Koreksi Pasal 8

(1) Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan perubahan dan ditetapkan oleh Kepala Bakamla. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan perubahan oleh Pengusul yang disampaikan kepada Kepala Bakamla. (3) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianalisis oleh pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (4) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan Kepala Bakamla untuk MENETAPKAN perubahan Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla.