PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

PERBAN Nomor 3 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

METODE EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Article 5

(1) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral diselenggarakan dengan mengukur kapabilitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2) Kapabilitas penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat kematangan dari terendah sampai dengan tertinggi. (3) Tingkat kematangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. rintisan; b. terkelola; c. terdefinisi; d. terpadu dan terukur; dan e. optimum. (4) Tingkat kematangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 6

(1) Struktur penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi: a. domain; b. aspek; dan c. indikator. (2) Struktur penilaian tingkat kematangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 7

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Article 8

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan dengan kegiatan: a. penilaian mandiri; b. penilaian dokumen; dan c. penilaian interviu.

Article 9

(1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh tim penilai internal pada Instansi Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah. (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menilai tingkat kematangan dari masing-masing indikator; b. memberikan penjelasan yang diperlukan; dan c. menyampaikan bukti dukung. (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Article 10

(1) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh tim penilai Badan untuk verifikasi hasil penilaian mandiri. (2) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi tingkat kematangan hasil penilaian mandiri berdasarkan bukti dukung yang disampaikan oleh tim penilai internal.

Article 11

(1) Penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan metode tanya jawab antara tim penilai Badan dengan tim penilai internal. (2) Penilaian interviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian bukti dukung hasil penilaian mandiri.

Article 12

(1) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, penilaian penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilanjutkan dengan kegiatan penilaian visitasi. (2) Penilaian visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung oleh tim penilai Badan untuk validasi hasil penilaian mandiri.

Article 13

(1) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk oleh menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi statistik; b. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dan komunikasi; c. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan; d. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi sumber daya manusia; dan/atau e. unit kerja teknis yang menghasilkan data. (3) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan Statistik Sektoral Instansi Pusat dan /atau Pemerintahan Daerah. (4) Tugas tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 14

(1) Tim penilai Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas: a. Tim penilai Badan untuk Instansi Pusat; dan b. Tim penilai Badan untuk Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota. (2) Tim penilai Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Tim penilai Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh kepala Badan tingkat provinsi. (4) Tim penilai Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri. (5) Tugas tim penilai Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 15

(1) Hasil Penilaian Mandiri disampaikan oleh tim penilai internal kepada Kepala Badan untuk dilakukan verifikasi dan validasi. (2) Penyampaian hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui daring menggunakan aplikasi dan/atau luring dalam bentuk dokumen fisik.

Article 16

(1) Hasil verifikasi dan validasi penilaian mandiri ditetapkan menjadi hasil penilaian penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Kepala Badan. (2) Hasil penilaian penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan kepada pimpinan Instansi Pusat dan kepala Daerah. (3) Hasil penilaian penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Indeks aspek; b. Indeks domain; dan c. Indeks pembangunan statistik. (4) Hasil penilaian penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagipakaikan kepada: a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB Kedua

Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Article 7

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Article 8

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan dengan kegiatan: a. penilaian mandiri; b. penilaian dokumen; dan c. penilaian interviu.

Article 9

(1) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh tim penilai internal pada Instansi Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah. (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menilai tingkat kematangan dari masing-masing indikator; b. memberikan penjelasan yang diperlukan; dan c. menyampaikan bukti dukung. (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah provinsi; dan b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan pada Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

Article 10

(1) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan oleh tim penilai Badan untuk verifikasi hasil penilaian mandiri. (2) Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi tingkat kematangan hasil penilaian mandiri berdasarkan bukti dukung yang disampaikan oleh tim penilai internal.

Article 11

(1) Penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan metode tanya jawab antara tim penilai Badan dengan tim penilai internal. (2) Penilaian interviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meyakinkan validitas dan kesesuaian bukti dukung hasil penilaian mandiri.

Article 12

(1) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, penilaian penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilanjutkan dengan kegiatan penilaian visitasi. (2) Penilaian visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung oleh tim penilai Badan untuk validasi hasil penilaian mandiri.

Article 13

(1) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk oleh menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi statistik; b. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi teknologi informasi dan komunikasi; c. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi perencanaan; d. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi sumber daya manusia; dan/atau e. unit kerja teknis yang menghasilkan data. (3) Tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan Statistik Sektoral Instansi Pusat dan /atau Pemerintahan Daerah. (4) Tugas tim penilai internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara rinci tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 14

(1) Tim penilai Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas: a. Tim penilai Badan untuk Instansi Pusat; dan b. Tim penilai Badan untuk Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota. (2) Tim penilai Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Badan. (3) Tim penilai Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh kepala Badan tingkat provinsi. (4) Tim penilai Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan validasi hasil penilaian mandiri. (5) Tugas tim penilai Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.