UU

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara

UU Nomor 21 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Ruang Udara adalah ruang yang mengelilingi dan melingkupi seluruh permukaan bumi yang mengandung udara yang bersifat gas. 2. Pengelolaan Ruang Udara adalah kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawas€rn Ruang Udara. 3. Wilayah Udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan INDONESIA sebagai suatu negara kepulauan. 4. Pesawat . . . 3 4. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, teteFi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 5. Pesawat Udara Sipil INDONESIA adalah pesawat Udara yang digunalan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran INDONESIA dan tanda kebangsaan INDONESIA, termasuk pesawat udara sipil asing yang disewa tanpa awak Pesawat Udara dan/atau dioperasikan oleh operator penerbangan INDONESIA. 6. Pesawat Udara Sipil Asing adalah Pesawat Udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang memiliki tanda pendaftaran asing dan tanda kebangsaan asing. 7. Pesawat Udara Negara INDONESIA adalah pesawat Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, kepabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegalan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Pesawat Udara Negara Asing adalah pesawat Udara yang dioperasikan sebagai Pesawat Udara negara oleh pemerintah negara asing. 9. Wahana Udara adalah setiap mesin atau alat selain Pesawat Udara, yang menggunakan Ruang Udara sebagai tempat dan/atau media gerak. 1O. Wahana Udara Sipil INDONESIA adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran INDONESIA, tanda kebangsaan INDONESIA, dan/ atau yang dioperasikan oleh operator INDONESIA untuk menyelenggarakan kegiatan sipil. 11. Wahana Udara Negara INDONESIA adalah Wahana Udara yang digunakan oleh Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, kepabeanan, dan instansi pemerintah tertentu untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan kedaulatan, penegakan hukum, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Wahana . . . SK No2488ll A 12. Wahana Udara Sipil Asing adalah Wahana Udara yang mempunyai tanda pendaftaran asing, tanda kebangsaan asing, dan/ atau yang dioperasikan oleh operator asing untuk menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan sipil. 13. Wahana Udara Negara Asing adalah Wahana Udara yang dioperasikan sebagai Wahana Udara negara oleh pemerintah negara asing. 14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Setiap Orang adalah perseorangan, termasuk korporasi.

BAB II

LINGKUP RUANG UDARA

Article 4

Correction

Ruang Udara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG ini meliputi: a. Wilayah Udara; b. Ruang Udara internasional; dan c. Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya.

Article 5

Correction

Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdaulat penuh dan eksklusif atas Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.

Article 6

(1) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a memiliki batas: a. vertikal; dan b. lateral. (2) Batas . . . (21 Batas vertikal Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a setinggi 110 (seratus sepuluh) kilometer yang diukur dari permukaan laut. (3) Batas lateral Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Article 7

(1) Wilayah Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan wilayah yang diperuntukkan: a. Pesawat Udara Sipil INDONESIA; b. Pesawat Udara Negara INDONESIA; c. Wahana Udara Sipil INDONESIA; dan d. Wahana Udara Negara INDONESIA. (21 Wilayah Udara selain diperuntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga dapat dipergunakan a. Pesawat Udara Sipil Asing berjadwal; b. Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal; c. Wahana Udara Sipil Asing; d. Pesawat Udara Negara Asing; dan e. Wahana Udara Negara Asing. (3) Penggunaan Wilayah Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin untuk memasuki Wilayah Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupalan Ruang Udara yang terletak di luar Wilayah Udara dan di luar Wilayah Udara negara lain. l2l Ruang Udara internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ruang Udara internasional di atas wilayah yurisdiksi INDONESIA; dan b. Ruang Udara internasional di atas laut bebas yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan oleh organisasi penerbangan sipil internasional kepada Pemerintah. Pasal 9...

Article 9

Ruang Udara negara lain yang didelegasikan pelayanan navigasi penerbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan Wilayah Udara negara lain yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada Pemerintah.

BAB V

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Article 46

Correction

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara, dilaksanakan berdasarkan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam UNDANG-UNDANG ini.

Article 47

Correction

(l) Penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara dilakukan oleh: a. penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA; b. penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penerbangan; dan/ atau c. penyidik perwira Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara. (21 Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan. Pasal 48...

Article 48

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang: a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; b. menerima laporan dan/atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; d. memeriksa, menangkap, membawa, dan/ atau menahan Pesawat Udara, Wahana Udara, dan/ atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; e. meminta keterangan dan/ atau bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; f. memotret dan/ atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, Pesawat Udara, Wahana Udara, dan/atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; h. mengambil sidik jari dan identitas orang yang terkait dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; i. menggeledah Pesawat Udara, Wahana Udara, dan tempat tertentu yang diduga adanya tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; j. menyita barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan/ atau hasil tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; l. mendatangkan ahli yang diperlukan yang terkait dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Ruang Udara; m. menghentikan proses penyidikan; dan n. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 49... HTES|DEN

Article 49

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (l ) huruf a dan huruf b melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyidik perwira Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pada: a. kawasan udara terlarang; b. kawasan udara terbatas yang ditetapkan untuk instalasi militer dan area untuk aktivitas militer; c. kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara; dan d. memasuki Wilayah Udara b"gi Pesawat Udara Sipil Asing yang tidak berjadwal atau Wahana Udara Sipil Asing tanpa izin yang dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan penyidik pegawai negeri sipil.

Article 50

(1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Penyidik perwira Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasat 47 ayat (1) huruf c memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. (4) Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan. . . (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan penyidik perwira Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam PasaT 47 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional INDONESIA.

Article 51

Penuntutan atas tindak pidana terhadap ketentuan UNDANG-UNDANG ini dilakukan oleh jaksa yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri tempat Pesawat Udara dan/atau Wahana Udara didaratkan.

Article 52

Peradilan atas tindak pidana terhadap ketentuan UNDANG-UNDANG ini dilakukan oleh pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pesawat Udara dan/ atau Wahana Udara didaratkan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Article 53

Correction

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (21 dan memasuki dan/ atau menggunakan kawasan udara terlarang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Article 54

Correction

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara atau Wahana Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan memasuki dan/ atau menggunakan kawasan udara terbatas tanpa memiliki izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.O00.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 55. . .

Article 55

Setiap Orang yang membuat halangan atau melakukan kegiatan lain yang membahayakan di kawasan keselamatan operasi penerbangan di pangkalan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.0O0.O00.000,00 (dua miliar rupiah).

Article 56

Setiap Orang yang mengoperasikan Pesawat Udara Sipil Asing tidak berjadwal atau Wahana Udara Sipil Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4L ayat (1) huruf b dan huruf c memasuki Wilayah Udara tanpa memiliki izin Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.O00.O0O,00 (lima miliar rupiah).

Article 57

Setiap Orang yang melakukan aktivitas di Wilayah Udara tanpa memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukkan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.O00.0O0,00 (tiga miliar rupiah).

Article 58

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap korporasi, pengurus korporasi yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi, berupa pidana denda dengan tambahan pemberatan I / 3 (sepertiga) dari pidana denda yang dijatuhkan. BABVII ...

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ruang Udara

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

BAB IV

Article 45

BAB V

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

BAB VI

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

BAB VII

Article 59

Article 60

BAB VIII

Article 61

Article 62

Article 63