KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPPRES Nomor 16 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 1

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum, dibentuk Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU. (2) KPU adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, berkedudukan di Ibukota Negara. (3) KPU bertanggungjawab kepada PRESIDEN.

Pasal 2

BAB II

SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pasal 11

Koreksi

Pada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk Sekretariat Umum yang merupakan Badan Pemerintah. Pasal 12 …

Pasal 12

Koreksi

Sekretariat Umum KPU bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Umum KPU menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi yang meliputi pemberian dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 14

(1) Sekretariat Umum KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum. (2) Sekretaris Umum dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Umum.

Pasal 15

(1) Tugas Sekretaris Umum KPU adalah : a. membantu KPU dalam melaksanakan tugasnya; b. memimpin kegiatan Sekretariat Umum KPU; c. mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan Biro-biro; d. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; e. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPU; e. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua KPU. (2) Sekretaris … (2) Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua KPU dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

(1) Tugas Wakil Sekretaris Umum KPU adalah : a. membantu Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya untuk bidang tugas yang ditentukan, serta mengkoordinasikan Biro-biro; b. mewakili Sekretaris Umum KPU apabila Sekretaris Umum KPU berhalangan melaksanakan tugasnya; c. memberikan saran dan pendapat kepada Sekretaris Umum KPU. (2) Wakil Sekretaris Umum KPU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum KPU.

Pasal 17

(1) Sekretariat Umum KPU terdiri dari Biro-biro. (2) Biro-biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bagian-bagian. (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sub Bagian-sub bagian. Pasal 18 …

Pasal 18

(1) Biro dipimpin oleh Seorang Kepala Biro. (2) Bagian dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian. (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dapat dibantu oleh seorang Wakil Kepala Biro. (2) Pada Sekretariat Umum KPU diangkat seorang Bendaharawan.

Pasal 20

(1) Biro-biro pada Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri dari : a. Biro Perencanaan; b. Biro Hukum; c. Biri Hubungan Masyarakat; d. Biro Keuangan; e. Biro Umum; f. Biro Perlengkapan; g. Biro Perhubungan; h. Biro Pengamanan; i. Biro Pengawasan; j. Biro Pengolahan Data dan Pengendalian Informasi. (2) Bagian ... (2) Bagian dan Sub Bagian pada Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata kerja Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

(1) Sekretaris Umum dan Wakil Sekretaris Umum KPU, diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Dalam Negeri. (2) Kepala Biro, Wakil Kepala Biro, Kepala Bagian dan Bendaharawan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Sekretaris Umum KPU. (3) Kepala Sub Bagian dan pegawai lainnya, diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Umum KPU atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

Jabatan di lingkungan Sekretariat Umum KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (1) adalah Jabatan Struktural dengan eselon sebagai berikut : a. Sekretaris … a. Sekretaris Umum adalah Jabatan Eselon Ia; b. Wakil Sekretaris Umum adalah Jabatan Eselon Ib; c. Kepala Biro adalah Jabatan eselon IIa; d. Wakil Kepala Biro adalah Jabatan Eselon IIb; e. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa; f. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PENETAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB II

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

BAB III

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28