Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

PP Nomor 35 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kesatu

Pemberian Kompensasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

BAB Kesatu

A Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme

Article 18A

(1) Korban tindak pidana terorisme berhak memperoleh Kompensasi. (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya. (3) Dalam hal Korban tindak pidana terorisme, Keluarga, atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh kuasanya. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK.

Article 44M

Correction

(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44I ayat (1) huruf d diberikan oleh LPSK kepada Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA. (2) Permohonan untuk memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA, Keluarga, atau ahli warisnya. (3) Permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA di atas kertas bermeterai cukup kepada LPSK. (4) Dalam hal Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA, Keluarga, atau ahli warisnya menunjuk kuasa, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh kuasanya. (5) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA; b. identitas ahli waris, Keluarga, atau kuasanya, jika permohonan tidak diajukan oleh Korban; c. uraian tentang peristiwa terjadinya tindak pidana terorisme; dan d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita. (6) Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan melampirkan: a. fotokopi identitas Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. surat keterangan dari Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah Korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme; d. fotokopi surat kematian dari pejabat yang berwenang, jika Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA meninggal dunia; e. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga; f. surat keterangan waris yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, jika permohonan diajukan oleh ahli waris; dan g. surat kuasa khusus, jika permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Warga Negara INDONESIA yang menjadi Korban tindak pidana terorisme di luar wilayah negara Republik INDONESIA, kuasa Keluarga, atau kuasa ahli waris. (7) Dalam hal di negara tempat terjadinya tindak pidana terorisme tidak menggunakan istilah tindak pidana terorisme, penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c oleh Perwakilan Republik INDONESIA di Luar Negeri dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (8) LPSK melakukan pemeriksaan administratif dan substantif terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penghitungan besaran, dan pemberian Kompensasi diatur dengan Peraturan LPSK.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN

BAB Kesatu

BAB Kesatu

Article 18A

BAB Kesatu

BAB Kesatu

Article 18A

Article 18B

Article 18C

Article 18D

Article 18E

Article 18F

Article 18G

Article 18H

Article 18I

Article 18J

Article 18K

Article 18L

Article 18M

Article 18N

Article 180

Article 18P

Article 18Q

Article 18R

Article 37

Article 37A

Article 44

Article 44A

Article 44B

Article 44C

Article 44D

Article 44E

Article 44F

Article 44G

Article 44H

Article 44I

Article 44J

Article 44K

Article 44L

Article 44M

Article 44N

Article 440

Article 44P

Article 44Q

Article 45

Article II