KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

KEPPRES Nomor 8 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut LAN adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN serta dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Article 2

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Correction

Susunan organisasi LAN terdiri dari : a. Kepala; b. Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur; c. Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijaksanaan dan Pelayanan; d. Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara; e. Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; f. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional.

Article 5

Correction

(1) LAN dipimpin oleh seorang kepala. (2) Kepala mempunyai tugas; a. memimpin LAN sesuai dengan tugas dan fungsi LAN yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangaan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah; b. menyiapkan ... b. menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum sesuai dengan tugas dan fungsi LAN; c. MENETAPKAN kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas di bidang administrasi negara sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh PRESIDEN dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara; d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang tanggung jawab; e. membina aparatur LAN agar lebih profesional, berdaya guna dan berhasil guna.

Article 6

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala .

Article 7

Deputi I mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur negara. Pasal 8 …

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Deputi I menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur; b. penyusunan agenda kajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur; c. pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur; d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 9

Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijaksanaan dan Pelayanan, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Deputi II, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Article 10

Deputi Bidang II mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara. Pasal 11 …

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Deputi II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; b. penyusunan agenda kajian kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; c. pengkajian kebijaksanaan pengembangan sistem manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara; d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 12

Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Deputi III, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. Pasal 13 …

Article 13

Deputi III mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara.

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Deputi III menyelenggarakan fungsi; a. penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara; b. penyusunan agenda kajian kebijaksanaan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara; c. pengkajian administrasi pembangunan dan kerjasama regional; d. pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara; e. pengembangan kerjasama internasional di bidang administrasi negara; f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 15

Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Deputi IV, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Article 16

Deputi IV mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan Widyaiswara.

Article 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Deputi IV menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi Prajabatan, Administrasi Umum (ADUM), Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA), Teknis dan Fungsional; b. penyusunan telaahan rencana strategis, kebijaksanaan dan agenda pembinaan program pendidikan dan pelatihan aparatur; c. pengkajian dan pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan aparatur; d. pengendalian mutu, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta evaluasi kinerja pendidikan dan pelatihan aparatur; e. pembinaan … e. pembinaan Widyaiswara; f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Article 18

Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional, selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Deputi V, adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Article 19

Deputi V mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian, perumusan kebijaksanaan, perencanaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional.

Article 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Deputi V menyelenggarakan fungsi : a. pengkajian dan perumusan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional; b. penyusunan telaahan, rencana strategis, kebijaksanaan dan agenda pembinaan program pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional; c. penyelenggaraan … c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (SPAMEN), Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SPATI) dan Pimpinan Inti (PIMTI); d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Teknik Manajemen; e. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Keempat

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kelima

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Keenam

BAB Keenam

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Ketujuh

Article 18

Article 19

Article 20

BAB III

Article 21

BAB IV

Article 22

BAB V

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26

BAB VIII

Article 27

Article 28