PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor 1 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Keamanan Laut adalah instrumen perencanaan program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Keamanan Laut yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. Pengusul adalah pimpinan tinggi madya yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Keamanan Laut. 5. Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut Bakamla adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan INDONESIA dan Wilayah Yurisdiksi INDONESIA. 6. Kepala Bakamla adalah pimpinan Bakamla yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla. (2) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Kepala Bakamla. (3) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada: a. program legislasi nasional; b. program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH; c. program penyusunan peraturan PRESIDEN; dan d. rencana strategis Bakamla.

Pasal 5

(1) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. judul rancangan Peraturan Perundang-undangan; b. ruang lingkup pengaturan; dan c. Pengusul. (3) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh Kepala Bakamla.

Pasal 6

(1) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun berdasarkan usulan Pengusul yang disampaikan paling lambat bulan Agustus tahun berjalan untuk ditetapkan sebagai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla tahun berikut. (2) Usulan Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (3) Usulan Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat penyampaian usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla yang disertai dengan naskah urgensi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (4) Naskah urgensi penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. judul rancangan; b. dasar hukum penyusunan; c. latar belakang penyusunan; d. pokok pengaturan; dan e. inventarisasi peraturan perundang-undangan. (5) Surat penyampaian usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla dan naskah urgensi penyusunan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

(1) Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diinventarisasi dan diverifikasi oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan Bakamla yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Bakamla menjadi Program Penyusunan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla tahun berikutnya. (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan November tahun berjalan.

Pasal 8

(1) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan oleh Kepala Bakamla. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan perubahan oleh Pengusul yang disampaikan kepada Kepala Bakamla. (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Kepala Bakamla untuk MENETAPKAN perubahan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla.

Pasal 9

(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla dapat dilaksanakan terhadap rancangan yang tidak terdapat dalam Program Penyusunan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla. (2) Dalam hal Pengusul mengajukan usulan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di luar Program Penyusunan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusul mengajukan permohonan penyusunan kepada Kepala Bakamla. (3) Usulan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan draft awal Peraturan Perundang- undangan dan keterangan awal. (5) Keterangan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. judul rancangan Peraturan Perundang-undangan; b. dasar hukum penyusunan; c. latar belakang penyusunan; d. pokok pengaturan; dan e. target waktu penyusunan. (6) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dan diselesaikan dalam tahun berjalan.

BAB III

PENYUSUNAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas penyusunan: a. rancangan UNDANG-UNDANG; b. rancangan PERATURAN PEMERINTAH; c. rancangan peraturan PRESIDEN; dan d. rancangan peraturan badan. (2) Rancangan UNDANG-UNDANG, rancangan PERATURAN PEMERINTAH, dan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c merupakan rancangan peraturan yang akan dibahas dalam rapat panitia antarkementerian dan/atau panitia antarnonkementerian.

Pasal 11

Koreksi

(1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh Pengusul. (2) Pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kelompok kerja penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla. (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bakamla. (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. unit organisasi Pengusul; b. unit organisasi terkait; c. unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan d. pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang- undangan. (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, peneliti, dan/atau akademisi yang menguasai muatan rancangan Peraturan Perundang- undangan yang sedang disusun. (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyusun dan menyiapkan: a. naskah akademik untuk UNDANG-UNDANG; atau b. naskah urgensi untuk Peraturan Perundang- undangan selain UNDANG-UNDANG di lingkungan Bakamla.

Pasal 12

(1) Pengusul sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (1) menyampaikan rancangan Peraturan Perundang- undangan yang telah disusun oleh kelompok kerja penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengharmonisasian rancangan Peraturan Perundang- undangan di lingkungan Bakamla dengan melibatkan perwakilan Pengusul dan pihak yang terlibat dalam penyusunan serta kementerian/lembaga terkait. (3) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk: a. menyelaraksan rancangan Peraturan Perundang- undangan dengan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, dan UNDANG-UNDANG lain serta dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; dan b. menghasilkan kesepakatan internal terhadap subtansi yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.

Pasal 13

(1) Terhadap rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Kepala Bakamla mengoordinasikan pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. (2) Pembentukan panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pelaksanaan rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Rancangan peraturan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan rancangan hasil rapat panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Koreksi

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 012 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 2010), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2025 KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, Œ IRVANSYAH Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж FORMAT PENYAMPAIAN USULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEAMANAN LAUT ……………………………………………………………………….. NOTA DINAS Nomor : /HK.01/……./…….. Yth : (Pimpinan Tinggi Madya yang Menyelenggarakan Fungsi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan) Dari : (Pimpinan Tinggi Madya yang Mengusulkan Penyusunan Peraturan Perundang- undangan) Perihal : Penyampaian Usulan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla Tanggal : …………………………………….. Lampiran : …………………………………….. Dengan hormat, ………………………………………..………………………………………..……..………………………… ………..………………………………………..………………………………………………………………..……… ………………………………............................................................................................................................ Usulan daftar penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : 1. ……………………………………….. 2. ……………………………………….. 3. Dst. ………………………………………..………………………………………..…..…………………………… ………..………………………………………..…………………………… LAMPIRAN PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Nama Pangkat/Golongan FORMAT NASKAH URGENSI KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA, ttd. IRVANSYAH JUDUL RANCANGAN PERATURAN 1. Dasar hukum penyusunan Landasan yuridis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, pembentukan, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Bakamla. Dasar hukum ini memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku. 2. Latar belakang penyusunan a. Urgensi Urgensi memuat mengenai alasan perlunya rancangan peraturan perundang- undangan ini disusun. b. Tujuan Tujuan yaitu memuat mengenai apa tujuan yang hendak dicapai dari pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. 3. Pokok pengaturan Pada bab ini mengatur mengenai pokok pengaturan peraturan perundang- undangan yang akan disusun. Selanjutnya mengenai pokok pengaturan pada dasarnya memuat: a. Ketentuan umum (memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa); b. Materi yang akan diatur; dan/atau c. Lampiran (apabila diperlukan) 4. Inventarisasi peraturan perundang-undangan Memuat peraturan perundang-undangan terkait secara vertikal dan horizontal. Inventarisasi peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur sehingga dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta untuk menghindari terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Nama Pangkat/Gol. Ruang

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24