UU

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

UU Nomor 8 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. 2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul. 3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. 4. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri. 6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus. 7. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah. 8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum. 9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan pelindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi. 10. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. 11. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus. 12. Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Bipih adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji. 13. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. 14. Nilai Manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan melalui penempatan dan/atau investasi. 15. Dana Efisiensi adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional penyelenggaraan Ibadah Haji. 16. Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut Bipih Khusus adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh Jemaah Haji yang akan menunaikan Ibadah Haji khusus. 17. Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPS Bipih adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. 18. Setoran Jemaah adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih. 19. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. 20. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri. 21. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut Siskohat adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan Ibadah Haji secara terpadu. 22. Kelompok Terbang yang selanjutnya disebut Kloter adalah pengelompokan rombongan Jemaah Haji Reguler berdasarkan jadwal keberangkatan penerbangan ke Arab Saudi. 23. Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 25. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 27. Hari adalah hari kerja. 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BAB II

JEMAAH HAJI

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap warga negara INDONESIA yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah. (2) Warga yang sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberangkatkan setelah memenuhi persyaratan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; b. memenuhi persyaratan kesehatan; c. melunasi Bipih; dan d. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan bagi: a. petugas penyelenggara Ibadah Haji reguler; b. pembimbing KBIHU; dan c. petugas PIHK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 6

(1) Jemaah Haji berhak: a. mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih dan nomor porsi dari Menteri; b. mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi; c. mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan; d. mendapatkan pelayanan transportasi; e. mendapatkan pelindungan sebagai Jemaah Haji INDONESIA; f. mendapatkan identitas haji dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan Ibadah Haji; g. mendapatkan asuransi jiwa sesuai dengan prinsip syariat; h. mendapatkan pelayanan khusus bagi Jemaah Haji penyandang disabilitas; i. mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji; j. memilih PIHK untuk Jemaah Haji Khusus; dan k. melimpahkan nomor porsi kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga dengan alasan meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan Jemaah Haji. (2) Pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Jemaah Haji berkewajiban: a. mendaftarkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Reguler; b. mendaftarkan diri ke PIHK pilihan jemaah yang terhubung dengan Siskohat bagi Jemaah Haji Khusus; c. membayar Bipih yang disetorkan ke BPS Bipih; d. melaporkan diri ke kantor Kementerian Agama di kabupaten/kota bagi Jemaah Haji Khusus melalui PIHK; dan e. memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 8

(1) Jemaah Haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji INDONESIA. (2) Kuota haji INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. (3) Kuota haji INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kuota: a. haji reguler; dan b. haji khusus. (4) Kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas kuota: a. Jemaah Haji; dan b. petugas haji. (5) Kuota haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas kuota: a. Jemaah Haji Khusus; dan b. petugas haji khusus. (6) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

Pasal 9

(1) Dalam hal terdapat penambahan kuota haji INDONESIA setelah Menteri MENETAPKAN kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri MENETAPKAN kuota haji tambahan. (2) Ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 1

Umum

Pasal 11

Koreksi

Perencanaan Ibadah Haji Reguler meliputi: a. penetapan dan pengisian kuota; b. penetapan BPIH; c. penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan kesehatan; d. pelayanan dokumen perjalanan Ibadah Haji dan visa; dan e. penetapan PPIH.

Pasal 12

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN kuota haji INDONESIA dan kuota haji provinsi Jemaah Haji Reguler. (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

Pasal 13

(1) Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji provinsi. (2) Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; atau b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antarprovinsi. (3) Gubernur dapat membagi dan MENETAPKAN kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota haji kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota; atau b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/kota. (4) Pembagian dan penetapan kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penetapan kuota haji INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam MENETAPKAN kuota haji INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu. (2) Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) Hari untuk: a. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; b. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; c. Jemaah Haji lunas tunda; d. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

(1) Menteri MENETAPKAN masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler. (2) Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hari untuk: a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem; b. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; c. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; d. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 2

Penetapan dan Pengisian Kuota

Pasal 12

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN kuota haji INDONESIA dan kuota haji provinsi Jemaah Haji Reguler. (2) Penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan proporsional.

Pasal 13

Koreksi

(1) Menteri membagi kuota haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a menjadi kuota haji provinsi. (2) Pembagian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk muslim antarprovinsi; atau b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji antarprovinsi. (3) Gubernur dapat membagi dan MENETAPKAN kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam kuota haji kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan: a. proporsi jumlah penduduk muslim kabupaten/kota; atau b. proporsi jumlah daftar tunggu Jemaah Haji di setiap kabupaten/kota. (4) Pembagian dan penetapan kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penetapan kuota haji INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Dalam MENETAPKAN kuota haji INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu. (2) Ketentuan mengenai pemberian prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1) Dalam hal kuota haji reguler tidak terpenuhi pada hari penutupan pengisian kuota haji kabupaten/kota, Menteri dapat memperpanjang masa pengisian sisa kuota selama 30 (tiga puluh) Hari untuk: a. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; b. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; c. Jemaah Haji lunas tunda; d. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian sisa kuota haji kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

(1) Menteri MENETAPKAN masa pelunasan dana setoran pelunasan untuk pengisian kuota haji reguler. (2) Dalam hal pengisian kuota haji reguler pada masa pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Menteri memperpanjang masa pengisian sisa kuota paling lama 30 (tiga puluh) Hari untuk: a. Jemaah Haji yang saat pelunasan tahap sebelumnya mengalami kegagalan sistem; b. pendamping Jemaah Haji lanjut usia; c. Jemaah Haji terpisah dengan mahram atau keluarga; d. Jemaah Haji penyandang disabilitas dan pendampingnya; dan e. Jemaah Haji pada urutan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian kuota haji reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1) Visa haji di luar kuota haji INDONESIA dilarang digunakan oleh Jemaah Haji. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara INDONESIA yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan Ibadah Haji.

Pasal 18

(1) Visa haji INDONESIA terdiri atas: a. visa haji kuota INDONESIA; dan b. visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. (2) Warga negara INDONESIA yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berangkat melalui PIHK. (3) PIHK yang memberangkatkan warga negara INDONESIA yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi wajib melapor kepada Menteri.

Pasal 19

(1) PIHK yang tidak melaporkan keberangkatan warga negara INDONESIA yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau d. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 20

Menteri melakukan pengawasan terhadap PIHK yang memberangkatkan warga yang mendapatkan undangan visa haji mujamalah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

BAB 1

Umum

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ibadah Haji. (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Penyelenggaraan Ibadah Haji oleh Menteri dilakukan melalui satuan kerja dan PPIH. (4) Satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi satuan kerja di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan di Arab Saudi.

Pasal 22

Koreksi

(1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dibentuk oleh Menteri. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PPIH pusat; b. PPIH Arab Saudi; c. PPIH embarkasi; dan d. PPIH Kloter. (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: a. kementerian/lembaga terkait; dan b. masyarakat. (4) PPIH Kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. ketua kloter; b. pembimbing Ibadah Haji; dan c. tenaga kesehatan haji. (5) Calon PPIH harus memenuhi syarat: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; c. memiliki dokumen yang sah; d. PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji; dan e. lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan. (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 23

(1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri. (2) Calon petugas haji daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Menteri. (3) Calon petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; c. memiliki dokumen yang sah; dan d. lulus seleksi. (4) Petugas haji daerah yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri.

Pasal 24

Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota haji INDONESIA.

Pasal 25

(1) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas: a. petugas pelayanan umum; b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan c. petugas pelayanan kesehatan. (2) Petugas Haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter. (3) Biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH dan petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 2

PPIH

Pasal 22

Koreksi

(1) PPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dibentuk oleh Menteri. (2) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PPIH pusat; b. PPIH Arab Saudi; c. PPIH embarkasi; dan d. PPIH Kloter. (3) PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: a. kementerian/lembaga terkait; dan b. masyarakat. (4) PPIH Kloter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. ketua kloter; b. pembimbing Ibadah Haji; dan c. tenaga kesehatan haji. (5) Calon PPIH harus memenuhi syarat: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; c. memiliki dokumen yang sah; d. PPIH yang bertugas memberikan bimbingan Ibadah Haji harus sudah melaksanakan Ibadah Haji; dan e. lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan. (6) Biaya operasional PPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 23

(1) Gubernur atau bupati/wali kota dapat mengusulkan calon petugas haji daerah kepada Menteri. (2) Calon petugas haji daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Menteri. (3) Calon petugas haji daerah harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam; b. memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang penyelenggaraan Ibadah Haji; c. memiliki dokumen yang sah; dan d. lulus seleksi. (4) Petugas haji daerah yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Menteri.

Pasal 24

Kuota petugas haji daerah menggunakan kuota haji INDONESIA.

Pasal 25

(1) Petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) terdiri atas: a. petugas pelayanan umum; b. petugas pembimbing Ibadah Haji yang berasal dari KBIHU dan organisasi kemasyarakatan Islam; dan c. petugas pelayanan kesehatan. (2) Petugas Haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter. (3) Biaya operasional petugas haji daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPIH dan petugas haji daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27

(1) Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri atas: a. pengawas internal; dan b. pengawas eksternal. (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. (3) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada DPR RI. (5) Biaya pengawas sebagaimana pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 28

(1) Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah kuota petugas. (2) Komposisi kuota pengawas internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi pengawas internal sebanyak 40% (empat puluh persen) dan pengawas eksternal sebanyak 60% (enam puluh persen) dari jumlah kuota pengawas. (3) Komposisi kuota pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam rapat pembahasan BPIH antara DPR RI dan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB ketiga

Pasal 21

BAB 1

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 4

Pasal 29

BAB Keempat

Pasal 30

BAB 1

Pasal 30

BAB 2

BAB 3