Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 tentang PENETAPAN ...

Pasal 5

(1) Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Puncak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi rencana alokasi peruntukan ruang berdasarkan fungsi sebagai berikut : a. Kawasan Lindung yang terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, dan areal lindung lainnya di luar hutan; b. Kawasan Penyangga yang terdiri dari peruntukan ruang untuk perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi terbatas; c. Kawasan Budidaya Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk tanaman tahunan, tanaman pangan lahan kering dan tanaman pangan lahan basah; d. Kawasan Budidaya non Pertanian yang terdiri dari peruntukan ruang untuk pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan, industri dan pariwisata. (2) Rencana alokasi peruntukan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan arahan dominasi peruntukan ruang secara optimal, serasi, seimbang, dan lestari untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun dan dengan Keputusan PRESIDEN dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. (3) Perincian lebih lanjut mengenai penjabaran fungsi kawasan ke dalam jenis peruntukan ruang dan lokasi adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan PRESIDEN ini, dan merupakan peruntukan dominasi untuk tingkat Rencana Umum Tata Ruang.

Pasal 6

(1) Hutan Lindung dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap guna kepentingan hidro orologi yaitu pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah untuk hutan lindung yang bersangkutan dan wilyah yang dipengaruhi di sekitarnya; (2) Hutan Suaka Alam dibina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwanya, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata, dan bagi pembangunan pada umumnya. (3) Areal Lindung di luar kawasan hutan lindung dibina dan dipertahankan dengan tutupan vegetasi tetap untuk kepentingan hidro orologis, mencegah banjir dan erosi serta untuk pertukaran udara segar. (4) Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam dan Areal Lindung di Luar Kawasan hutan lindung sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora, dan fauna yang di dalamnya tidak diperkenankan adanya budidaya.

Pasal 7

(1) Kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi penyangga yang dapat berfungsi lindung dan budidaya terbatas sebagai pembatas antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan berperan untuk menunjang terjaminnya fungsi pada kawasan lindung guna mengendalikan perkembangan fungsi pada kawasan lindung guna mengendalikan perkembang an fungsi budidaya. (2) Peruntukan ruang dan penyelenggaraan perkebunan teh, tanaman tahunan dan hutan produksi terbatas pada kawasan penyangga sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan PRESIDEN ini dilakukan dengan memperhatikan sebesarbesarnya asas konservasi tanah dan air.

Pasal 8

(1) Peruntukan ruang dan penyelenggaraan budidaya pertanian tanaman tahunan, tanaman pangan lahan kering, dan tanaman pangan lahan basah pada Kawasan Budidaya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan PRESIDEN ini dilakukan dengan memperhatikan sebesarbesarnya asas konservasi tanah dan air. (2) Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperkenankan untuk mengadakan konversi jenis tanaman dengan tanaman yang nilai ekonominya lebih tinggi, dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan nilai konservasi tanah dan air dari jenis tanaman semula. (3) Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diutamakan untuk membina dan mengelola areal yang keadaan dan sifat fisik tanahnya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi bagi tanaman palawija dan hortikultura dengan sistem pengelolaan tanah kering. (4) Dalam melaksanakan budidaya pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk membina dan mengelola areal yang keadaan dan sifat fisik tanahnya mempunyai tingkat kesesuaian yang tinggi untuk tanaman utama padi dengan memperhatikan sistim pengeliolaan air yang effektif dan efisien, baik yang pengairannya dilakukan secara gilir musim atau terus menerus sepanjang tahun.

Pasal 9

Dalam kawasan Budidaya Pertanian dapat dibudidaya kan usaha peternakan dan perikanan.

Pasal 10

Apabila dalam Kawasan Penyangga dan Kawasan Budidaya Pertanian telah terdapat batas- batas yang berdasarkan peraturan telah dinyatakan sebagai tanda batas kehutanan, maka areal yang telah dibatasi dengan tanda batas dimaksud harus tetap merupakan hutan.

Pasal 11

(1) Kegiatan-kegiatan yang berada dalam Kawasan Budidaya non Pertanian dikembangkan dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air, serta memperhatikan batas ambang pencemaran udara dan air; (2) Pengembangan permukiman perkotaan dan pedesaan dilakukan dengan memperhatikan pola tata hijau guna menjamin adanya pertukaran udara segar di lingkungan pemukiman tersebut. (3) Peruntukan ruang untuk industri selain harus memperhatikan asas konservasi tanah dan air juga memperhatikan nilai batas ambang pencemaran udara serta air, dan diutamakan industri yang tidak banyak menggunakan air. (4) Pengembangan Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air, serta sesuai dengan potensi setempat, baik fisik maupun sosial budaya, yang mempunyai ciri-ciri menarik dan dapat dimanfaatkan untuk pariwisata. (5) Pengembangan Pariwisata dilakukan dengan memperhatikan asas konservasi tanah dan air, serta sesuai dengan potensi setempat, baik fisik maupun sosial budaya, yang mempunyai ciri-ciri menarik dan dapat dimanfaatkan untuk pariwisata.

Pasal 12

Dalam Kawasan Puncak tidak diperkenankan menggali dan mengambil tanah, pasir, dan batu yang dapat merusak keseimbangan lingkungan.

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 tentang PENETAPAN RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PUNCAK

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21