d. keamanan dan kerahasiaan Informasi dilaksanakan dengan: 1. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan data dan Informasi secara teratur; dan 2. membuat sistem pencegahan kerusakan data dan Informasi. (3) Pengelolaan keamanan dan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Cyber Security Incident Response Team Badan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 16

(1) Dalam mendukung Pengelolaan sistem dibutuhkan dan dibentuk tim kerja yang terdiri atas narahubung Instansi Terkait dan Instansi Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan. (2) Mekanisme hubungan kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20