PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Kota Singkawang

PERDA Nomor 2 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Singkawang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. JDIH Kota Singkawang 5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modal nya milik Daerah dan BUMD berbentuk Perseroan Daerah sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 6. Perusahaan perseroan Daerah yang selanjutnya Perseroda adalah perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas. 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. 9. Direksi adalah organ Perseroda Kota Singkawang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda Kota Singkawang untuk kepentingan dan tujuan Perseroda Kota Singkawang serta mewakili Perseroda Kota Singkawang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 10. Komisaris adalah organ Perseroda Kota Singkawang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda Kota Singkawang. 11. Pegawai adalah Pegawai Perseroda Kota Singkawang. 12. Akte Pendirian adalah Akte Pendirian Perseroda Kota Singkawang. 13. Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal Perseroda Kota Singkawang yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya menurut besar kecilnya modal yang disetor. 14. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan Daerah yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar. 15. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham perseroan daerah. 16. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda serta perseroan terbatas lainnya. JDIH Kota Singkawang 17. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Daerah adalah Rencana Kerja dan Anggaran Peru sahaan Perseroan Daerah. 18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. 19. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan daerah atau lebih untuk menggabungkan din i dengan perseroan lain / BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dan i perseroan yang menggabungkan din i beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan din i berakhir karena hukum. 20. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan. 21. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan daerah atau lebih untuk meleburkan din i dengan cara mendirikan satu perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dani perseroan yang meleburkan din i dan status badan hukum perseroan yang meleburkan din i berakhir karena hukum. 22. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. 23. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan keuangan perseroan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perseroan.

BAB VI

MODAL

Article 7

Correction

(1) Sumber modal PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dan: a. APBD; dan/atau b. konversi dan i pinjaman. JDIH Kota Singkawang peraturan perundang- pada ayat (1) huruf d (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dan: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dan: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud meliputi: a. kapitalisasi cadangan, b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.

Article 8

(1) Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk: a. pendirian PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda); b. penambahan modal PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda); dan c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (3) Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai nil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. (4) Nilai nil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Article 9

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. JDIH Kota Singkawang (2) Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. (3) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai PT.

Article 10

(1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur pei iodalan, dan c. penugasan Pemerintah Daerah. (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda).

Article 11

(1) Pengurangan modal Daerah pada PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Daerah di bawah 51% (lima puluh satu persen). (2) Dalam menjaga kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar. (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi. (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya. JDIH Kota Singkawang

Article 12

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Article 13

(1) PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) dapat menerima hibah. (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 15

(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dan i modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh RUPS. (2) Penyertaan modal yang bersumber dan i modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB 2

RUPS

Article 22

Correction

(1) RUPS terdiri dan: a. Walikota; dan b. pemegang saham Lainnya. (2) Walikota mewakili Daerah selaku pemegang saham PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) di dalam RUPS. (3) Walikota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah. JDIH Kota Singkawang

Article 23

Correction

Walikota tidak bertanggung jawab atas kerugian PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda); dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda) secara melawan hukum.

Article 24

(1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. (2) RUPS terdiri dan i RUPS tahunan dan RUPS lainnya. (3) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan pemegang saham. (4) Segala bentuk keputusan yang diambil dalam RUPS diupayakan atas musyawarah dan mufakat. (5) Tata tertib RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama yang berpedoman kepada Akta Pendirian.

Article 25

Anggota Komisaris dapat terdiri dan unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pada awal pembentukannya dewan komisaris diangkat oleh Walikota dan disampaikan kepada DPRD dan dicantumkan dalam Akta Pendirian. Untuk pengangkatan Dewan Komisaris selanjutnya dilakukan melalui RUPS. Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan pekerjaan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda). JDIH Kota Singkawang (7) Proses pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada DPRD.

Article 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pemah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Article 27

(1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Tim/panitia seleksi berjumlah Ganjil dan paling sedikit beranggotakan: a. unsur perangkat daerah; b. unsur independen/unsur perguruan tinggi; dan c. unsur DPRD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. JDIH Kota Singkawang

Article 28

(1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris. (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Article 29

(1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dan i 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda).

Article 30

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB 2

Komisaris

Article 25

Correction

Anggota Komisaris dapat terdiri dan unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik. Pada awal pembentukannya dewan komisaris diangkat oleh Walikota dan disampaikan kepada DPRD dan dicantumkan dalam Akta Pendirian. Untuk pengangkatan Dewan Komisaris selanjutnya dilakukan melalui RUPS. Komisaris bertugas mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan pekerjaan serta memberikan nasehat kepada Direksi. Prosedur dan persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda). JDIH Kota Singkawang (7) Proses pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada DPRD.

Article 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pemah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Article 27

(1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Tim/panitia seleksi berjumlah Ganjil dan paling sedikit beranggotakan: a. unsur perangkat daerah; b. unsur independen/unsur perguruan tinggi; dan c. unsur DPRD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota. JDIH Kota Singkawang

Article 28

(1) Calon anggota Komisaris yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris. (2) Pengangkatan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (4) Dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, anggota Komisaris wajib menandatangani kontrak kinerja. (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Komisaris.

Article 29

(1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dan i 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan PT. Bangun Cahaya Singkawang (Perseroda).

Article 30

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Kota Singkawang

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

BAB VI

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 1

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

BAB Kelima

Article 13

BAB Keenam

Article 14

BAB Ketujuh

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 2

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

BAB VIII

BAB Kesatu

Article 20

Article 21

BAB 1

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 2

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 2

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB 3

BAB Kedua

BAB IX

BAB Kesatu