Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan ...

Pasal 15

(1) Setiap lulusan pendidikan profesi mendapatkan STR. (21 STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi. (3) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada lulusan pendidikan profesi: a. program profesi; b. program spesialis; dan/atau c. program subspesialis. (41 STR program spesialis dan program subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi bekerja sama dengan asosiasi profesi Psikologi bidang keilmuan atau rumpun layanan. (s) srR... (5) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Psikolog setelah mendapatkan Sertifikat Profesi. (6) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.

Pasal 16

STR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku apabila: a. Psikolog meninggal dunia; b. dicabut atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; atau c. dicabut atas permintaan sendiri. (1) (2) (3) (4)

Pasal 17

Setiap Psikolog yang menjalankan Layanan Psikologi wajib memiliki SILP. SILP diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. SILP program profesi untuk pertama kali diberikan setelah Psikolog menyelesaikan program profesi dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang. SILP program spesialis atau program subspesialis untuk pertama kali diberikan setelah Psikolog menyelesaikan program spesialis atau program subspesialis dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.

Pasal 18

-t2-

Pasal 18

(1) SILP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) dapat diperpanjang dengan syarat Psikolog: a. memiliki STR yang masih berlaku; dan b. mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi profesi himpunan Psikologi. (2) Perpanjangan atas SILP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya. (3) SILP yang telah diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

( 1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan melalui asesmen terhadap Psikolog berdasarkan: a. pengembangan kompetensi profesi berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh Psikolog; b. keaktifan dalam menjalankan layanan profesi Psikolog; c. kepatuhan etik; d. keaktifan melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan e. kesehatan jasmani dan rohani. SK No 152l ll A (21 Asesmen . (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh induk organisasi profesi himpunan Psikologi dengan melibatkan asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi Psikologi di INDONESIA, dan asosiasi atau ikatan bidang keilmuan serta rumpun layanan.

Pasal 20

Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

SILP sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7 tidak berlaku apabila: a. habis masa berlakunya; b. Psikolog meninggal dunia; c. dicabut atas dasar putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap; atau d. dicabut atas permintaan sendiri. Pasal22 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan STR, serta penerbitan, perpanjangan, dan pencabutan SILP diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. SK No 152ll2 A

Pasal 23

Dalam hal pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menimbulkan ketidakpastian hukum, Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan pemberian STR dan pemberian rekomendasi untuk perpanjangan SILP. Pasal24 Ketentuan mengenai regiStrasi dan rzin praktik bagi Psikolog yang memberikan Layanan Psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Pasal 25

(1) Psikolog yang menjalankan Layanan Psikologi tidak sesuai dengan jenis Layanan Psikologi pada STR dan SILP atau tidak memiliki SILP dikenai sanksi administratif berupa: a. denda administratif; b. pencabutan SILP; danf atau c. pencabutan STR. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. SK No 152l 13 A

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

BAB III

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 23

Pasal 25

BAB V

BAB V

BAB VI

Pasal 46

BAB VII

Pasal 48

BAB VIII

BAB VIII

Pasal 49

Pasal 50

BAB IX

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

BAB X

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57