KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang DEWAN RISET NASIONAL

KEPPRES Nomor 94 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Dewan Riset Nasional (disingkat DRN) yang berkedudukan di Ibukota Negara adalah lembaga non-struktural yang membantu pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta perumusan dan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai tuntutan zaman; (2) Dewan Riset Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN selaku Kepala Pemerintahan. Bagian Pertama Tugas pokok

Pasal 2

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Susunan organisasi DRN terdiri atas: Ketua : Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketua Harian : Ditunjuk oleh Ketua dari salah seorang anggota DRN. Sekretaris Jenderal: Dipilih dari salah seorang anggota DRN dan bekerja penuh waktu. Anggota : Pakar yang berasal dari organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi, pejabat fungsional dan pejabat struktural lembaga penelitian dan pengembangan industriawan, lembaga swadaya masyarakat dan Dewan Riset Daerah.

Pasal 5

Koreksi

Ketua mempunyai tugas memimpin DRN sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Ketua mempunyai fungsi: a. MENETAPKAN rencana kerja DRN dalam rangka penyusunan prioritas utama nasional di bidang riset dan teknologi; b. MENETAPKAN pedoman pelaksanaan penyiapan perumusan prioritas utama nasional di bidang riset dan teknologi; c. menyelenggarakan dan membina kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya di dalam dan di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok DRN sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Ketua Harian mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRN.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ketua Harian mempunyai tugas: a. menyelenggarakan rapat kerja DRN dalam rangka pelaksanaan tugas; b. menyelenggarakan dan membina kerja sama dengan staf Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun dalam lingkungan Perguruan Tinggi Swasta, dan luar negeri; c. melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 9

Sekretaris Jenderal memimpin sekretaris dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan keadministrasian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRN serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Sekretaris Jenderal mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja DRN, serta penyusunan laporan berkala; b. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keadministrasian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Ketua, Ketua Harian, dan Anggota; c. memberikan dukungan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DRN; d. membantu menyelenggarakan dan membina kerja sama dengan staf Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan Badan/Lembaga yang bergerak dalam bidang riset, ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen maupun dalam lingkungan Perguruan Tinggi, Swasta, dan Luar Negeri; e. melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh staf sekretariat yang bersatuan administrasi pangkal pada Kantor Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan staf profesional yang bekerja penuh waktu.

Pasal 12

(1) Anggota DRN terdiri atas anggota inti dan anggota; (2) Anggota inti berjumlah 40 orang, mewakili bidang ilmu dan kepakaran, yang bertugas merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji oleh Panitia Ad Hoc; anggota inti harus mempunyai wawasan dan berpengalaman dalam manajerial keilmuan; (3) Anggota berjumlah sekitar 260 orang, yang terdiri dari kepala lembaga penelitian dan pengembanga ex-officio, ketua Dewan Riset Daerah ex-officio, pakar-pakar dari perguruan tinggi, organisasi profesi ilmiah, para staf Menteri yang bertanggung jawab di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, industriawan, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok masyarakat lainnya; (4) Anggota DRN mempunyai masa bakti selama 5 (lima) tahun dan rapat diangkat kembali.

Pasal 13

Kriteria keanggotaan DRN: a. Warga Negara INDONESIA; b. Mempu memberikan pemikiran serta memiliki semangat untuk memberdayakan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan nasional; c. Menjunjung tinggi profesionalisme dan berakhlak luhur; d. Mampu menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas-tugas DRN.

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang DEWAN RISET NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20