KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998 tentang BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPPRES Nomor 197 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BATAN, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN. (2) BATAN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BATAN mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang nuklir dan melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir.

Pasal 3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Susunan organisasi BATAN terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan; d. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir; e. Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa; f. Deputi … f. Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir.

Pasal 5

Koreksi

Kepala mempunyai tugas : a. memimpin BATAN sesuai dengan tugas yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah serta membina sumber daya BATAN agar berdaya guna dan berhasil guna; b. merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan program ketenaganukliran secara nasional; c. membina dan melaksanakan kerjasama di bidang ketenaganukliran dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BATAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 7 …

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program tenaga nuklir; b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; c. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis serta pengamanan keselamatan instalasi nuklir.

Pasal 9

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 10 …

Pasal 10

Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan mempunyai tugas membina, merencanakan dan melaksanakan program penelitian dasar dan terapan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Penelitian Dasar dan Terapan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penelitian dasar dan terapan; b. pelaksanaan penelitian dasar dan terapan dalam rangka pengembangan pemanfaatan teknologi isotop dan radiasi, keselamatan radiasi dan biomedika nuklir, teknologi maju, teknik nuklir dan ilmu pengetahuan dan teknologi bahan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala; c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang penelitian dasar dan terapan.

Pasal 12

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 13 …

Pasal 13

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir mempunyai tugas membina, merencanakan dan melaksanakan program pengembangan teknologi dan energi nuklir.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir; b. pelaksanaan pengembangan teknologi dan energi nuklir dalam rangka pengembangan pemanfaatan energi nuklir, teknologi keselamatan nuklir, sistem reaktor maju, teknologi reaktor riset dan teknologi informatika dan komputasi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala; c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan teknologi dan energi nuklir.

Pasal 15

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pasal 16 …

Pasal 16

Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa mempunyai tugas membina, merencanakan dan melaksanakan program pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa; b. pelaksanaan pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa dalam rangka pengembangan pemanfaatan perangkat nuklir, radioisotop dan radiofarmaka, bahan galian nuklir, teknologi bahan bakar nuklir dan daur ulang, dan pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala; c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan teknologi daur bahan nuklir dan rekayasa.

Pasal 18

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir mempunyai tugas membina, merencanakan dan melaksanakan program pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir; b. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir melalui pembinaan manajemen dan bina industri, pengkajian pengembangan ilmu ... ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir, pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan kerjasama kajian teknologi pengamanan nuklir serta standardisasi dan jaminan mutu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala; c. pengendalian terhadap kebijaksanaan teknis di bidang pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998 tentang BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27