Koreksi Pasal 4

(1) Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Bakamla. (2) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan Kepala Bakamla. (3) Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada: a. program legislasi nasional; b. program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH; c. program penyusunan peraturan PRESIDEN; dan d. rencana strategis Bakamla.