PP

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang LALULINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API

PP Nomor 81 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

PENGOPERASIAN KERETA API

Article 10

(1) Pengoperasian kereta api dilaksanakan oleh badan penyelenggara. (2) Dalam pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, kenyataannya dan kelangsungan pelayanan.

Article 11

(1) Badan Penyelenggara menyusun dan MENETAPKAN rencana pengoperasian kereta api dan disampaikan kepada Menteri. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (3) Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memerintahkan badan penyelenggara untuk mengoperasikan kereta api di luar rencana pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan tetap memperhatikan keselamatan operasi kereta api.

Article 12

Badan penyelenggara wajib mengangkut penumpang dan atau barang yang telah memenuhi syarat-syarat umum angkutan.

Article 13

(1) Dalam pengoperasian kereta api, badan penyelenggara wajib mengumumkan kepada masyarakat jadwal perjalanan kereta api dan tarif angkutan penumpang atau perubahannya. (2) Badan penyelenggara diwajibkan: a. mengumumkan di stasiun dan atau di kereta api apabila terjadi pembatalan, penundaan keberangkatan keterlambatan, atau pengalihan pelayanan lintas kereta api; b. mematuhi jadwal keberangkatan kereta api.

Article 14

Badan penyelenggara dalam menyelenggarakan angkutan kereta api wajib: a. mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas; b. memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya terjangkau oleh masyarakat; c. mewujudkan keterpaduan baik intra maupun antar moda transportasi; d. menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas-lintas yang telah ditetapkan baik atas kemampuan sendiri atau melalui kerjasama dengan badan hukum INDONESIA lainnya.

Article 15

Penumpang dan atau pengirim barang berhak: a. memperoleh pelayanan sesuai tingkat pelayanan yang disepakati dalam karcis atau surat angkutan; b. memperoleh palayanan dalam batas-batas kelayakan sesuai kemampuan badan penyelenggara selama menunggu keberangkatan apabila terjadi keterlambatan; c. memperoleh pengembalian biaya angkutan apabila terjadi pembatalan keberangkatan; d. diangkut sampai di tempat tujuan, apabila kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan tanpa dipungut biaya tambahan; e. memperoleh ganti rugi terhadap kerusakan dan kehilangan barang sesuai perjanjian angkutan.

Article 16

(1) Terhadap setiap gangguan operasi atau kecelakaan yang mengkibatkan: a. korban jiwa; b. kerusakan yang cukup besar pada prasarana dan sarana kereta api; c. terhentinya operasi kereta api selama 24 jam atau lebih, harus dilakukan penelitian untuk menentukan sebab-sebab terjadinya gangguan atau kecelakaan tersebut. (2) Penelitian terhadap gangguan operasi kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang dibentuk oleh Menteri.

Article 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan mengenai pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Peraturan ini diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB V

ANGKUTAN BARANG DENGAN KERETA API

Article 22

(1) Angkutan barang dengan kereta api dapat dilayani dengan: a. kereta api barang berjadwal; b. kereta api tidak berjadwal. (2) Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari: a. barang umum; b. barang khusus; c. barang berbahaya.

Article 23

(1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, diklasifikasikan atas: a. barang aneka; b. barang curah; c. barang cair; d. kiriman pos; e. tumbuh-tumbuhan; f. hewan; g. peti kemas; h. kendaraan; i. jenazah. (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. pemuatan, pembongkaran dan penyusunan barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasinya; b. keselamatan dan keamanan barang yang diangkut; c. gerbong dan atau kereta bagasi yang digunakan sesuai dengan klasifikasi barang yang diangkut.

Article 24

(1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, diklasifikasikan atas: a. barang yang memerlukan fasilitas pendingin; b. barang dan atau alat berat. (2) Angkutan barang umum dan barnag khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan: a. pemuatan, pembongkaran dan susunan barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan klasifikasinnya; b. keselamatan dan keamanan barang yang diangkut; c. gerbong yang digunakan sesuai dengan klasifikasi barang yang diangkut.

Article 25

(1) Angkutan barang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c diklasifikasikan atas angkutan bahan: a. mudah meledak; b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu; c. cairan mudah menyala; d. padatan mudah menyala; e. oksidator, peroksida organik; f. racun dan bahan yang mudah menular; g. radio aktif; h. korosif; i. berbahaya lain. (2) Kereta api yang digunakan untuk mengangkut bahan berbahaya harus: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut; b. diberi tanda-tanda tertentu sesuai bahan berbahaya yang diangkut; c. disertai petugas yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai sifat bahan berbahaya yang diangkut.

Article 26

(1) Badan penyelenggara mempunyai hak untuk menahan barang yang diangkut dengan kereta api, apabila pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang telah ditetapkan sesuai perjanjian angkutan. (2) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui barang-barang tersebut dapat dijual secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi kewajiban pengirim dan atau penerima barang.

Article 27

Barang-barang yang tidak bertuan disimpan oleh badan penyelenggara dan setelah lewat waktu sesuai perjanjian angkutan dapat dijual secara lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dimusnahkan apabila sifatnya berbahaya atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya.

Article 28

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkutan barang dengan kereta api sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH ini diatur dengan Keputusan Menteri.