Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

UU Nomor 8 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Ketiga

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

Article 7

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah kepaniteraan dan sekretariat jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. 6. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, yang berbunyi sebagai berikut:

Article 7A

Article 51A

Correction

(1) Permohonan pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 harus memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31. (2) Uraian . . . (2) Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan pengujian UNDANG-UNDANG meliputi: a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya UNDANG-UNDANG yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian; dan c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. (3) Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian formil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa pembentukan UNDANG-UNDANG dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UNDANG-UNDANG berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan c. menyatakan UNDANG-UNDANG tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (5) Dalam . . . (5) Dalam hal Permohonan pengujian berupa Permohonan pengujian materiil, hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi: a. mengabulkan Permohonan pemohon; b. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UNDANG-UNDANG dimaksud bertentangan dengan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan c. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UNDANG-UNDANG dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 26. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 57 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

BAB Ketiga

Article 7

Article 7A

BAB Ketiga

Article 7

Article 7A

Article 7B

Article 8

Article 10

Article 15

Article 23

Article 26

Article 27A

Article 27B

Article 32

Article 33A

Article 34

Article 35

Article 35A

Article 41

Article 42A

Article 45A

Article 48A

Article 50A

Article 51A

Article 57

Article 59

Article 60

Article 79

Article 87

Article II