Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang VETERAN REPUBLIK INDONESIA

UU Nomor 7 Tahun 1967

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Veteran Republik INDONESIA adalah : (1) Warga Negara Republik INDONESIA yang dalam masa Revolusi fisik antara 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 telah ikut secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Republik INDONESIA di dalam kesatuan bersenjata resmi atau kelaskaran yang diakui oleh Pemerintah pada masa perjuangan itu. (2) Warga Negara yang dalam perjuangan pembebasan Irian Barat melakukan Trikora sejak 10 Desember 1961 sampai dengan 1 Mei 1963 ikut secara aktif berjuang/bertempur dalam kesatuan-kesatuan bersenjata di daerah Irian Barat. (3) Warga… (3) Warga Negara Republik INDONESIA yang melakukan tugas Dwikora langsung secara aktif dalam operasi-operasi/pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata. (4) Warga Negara Republik INDONESIA yang menurut salah satu cara yang tersebut pada ayat (1) ikut secara aktif dalam sesuatu peperangan membela Kemerdekaan dan kedaulatan Negara Republik INDONESIA menghadapi negara lain yang timbul di masa yang akan datang. (5) Warga Negara Republik INDONESIA yang langsung aktif dalam pertempuran dalam kesatuan-kesatuan bersenjata melaksanakan Komando seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas dalam menghadapi fihak/negara lain.

BAB III

HAK VETERAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Koreksi

(1) Kepada setiap Warga Negara yang memenuhi ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) diberikan sebutan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik INDONESIA dan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4. (2) Kepada... (2) Kepada setiap Warga Negara yang memenuhi salah satu ketentuan tersebut dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, dan 5 diberikan sebutan Veteran Pembela Kemerdekaan dan tanda-tanda kehormatan menurut pasal 4. (3) Kepada Pejuang Kemerdekaan yang telah gugur dimasa antara 17 Agustus 1945 dan 27 Desember 1949 sebagai akibat memperjuangkan Negara diberikan penghargaan Pangkat Anumerta sebagai Veteran Pejuang Kemerdekaan dan mendapat hak-hak kenaikan pangkat. (4) Setiap Veteran Republik INDONESIA yang gugur/meninggal dunia dalam menjalankan tugas Negara berhak dimakamkan di taman Pahlawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (5) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat 1, 2, 3, dan 4, diatur oleh Menteri atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 7

(1) Seseorang Veteran Republik INDONESIA bekas anggota Angkatan Bersenjata, berhak memakai pakaian seragam dan tanda-tanda Pangkat yang terakhir dalam upacara-upacara Nasional serta hari- hari Nasional dan Kemiliteran menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. (2) Seseorang Veteran Republik INDONESIA bukan bekas Anggota Angkatan Bersenjata dapat memakai pakaian dan tanda- tanda yang bentuk dan cara pemakaiannya ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan. Pasal 8…

Pasal 8

(1) Jika seseorang Veteran Republik INDONESIA itu Pegawai Negeri atau menjadi Pegawai Negeri, maka waktu selama ia turut dalam kesatuan-kesatuan seperti tersebut dalam pasal 1 dihitung sebagai masa kerja apabila ia termasuk Veteran Pembela Kemerdekaan, sedangkan apabila ia termasuk Veteran Pejuang Kemerdekaan, dihitung 2 kali lipat sebagai masa kerja penuh dan untuk perhitungan pensiun. (2) Seseorang Veteran Republik INDONESIA, apabila ia Pegawai Negeri atau buruh Swasta harus diterima kembali dalam lapangan pekerjaannya semula dengan tidak dirugikan hak-haknya setelah menyelesaikan tugasnya.

Pasal 9

(1) Seseorang Veteran Republik INDONESIA yang berhubung dengan perikehidupannya ternyata membutuhkan bantuan, harus diberi bantuan menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN yang mengatur cara pemberian serta bentuk bantuan bagi Veteran Republik INDONESIA. (2) Warakawuri dan anak-anak yatim piatu dari Veteran Republik INDONESIA yang gugur sewaktu ia masih bertugas dalam lingkungan kesatuan seperti tersebut dalam pasal 1, diberi tunjangan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan PRESIDEN. (3) Seseorang Veteran Republik INDONESIA serta keluarganya, yang ternyata harus mendapatkan bantuan menurut ayat (1) pasal ini diberi pertolongan dokter/perawatan menurut Peraturan tentang pertolongan dokter/perawatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri yang dipensiunkan. Pasal 10…

Pasal 10

Kepada seseorang Veteran Republik INDONESIA yang belum mempunyai pekerjaan dapat diberikan latihan kejuruan atas tanggungan Pemerintah menurut cara dan waktu yang akan diatur dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 11

(1) Seseorang Veteran didahulukan dalam memperoleh jabatan dalam dinas Pemerintahan dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan yang dibutuhkan untuk jabatan itu sebagai Pegawai Negeri. (2) Ketentuan dalam ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi Departemen, Perusahaan Negara dan Swasta menurut ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN. (3) Perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini diharuskan menerima Veteran Republik INDONESIA sebagai pegawai atau pekerja sekurang-kurangnya 25% dari lowongan yang ada.

Pasal 12

Kepada Veteran Republik INDONESIA yang berusaha secara perorangan maupun secara kolektif diberikan bantuan dan bimbingan yang akan diatur dalam Keputusan PRESIDEN. BAB IV…

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang VETERAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29